Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza memberikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) maupun pemerintah daerah yang segera melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi kelangkaan gas elpiji 3 kg.
Salah satu langkah positif Pertamina bersama pemerintah daerah, ujar Faizol dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, yakni segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pangkalan-pangkalan gas elpiji bersubsidi tersebut guna memastikan bahwa pasokan aman dan cukup.
"Memang harus seperti itu, pemda dan Pertamina gerak cepat untuk mengecek stok di lapangan, dan Alhamdulillah stok aman," ujarnya.
Sebelumnya, pada Jumat (28/7/2023), Ketua Komisi VI DPR itu bersama Pertamina dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Jawa Timur, melakukan sidak ke pangkalan elpiji.
Menurut dia, dari hasil pantauan di lapangan ternyata ketersediaan elpiji 3 kg di pangkalan-pangkalan tersebut aman, sehingga pihaknya telah meminta pemkab untuk mencari penyebab adanya kelangkaan BBM bersubsidi itu.
"Saya minta pemkab gerak cepat karena saya lihat pangkalan stok masih aman, lalu di mana ini yang bilang langka-langka, tidak ada," katanya.
Faisol mengingatkan jangan ada lagi yang menyampaikan bahwa elpiji langka, karena di pangkalan buktinya pasokan aman dan cukup.
"Yang terpenting adalah distribusinya, jangan sampai elpiji gas melon itu juga salah sasaran, malah dikonsumsi oleh restoran-restoran besar, tidak tepat itu," ujarnya.
Secara terpisah, Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin mengatakan elpiji 3 kg merupakan produk subsidi atau public service obligation (PSO) sehingga distribusi yang dilakukan juga sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah.
Menurut dia, Pertamina sudah tepat mendistribusikan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu tersebut sesuai kuota yang sudah ditetapkan.
Dia menilai pada pola distribusi terbuka seperti sekarang, sangat dimungkinkan terjadinya penyaluran gas 3 kg ini yang tidak tepat sasaran, terutama pada tingkat end user.
"Kondisi tidak tepat sasaran itulah yang saat ini harus terus dibenahi. Termasuk dari sisi pengawasan tentu saja," katanya.
Salah satu langkah positif Pertamina bersama pemerintah daerah, ujar Faizol dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, yakni segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pangkalan-pangkalan gas elpiji bersubsidi tersebut guna memastikan bahwa pasokan aman dan cukup.
"Memang harus seperti itu, pemda dan Pertamina gerak cepat untuk mengecek stok di lapangan, dan Alhamdulillah stok aman," ujarnya.
Sebelumnya, pada Jumat (28/7/2023), Ketua Komisi VI DPR itu bersama Pertamina dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Jawa Timur, melakukan sidak ke pangkalan elpiji.
Menurut dia, dari hasil pantauan di lapangan ternyata ketersediaan elpiji 3 kg di pangkalan-pangkalan tersebut aman, sehingga pihaknya telah meminta pemkab untuk mencari penyebab adanya kelangkaan BBM bersubsidi itu.
"Saya minta pemkab gerak cepat karena saya lihat pangkalan stok masih aman, lalu di mana ini yang bilang langka-langka, tidak ada," katanya.
Faisol mengingatkan jangan ada lagi yang menyampaikan bahwa elpiji langka, karena di pangkalan buktinya pasokan aman dan cukup.
"Yang terpenting adalah distribusinya, jangan sampai elpiji gas melon itu juga salah sasaran, malah dikonsumsi oleh restoran-restoran besar, tidak tepat itu," ujarnya.
Secara terpisah, Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin mengatakan elpiji 3 kg merupakan produk subsidi atau public service obligation (PSO) sehingga distribusi yang dilakukan juga sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah.
Menurut dia, Pertamina sudah tepat mendistribusikan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu tersebut sesuai kuota yang sudah ditetapkan.
Dia menilai pada pola distribusi terbuka seperti sekarang, sangat dimungkinkan terjadinya penyaluran gas 3 kg ini yang tidak tepat sasaran, terutama pada tingkat end user.
"Kondisi tidak tepat sasaran itulah yang saat ini harus terus dibenahi. Termasuk dari sisi pengawasan tentu saja," katanya.