Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan insentif untuk berinvestasi di Nusantara, Kalimantan Timur merupakan insentif paling menarik di Indonesia.
"Memang IKN ini kalau dari segi insentif investasi dibuat yang paling menarik di Indonesia. Tidak pernah ada regulasi yang semenarik ini di Indonesia untuk tax holiday, pengurangan pajak (super deduction tax), jadi misalkan kalau ada yang membangun jalan, sekolah maka kita bisa kasih pengurangan pajak antara 200-350 persen terhadap pendapatan bruto mereka," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam diskusi daring di Jakarta, Senin.
Agung menambahkan selain itu soal penggunaan lahan, dibuat menarik terkait jangka waktunya bisa sampai 80 tahun untuk Hak Guna Bangunan (HGB) dan 95 tahun untuk Hak Guna Usaha (HGU) serta hal-hal tersebut bisa diperpanjang satu kali lagi.
"Tetapi bagaimana untuk menjaga ini semua dalam kendali negara? Negara tetap hadir di IKN. Contohnya untuk HGB memang jangka waktunya 80 tahun dan HGB itu di tangan investor, namun skemanya HGB di atas Hak Pengelolaan Atas Lahan (HPL) di mana HPL tetap berada di tangan OIKN," katanya.
Dengan demikian, investor memiliki hak penggunaan lahan namun tetap HPL-nya berada di tangan OIKN.
"HGU juga begitu, walaupun jangka waktunya 95 tahun tetapi tetap HPL-nya di OIKN. Ini merupakan salah satu cara kita mengendalikan bahwa kedaulatan itu tetap berada di tangan negara melalui OIKN. Namun, kita tetap memberikan kemudahan bagi investor terutama bagi para investor domestik yang menjadi investor pelopor untuk berinvestasi," kata Agung.
Para investor asing ingin masuk ke IKN bersama investor domestik sebagai mitranya, perusahaan-perusahaan yang sudah sangat terbukti masuk ke IKN bersama-sama investor asing dan OIKN sendiri memiliki yang namanya Badan Usaha Otorita yakni Bina Karya.
"Bina Karya ini bisa bermitra dengan para investor secara kerja sama business to business sehingga tetap investor ini pun bekerja sama dengan OIKN, dan kita yang mengendalikan serta mengelolanya," kata Agung.
Sebagai informasi, insentif perpajakan dari pemerintah diarahkan untuk mendorong berbagai pihak turut berkontribusi dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN), utamanya dalam aspek investasi.
Saat ini pemerintah tengah mendorong partisipasi publik melalui peluang investasi dengan berbagai insentif, mengingat banyaknya kebutuhan pendanaan untuk pembangunan IKN. Menimbang hal tersebut, tentu kombinasi pendanaan APBN dan non APBN menjadi sangat krusial.
Salah satunya pemerintah memberikan insentif berupa super deduction atau pengurangan pajak hingga 200 persen dari biaya yang dikeluarkan untuk para pelaku usaha yang memberikan sumbangsih dalam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Super deduction atau insentif pengurangan pajak super merupakan insentif pengurangan pajak dari pemerintah bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam suatu program tertentu.
Selain itu, super deduction hingga 250 persen juga diberikan untuk perusahaan yang memberikan vokasi berupa magang, praktik kerja lapangan (PKL), hingga pembelajaran bagi siswa didik di IKN.
"Memang IKN ini kalau dari segi insentif investasi dibuat yang paling menarik di Indonesia. Tidak pernah ada regulasi yang semenarik ini di Indonesia untuk tax holiday, pengurangan pajak (super deduction tax), jadi misalkan kalau ada yang membangun jalan, sekolah maka kita bisa kasih pengurangan pajak antara 200-350 persen terhadap pendapatan bruto mereka," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam diskusi daring di Jakarta, Senin.
Agung menambahkan selain itu soal penggunaan lahan, dibuat menarik terkait jangka waktunya bisa sampai 80 tahun untuk Hak Guna Bangunan (HGB) dan 95 tahun untuk Hak Guna Usaha (HGU) serta hal-hal tersebut bisa diperpanjang satu kali lagi.
"Tetapi bagaimana untuk menjaga ini semua dalam kendali negara? Negara tetap hadir di IKN. Contohnya untuk HGB memang jangka waktunya 80 tahun dan HGB itu di tangan investor, namun skemanya HGB di atas Hak Pengelolaan Atas Lahan (HPL) di mana HPL tetap berada di tangan OIKN," katanya.
Dengan demikian, investor memiliki hak penggunaan lahan namun tetap HPL-nya berada di tangan OIKN.
"HGU juga begitu, walaupun jangka waktunya 95 tahun tetapi tetap HPL-nya di OIKN. Ini merupakan salah satu cara kita mengendalikan bahwa kedaulatan itu tetap berada di tangan negara melalui OIKN. Namun, kita tetap memberikan kemudahan bagi investor terutama bagi para investor domestik yang menjadi investor pelopor untuk berinvestasi," kata Agung.
Para investor asing ingin masuk ke IKN bersama investor domestik sebagai mitranya, perusahaan-perusahaan yang sudah sangat terbukti masuk ke IKN bersama-sama investor asing dan OIKN sendiri memiliki yang namanya Badan Usaha Otorita yakni Bina Karya.
"Bina Karya ini bisa bermitra dengan para investor secara kerja sama business to business sehingga tetap investor ini pun bekerja sama dengan OIKN, dan kita yang mengendalikan serta mengelolanya," kata Agung.
Sebagai informasi, insentif perpajakan dari pemerintah diarahkan untuk mendorong berbagai pihak turut berkontribusi dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN), utamanya dalam aspek investasi.
Saat ini pemerintah tengah mendorong partisipasi publik melalui peluang investasi dengan berbagai insentif, mengingat banyaknya kebutuhan pendanaan untuk pembangunan IKN. Menimbang hal tersebut, tentu kombinasi pendanaan APBN dan non APBN menjadi sangat krusial.
Salah satunya pemerintah memberikan insentif berupa super deduction atau pengurangan pajak hingga 200 persen dari biaya yang dikeluarkan untuk para pelaku usaha yang memberikan sumbangsih dalam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Super deduction atau insentif pengurangan pajak super merupakan insentif pengurangan pajak dari pemerintah bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam suatu program tertentu.
Selain itu, super deduction hingga 250 persen juga diberikan untuk perusahaan yang memberikan vokasi berupa magang, praktik kerja lapangan (PKL), hingga pembelajaran bagi siswa didik di IKN.