Lebak, Banten (ANTARA) -
Sejumlah pemuka Suku Badui mengapresiasi Pemerintah Provinsi Banten yang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Desa Adat untuk perlindungan masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak.
"Kami tentu merasa senang setelah diterbitkan Perda Desa Adat, sehingga masyarakat Badui terlindungi budaya dan adat dari nenek moyang kami,"kata pemuka tokoh Badui yang juga Kepala Desa Kanekes, Kabupaten Lebak Jaro Saija di Lebak, Sabtu.
Ia mengatakan keinginan masyarakat Badui memiliki Perda Desa Adat, yang menunggu hingga empat tahun dan kini terkabulkan pada acara Seba yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Lebak disambut gembira.
Perda Desa Adat itu, katanya, sebagai payung hukum untuk melindungi keberadaan Suku Badui di Kabupaten Lebak dari ancaman luar, termasuk budaya-budaya modern yang bisa merusak tradisi dan budaya Suku Badui.
:Semoga perda itu dapat mewujudkan kehidupan sejahtera, aman, damai khususnya masyarakat Badui dan umumnya Provinsi Banten, " kata Jaro Saija
Begitu juga pemuka Badui lainnya,Jaro Tanggungan 12, Saidi Yunior. Ia mengatakan masyarakat Badui sangat terlindungi dengan adanya Perda Desa Adat untuk menjaga dan melestarikan budaya dari nenek moyang.
Ia mengatakan masyarakat Badui diberikan titipan oleh adat untuk menjaga kelestarian alam di kawasan hutan lindung di Gunung Kendeng, sehingga harus hijau dan memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia.
Kawasan tanah hak ulayat masyarakat Badui seluas 5.200 hektare, namun 3.200 hektare hutan tutupan atau lindung yang harus dijaga kelestariannya.
Sebab,kata dia, jika kawasan hutan lindung di Badui rusak akibat penebang pohon maupun eksploitasi pertambangan maka bisa menimbulkan bencana alam di Provinsi Banten.
"Kami tentu memiliki kekuatan hukum kuat untuk menjaga kelestarian alam dengan Perda Desa Adat itu," kata Jaro Tanggungan 12, Saidi Yunior.
Sementara itu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya menyerahkan terbitnya Desa Adat masyarakat Badui kepada pemuka adat Jaro Saija.
Penerbitan Perda Desa Adat Masyarakat Badui Nomor 23 Pergub Banten tahun 2023, di mana perda tersebut diberikan seluasnya -luasnya otonomi desa untuk pengaturan pemerintah yang lebih baik, termasuk masa jabatan kepala desa dikembalikan ke desa tersebut
"Kami menjanjikan kepada masyarakat Badui untuk mewujudkan Perda Desa Adat itu, namun kini terealisasi,"katanya.
Bupati mengatakan masyarakat Kabupaten Lebak bangga memiliki Suku Badui yang hingga kini konsisten menjaga kelestarian alam dan menjadi inspirasi menata hubungan manusia dengan alam sehingga tercipta kelestarian.
Perayaan tradisi ritual Seba yang dilaksanakan masyarakat Badui bagian dari budaya yang harus dijaga bersama.
"Kami berharap dengan adanya Perda Desa Adat sebagai payung hukum membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Badui,"demikian Iti Octavia Jayabaya.
Ia mengatakan keinginan masyarakat Badui memiliki Perda Desa Adat, yang menunggu hingga empat tahun dan kini terkabulkan pada acara Seba yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Lebak disambut gembira.
Perda Desa Adat itu, katanya, sebagai payung hukum untuk melindungi keberadaan Suku Badui di Kabupaten Lebak dari ancaman luar, termasuk budaya-budaya modern yang bisa merusak tradisi dan budaya Suku Badui.
:Semoga perda itu dapat mewujudkan kehidupan sejahtera, aman, damai khususnya masyarakat Badui dan umumnya Provinsi Banten, " kata Jaro Saija
Begitu juga pemuka Badui lainnya,Jaro Tanggungan 12, Saidi Yunior. Ia mengatakan masyarakat Badui sangat terlindungi dengan adanya Perda Desa Adat untuk menjaga dan melestarikan budaya dari nenek moyang.
Ia mengatakan masyarakat Badui diberikan titipan oleh adat untuk menjaga kelestarian alam di kawasan hutan lindung di Gunung Kendeng, sehingga harus hijau dan memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia.
Kawasan tanah hak ulayat masyarakat Badui seluas 5.200 hektare, namun 3.200 hektare hutan tutupan atau lindung yang harus dijaga kelestariannya.
Sebab,kata dia, jika kawasan hutan lindung di Badui rusak akibat penebang pohon maupun eksploitasi pertambangan maka bisa menimbulkan bencana alam di Provinsi Banten.
"Kami tentu memiliki kekuatan hukum kuat untuk menjaga kelestarian alam dengan Perda Desa Adat itu," kata Jaro Tanggungan 12, Saidi Yunior.
Sementara itu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya menyerahkan terbitnya Desa Adat masyarakat Badui kepada pemuka adat Jaro Saija.
Penerbitan Perda Desa Adat Masyarakat Badui Nomor 23 Pergub Banten tahun 2023, di mana perda tersebut diberikan seluasnya -luasnya otonomi desa untuk pengaturan pemerintah yang lebih baik, termasuk masa jabatan kepala desa dikembalikan ke desa tersebut
"Kami menjanjikan kepada masyarakat Badui untuk mewujudkan Perda Desa Adat itu, namun kini terealisasi,"katanya.
Bupati mengatakan masyarakat Kabupaten Lebak bangga memiliki Suku Badui yang hingga kini konsisten menjaga kelestarian alam dan menjadi inspirasi menata hubungan manusia dengan alam sehingga tercipta kelestarian.
Perayaan tradisi ritual Seba yang dilaksanakan masyarakat Badui bagian dari budaya yang harus dijaga bersama.
"Kami berharap dengan adanya Perda Desa Adat sebagai payung hukum membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Badui,"demikian Iti Octavia Jayabaya.