Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Bidang Sumber Daya Kemaritiman, Budiono Subambang menyebutkan Indonesia menempati peringkat teratas sebagai bangsa yang dermawan dan memiliki nilai kegotongroyongan yang tinggi.
"Laporan yang dirilis Charities Aid Foundation menempatkan Indonesia pada peringkat teratas dalam World Giving Index 2023. Indonesia dipandang sebagai bangsa yang dermawan dan memiliki nilai kegotongroyongan yang tinggi," katanya dalam Kongres Kemanusiaan Indonesia II yang diikuti di Jakarta, Kamis.
Budiono mengatakan hal tersebut merupakan bukti bahwa ada potensi yang besar dalam pengelolaan kemanusiaan di Indonesia.
"Bila potensi ini diurus secara bertanggung jawab, maka Indonesia akan memiliki ketangguhan dan modal besar dalam diplomasi kemanusiaan," ujarnya.
Budiono menilai potensi ini harus disambut dengan komitmen bersama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Tata kelola yang transparan serta akuntabel harus mulai menjadi perhatian.
"Tidak boleh ada tindak pelanggaran atau kejahatan dan korupsi atas nama kemanusiaan," tegasnya.
Untuk itu, Budiono mengungkapkan pemerintah saat ini tengah membangun perlindungan sosial adaptif melalui integrasi tiga komponen utama, yaitu perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana.
Melalui kerangka perlindungan sosial adaptif, sambungnya, maka akan membantu individu, rumah tangga, atau komunitas untuk membangun ketahanan dalam berbagai risiko, baik disebabkan oleh alam, non-alam, maupun perubahan iklim yang dapat menciptakan ketangguhan nasional.
"Ketangguhan nasional juga melibatkan aspek kemanusiaan yang bersifat inklusif. Perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, disabilitas, dan lansia, harus menjadi fokus utama," ujarnya.
Ruang kolaboratif pemerintah dan non-pemerintah, ucap Budiono, terbuka lebar guna menyelesaikan persoalan krisis kemanusiaan nasional.
"Swasta dan organisasi bukan hanya pendukung, tetapi rekan setara pemerintah yang berkontribusi terhadap visi pembangunan berkelanjutan Indonesia," paparnya.
Untuk itu, Budiono mengapresiasi upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Human Initiative bersama Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia (APKI) dalam mengadakan Kongres Kemanusiaan Indonesia II dalam meningkatkan kepedulian bersama dalam membangun kepedulian kemanusiaan.
Ia berharap semoga kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang mendukung peningkatan ketangguhan nasional yang berkelanjutan dalam menghadapi krisis kemanusiaan.
"Laporan yang dirilis Charities Aid Foundation menempatkan Indonesia pada peringkat teratas dalam World Giving Index 2023. Indonesia dipandang sebagai bangsa yang dermawan dan memiliki nilai kegotongroyongan yang tinggi," katanya dalam Kongres Kemanusiaan Indonesia II yang diikuti di Jakarta, Kamis.
Budiono mengatakan hal tersebut merupakan bukti bahwa ada potensi yang besar dalam pengelolaan kemanusiaan di Indonesia.
"Bila potensi ini diurus secara bertanggung jawab, maka Indonesia akan memiliki ketangguhan dan modal besar dalam diplomasi kemanusiaan," ujarnya.
Budiono menilai potensi ini harus disambut dengan komitmen bersama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Tata kelola yang transparan serta akuntabel harus mulai menjadi perhatian.
"Tidak boleh ada tindak pelanggaran atau kejahatan dan korupsi atas nama kemanusiaan," tegasnya.
Untuk itu, Budiono mengungkapkan pemerintah saat ini tengah membangun perlindungan sosial adaptif melalui integrasi tiga komponen utama, yaitu perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana.
Melalui kerangka perlindungan sosial adaptif, sambungnya, maka akan membantu individu, rumah tangga, atau komunitas untuk membangun ketahanan dalam berbagai risiko, baik disebabkan oleh alam, non-alam, maupun perubahan iklim yang dapat menciptakan ketangguhan nasional.
"Ketangguhan nasional juga melibatkan aspek kemanusiaan yang bersifat inklusif. Perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, disabilitas, dan lansia, harus menjadi fokus utama," ujarnya.
Ruang kolaboratif pemerintah dan non-pemerintah, ucap Budiono, terbuka lebar guna menyelesaikan persoalan krisis kemanusiaan nasional.
"Swasta dan organisasi bukan hanya pendukung, tetapi rekan setara pemerintah yang berkontribusi terhadap visi pembangunan berkelanjutan Indonesia," paparnya.
Untuk itu, Budiono mengapresiasi upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Human Initiative bersama Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia (APKI) dalam mengadakan Kongres Kemanusiaan Indonesia II dalam meningkatkan kepedulian bersama dalam membangun kepedulian kemanusiaan.
Ia berharap semoga kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang mendukung peningkatan ketangguhan nasional yang berkelanjutan dalam menghadapi krisis kemanusiaan.