Jakarta (ANTARA) - Ketua Baznas RI Noor Achmad menyampaikan bahwa dibutuhkan dorongan politik dari berbagai pihak di Tanah Air, seperti DPR dan pemerintah untuk memastikan bantuan kepada masyarakat Palestina tersalurkan tanpa kendala.
"Sudah kami sampaikan, ini butuh dorongan politik. Artinya, untuk membantu saja itu membutuhkan dorongan politik karena kekuatannya luar biasa," kata Noor Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Baznas RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Menurut dia, sejauh ini tidak semua bantuan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dari negara lain dapat langsung tersalurkan kepada masyarakat Palestina. Sebab ada sebagian bantuan yang menumpuk belum tersalurkan di perbatasan-perbatasan menuju Palestina.
"Yang di perbatasan, itu numpuk bantuan. Bertruk-truk masih numpuk. Ada 2.000 truk numpuk. Kemudian, ada bantuan yang tersortir padahal itu bantuan yang hebat-hebat, ada peralatan kesehatan, tidak bisa masuk yang harganya miliar-miliaran," kata dia.
Noor mengatakan pula penumpukan bantuan tersebut disebabkan adanya pembatasan dari pihak Israel. Berikutnya, dia menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki antusiasme yang tinggi dalam memberikan bantuan terhadap Palestina.
Hal itu, kata dia melanjutkan, tampak dari gelombang penolakan masyarakat terhadap rencana Baznas menghentikan penggalangan dana bagi Palestina.
"Kita mau menutup bantuan Palestina, masyarakat tidak mau. Bahkan, tadi malam saya ditelpon untuk minta izin bekerja sama dengan Baznas mengadakan penggalangan dana di Monas," ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Noor pun menekankan bahwa Baznas tidak membantu peperangan, tetapi membantu pihak yang membutuhkan pertolongan atau terkait dengan kemanusiaan. Saat ini, Baznas memiliki program Membasuh Luka Palestina. Program itu merupakan wujud solidaritas kemanusiaan dan aksi nyata Baznas sebagai lembaga zakat pemerintah Indonesia dan lembaga amal milik publik.
Per 21 Mei 2024, bantuan dari masyarakat Indonesia untuk Palestina telah mencapai Rp252.418.621.733.
"Sudah kami sampaikan, ini butuh dorongan politik. Artinya, untuk membantu saja itu membutuhkan dorongan politik karena kekuatannya luar biasa," kata Noor Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Baznas RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Menurut dia, sejauh ini tidak semua bantuan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dari negara lain dapat langsung tersalurkan kepada masyarakat Palestina. Sebab ada sebagian bantuan yang menumpuk belum tersalurkan di perbatasan-perbatasan menuju Palestina.
"Yang di perbatasan, itu numpuk bantuan. Bertruk-truk masih numpuk. Ada 2.000 truk numpuk. Kemudian, ada bantuan yang tersortir padahal itu bantuan yang hebat-hebat, ada peralatan kesehatan, tidak bisa masuk yang harganya miliar-miliaran," kata dia.
Noor mengatakan pula penumpukan bantuan tersebut disebabkan adanya pembatasan dari pihak Israel. Berikutnya, dia menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki antusiasme yang tinggi dalam memberikan bantuan terhadap Palestina.
Hal itu, kata dia melanjutkan, tampak dari gelombang penolakan masyarakat terhadap rencana Baznas menghentikan penggalangan dana bagi Palestina.
"Kita mau menutup bantuan Palestina, masyarakat tidak mau. Bahkan, tadi malam saya ditelpon untuk minta izin bekerja sama dengan Baznas mengadakan penggalangan dana di Monas," ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Noor pun menekankan bahwa Baznas tidak membantu peperangan, tetapi membantu pihak yang membutuhkan pertolongan atau terkait dengan kemanusiaan. Saat ini, Baznas memiliki program Membasuh Luka Palestina. Program itu merupakan wujud solidaritas kemanusiaan dan aksi nyata Baznas sebagai lembaga zakat pemerintah Indonesia dan lembaga amal milik publik.
Per 21 Mei 2024, bantuan dari masyarakat Indonesia untuk Palestina telah mencapai Rp252.418.621.733.