Balikpapan (ANTARA) - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan pelepasan pelayaran perdana kapal angkutan tol laut KM Logistik Nusantara 3 yang dioperatori PT Pelni di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Selasa (16/1).
"Pada pelayaran perdana ini, KM Logistik Nusantara 3 membawa muatan 115 Teus, berupa bahan pokok dan penting seperti beras, minyak goreng, dan gula 77 Teus ke Tidore dan 38 Teus ke Jailolo," kata Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga Buyung Lalana dalam keterangannya diterima di Balikpapan, Rabu pagi.
Buyung menyampaikan, Kemenhub terus berupaya meningkatkan pelaksanaan program tol laut guna mendorong konektivitas dan menekan disparitas harga di wilayah timur Indonesia.
Selain itu, meningkatkan perkembangan wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP) sehingga menjadi wilayah yang memiliki aksesibilitas untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
Menurutnya, dengan dilaksanakannya pelepasan pelayaran perdana kapal tol laut, diharapkan kebutuhan akan barang pokok dan penting khususnya pada wilayah Maluku Utara, dapat terpenuhi dan dapat menjadi semangat baru untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi pada wilayah setempat.
Adapun KM Logistik Nusantara 3 akan melayani Trayek T-6 untuk wilayah Maluku Utara dengan rute pelayaran Tanjung Perak – Jailolo - Tidore - Tanjung Perak.
"Untuk itu, pemerintah berpesan kepada para operator pelaksana kegiatan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan yang prima, efektif dan efisien serta tetap mengutamakan keselamatan," ujarnya.
Selain itu, Buyung juga mengajak semua pihak baik lembaga dan institusi terkait, serta Pemerintah Daerah untuk terus berkolaborasi dalam mengoptimalkan layanan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut ini.
Lebih jauh Buyung Lalana mengatakan bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut atau dikenal dengan “Tol Laut”, dilaksanakan dalam rangka menjamin tersedianya angkutan barang di laut dengan trayek tetap dan teratur serta terjadwal, menjamin ketersediaan barang pokok dan penting khususnya diwilayah T3P dan untuk mempengaruhi harga pasar guna mengurangi disparitas harga.
Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt Antoni Arif Pribadi dalam beberapa kesempatan bahwa program tol laut akan terus dilaksanakan secara konsisten dan lebih baik lagi sebagai bentuk komitmen dan kehadiran pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia terutama wilayah 3TP.
"Berkaitan dengan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus menyelenggarakan kegiatan tol laut sejak tahun 2015 dengan tetap melakukan evaluasi agar pelayanan terus meningkat dari tahun ke tahun," katanya.
"Pada pelayaran perdana ini, KM Logistik Nusantara 3 membawa muatan 115 Teus, berupa bahan pokok dan penting seperti beras, minyak goreng, dan gula 77 Teus ke Tidore dan 38 Teus ke Jailolo," kata Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga Buyung Lalana dalam keterangannya diterima di Balikpapan, Rabu pagi.
Buyung menyampaikan, Kemenhub terus berupaya meningkatkan pelaksanaan program tol laut guna mendorong konektivitas dan menekan disparitas harga di wilayah timur Indonesia.
Selain itu, meningkatkan perkembangan wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP) sehingga menjadi wilayah yang memiliki aksesibilitas untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
Menurutnya, dengan dilaksanakannya pelepasan pelayaran perdana kapal tol laut, diharapkan kebutuhan akan barang pokok dan penting khususnya pada wilayah Maluku Utara, dapat terpenuhi dan dapat menjadi semangat baru untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi pada wilayah setempat.
Adapun KM Logistik Nusantara 3 akan melayani Trayek T-6 untuk wilayah Maluku Utara dengan rute pelayaran Tanjung Perak – Jailolo - Tidore - Tanjung Perak.
"Untuk itu, pemerintah berpesan kepada para operator pelaksana kegiatan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan yang prima, efektif dan efisien serta tetap mengutamakan keselamatan," ujarnya.
Selain itu, Buyung juga mengajak semua pihak baik lembaga dan institusi terkait, serta Pemerintah Daerah untuk terus berkolaborasi dalam mengoptimalkan layanan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut ini.
Lebih jauh Buyung Lalana mengatakan bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut atau dikenal dengan “Tol Laut”, dilaksanakan dalam rangka menjamin tersedianya angkutan barang di laut dengan trayek tetap dan teratur serta terjadwal, menjamin ketersediaan barang pokok dan penting khususnya diwilayah T3P dan untuk mempengaruhi harga pasar guna mengurangi disparitas harga.
Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt Antoni Arif Pribadi dalam beberapa kesempatan bahwa program tol laut akan terus dilaksanakan secara konsisten dan lebih baik lagi sebagai bentuk komitmen dan kehadiran pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia terutama wilayah 3TP.
"Berkaitan dengan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus menyelenggarakan kegiatan tol laut sejak tahun 2015 dengan tetap melakukan evaluasi agar pelayanan terus meningkat dari tahun ke tahun," katanya.