Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengunjungi Desa Tanjung Banon yang terletak di bagian selatan Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Jumat (29/9) untuk memberikan kepastian terkait pergeseran pembangunan perumahan rakyat.
“Arahan Presiden yang pertama tentu untuk kepentingan rakyat dan adil bagi rakyat. Dan kedua agar masyarakat di sini nanti juga memperoleh sertifikat hak milik, terutama di daerah sini yang saat ini tinggal di sini juga nanti akan diberikan haknya,” kata Menko Airlangga dikutip melalui keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Menko Airlangga juga menyampaikan harapan agar pembangunan perumahan serta infrastruktur termasuk air dan listrik dapat segera dilakukan. Pembangunan tersebut juga akan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terkait mata pencaharian sehari-hari bagi masyarakat yang terutama menjadi nelayan dan petani ladang.
“Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan jaminan, bahwa Pemerintah akan menjamin apa yang kemarin sudah dijanjikan, akan direalisasikan,” ujar Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menuturkan bahwa kunjungan tersebut juga untuk melihat secara langsung terkait dengan kesiapan dan daya dukung perluasan wilayah lokasi yang diusulkan bagi masyarakat yang terdampak dalam pengembangan Kawasan Rempang Ecocity untuk dikembangkan dengan infrastruktur yang lebih baik.
Ia menjelaskan bahwa melalui beberapa rapat yang telah dilakukan, pemerintah berencana akan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk semakin memperkuat jaminan yang dijanjikan pemerintah.
“Saya mendengar bahwa seluruh masyarakat bertanya kepastian. Dan saya jamin, kami sudah rapat dan sudah melapor ke Presiden. Kami akan siapkan Perpres, disiapkan Peraturan Presiden, sehingga ini akan aman dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam kunjungannya, Menko Airlangga disambut oleh masyarakat beserta tokoh adat dan tokoh agama di Masjid Al Ikhsan Tanjung Banon. Dalam dialog tersebut, tokoh masyarakat Tanjung Banon Gerisman Ahmad berharap bahwa pembangunan di Pulau Rempang dilanjutkan dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat melayu.
“Tentang ada pembangunan di Pulau Rempang, pada intinya seluruh kami sangat mendukung dengan pembangunan di Pulau Rempang, apakah itu dilakukan oleh Pemerintah, BUMN maupun swasta. Apalagi sudah menjadi Proyek Strategis Nasional. Di sisi lain juga, saya berharap ke Menteri sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, marwah kami orang melayu juga diperhatikan,” ujar Gerisman Ahmad.
“Arahan Presiden yang pertama tentu untuk kepentingan rakyat dan adil bagi rakyat. Dan kedua agar masyarakat di sini nanti juga memperoleh sertifikat hak milik, terutama di daerah sini yang saat ini tinggal di sini juga nanti akan diberikan haknya,” kata Menko Airlangga dikutip melalui keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Menko Airlangga juga menyampaikan harapan agar pembangunan perumahan serta infrastruktur termasuk air dan listrik dapat segera dilakukan. Pembangunan tersebut juga akan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terkait mata pencaharian sehari-hari bagi masyarakat yang terutama menjadi nelayan dan petani ladang.
“Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan jaminan, bahwa Pemerintah akan menjamin apa yang kemarin sudah dijanjikan, akan direalisasikan,” ujar Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menuturkan bahwa kunjungan tersebut juga untuk melihat secara langsung terkait dengan kesiapan dan daya dukung perluasan wilayah lokasi yang diusulkan bagi masyarakat yang terdampak dalam pengembangan Kawasan Rempang Ecocity untuk dikembangkan dengan infrastruktur yang lebih baik.
Ia menjelaskan bahwa melalui beberapa rapat yang telah dilakukan, pemerintah berencana akan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk semakin memperkuat jaminan yang dijanjikan pemerintah.
“Saya mendengar bahwa seluruh masyarakat bertanya kepastian. Dan saya jamin, kami sudah rapat dan sudah melapor ke Presiden. Kami akan siapkan Perpres, disiapkan Peraturan Presiden, sehingga ini akan aman dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam kunjungannya, Menko Airlangga disambut oleh masyarakat beserta tokoh adat dan tokoh agama di Masjid Al Ikhsan Tanjung Banon. Dalam dialog tersebut, tokoh masyarakat Tanjung Banon Gerisman Ahmad berharap bahwa pembangunan di Pulau Rempang dilanjutkan dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat melayu.
“Tentang ada pembangunan di Pulau Rempang, pada intinya seluruh kami sangat mendukung dengan pembangunan di Pulau Rempang, apakah itu dilakukan oleh Pemerintah, BUMN maupun swasta. Apalagi sudah menjadi Proyek Strategis Nasional. Di sisi lain juga, saya berharap ke Menteri sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, marwah kami orang melayu juga diperhatikan,” ujar Gerisman Ahmad.