Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat beserta tujuh pemerintah kabupaten, yakni Manokwari, Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 105,2 persen penduduk di seluruh wilayah kerja Provinsi Papua Barat sejak tahun 2018 hingga 2023.
Kepala BPJS Kesehatan Manokwari dr. Dwi Sulistyono Yudo di Manokwari, Senin, mengatakan pentingnya memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat sebagai bentuk perlindungan layanan kesehatan yang berkelanjutan melalui program jaminan kesehatan nasional (JKN).
“Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran Pemprov Papua Barat atas pencapaian luar biasa. Berkat kolaborasi dan kerja sama dari pemda, pemangku kepentingan lainnya yang berkontribusi menyukseskan program JKN," katanya.
Ia merinci dari data BPJS untuk wilayah Provinsi Papua Barat per 1 Maret 2023 capaian UHC di Kabupaten Fakfak telah mencapai 99 persen, Kabupaten Kaimana (105), Kabupaten Manokwari (102,1), Kabupaten Manokwari Selatan (108), Kabupaten Pegunungan Arfak (127,6) , Kabupaten Teluk Bintuni (103,3) dan Kabupaten Teluk Wondama 112,3 persen.
Menurut dia capaian UHC tersebut bukan akhir dari segalanya. Karena itu, BPJS Kesehatan masih memerlukan dukungan semua pihak untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan jumlah kepesertaan JKN agar penduduk semakin terlindungi jaminan kesehatannya.
"Selain itu peran serta pemda dalam peningkatan sarana layanan kesehatan sangat diperlukan agar kedepannya masyarakat yang berobat dapat terlayani di daerahnya sehingga tidak perlu dirujuk ke luar Papua Barat”, katanya.
Ia menambahkan sebagai apresiasi atas komitmen tersebut, maka akan dilaksanakan pemberian penghargaan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada hari Selasa (14/3) bertempat di Balai Sudirman, Jakarta dan dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-wilayah Provinsi Papua Barat.
Sat ini BPJS Kesehatan telah menyediakan saluran informasi BPJS Kesehatan Care Center 165 sebagai media informasi dan penanganan keluhan. BPJS Kesehatan juga terus memperluas kanal pendaftaran dan administrasi kepesertaan baik dengan tatap muka maupun tanpa tatap muka seperti Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp, demikian Dwi Sulistyono Yudo.
Kepala BPJS Kesehatan Manokwari dr. Dwi Sulistyono Yudo di Manokwari, Senin, mengatakan pentingnya memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat sebagai bentuk perlindungan layanan kesehatan yang berkelanjutan melalui program jaminan kesehatan nasional (JKN).
“Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran Pemprov Papua Barat atas pencapaian luar biasa. Berkat kolaborasi dan kerja sama dari pemda, pemangku kepentingan lainnya yang berkontribusi menyukseskan program JKN," katanya.
Ia merinci dari data BPJS untuk wilayah Provinsi Papua Barat per 1 Maret 2023 capaian UHC di Kabupaten Fakfak telah mencapai 99 persen, Kabupaten Kaimana (105), Kabupaten Manokwari (102,1), Kabupaten Manokwari Selatan (108), Kabupaten Pegunungan Arfak (127,6) , Kabupaten Teluk Bintuni (103,3) dan Kabupaten Teluk Wondama 112,3 persen.
Menurut dia capaian UHC tersebut bukan akhir dari segalanya. Karena itu, BPJS Kesehatan masih memerlukan dukungan semua pihak untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan jumlah kepesertaan JKN agar penduduk semakin terlindungi jaminan kesehatannya.
"Selain itu peran serta pemda dalam peningkatan sarana layanan kesehatan sangat diperlukan agar kedepannya masyarakat yang berobat dapat terlayani di daerahnya sehingga tidak perlu dirujuk ke luar Papua Barat”, katanya.
Ia menambahkan sebagai apresiasi atas komitmen tersebut, maka akan dilaksanakan pemberian penghargaan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada hari Selasa (14/3) bertempat di Balai Sudirman, Jakarta dan dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-wilayah Provinsi Papua Barat.
Sat ini BPJS Kesehatan telah menyediakan saluran informasi BPJS Kesehatan Care Center 165 sebagai media informasi dan penanganan keluhan. BPJS Kesehatan juga terus memperluas kanal pendaftaran dan administrasi kepesertaan baik dengan tatap muka maupun tanpa tatap muka seperti Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp, demikian Dwi Sulistyono Yudo.