Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menekankan pentingnya inovasi pelayanan publik guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Demikian disampaikan Wapres saat menerima kunjungan Kepala Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Azerbaijan Ulvi Mehdiyev di Istana Wapres, Jakarta, Senin.
"Indonesia dan Azerbaijan memiliki kepentingan yang sama untuk menciptakan berbagai kemudahan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat dan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi," ucap Wapres.
Dalam pertemuan itu, Wapres juga mengapresiasi atas hubungan yang sangat baik dan bersahabat antara Indonesia dan Azerbaijan yang telah terjalin selama lebih dari 30 tahun. Kedua negara diketahui memiliki kesamaan pandangan dan saling mendukung atas berbagai isu di forum-forum regional dan internasional.
Sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Wapres pun menekankan perhatian, khususnya terhadap peningkatan pelayanan publik.
Wapres mengharapkan Azerbaijan dapat berbagi pengalaman terkait berbagai inovasi pelayanan publik yang dilakukan di negara mereka, yang mungkin dapat diadopsi oleh Indonesia di masa mendatang.
Salah satu contoh konkret dari kerja sama itu, yakni penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan Azerbaijani Service and Assessment Network (ASAN), yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama di bidang pelayanan publik.
Wapres juga menyoroti adaptasi teknologi dan inovasi pelayanan terpadu Azerbaijan di ASAN Xidmat yang telah sukses diterapkan di Indonesia melalui mal pelayanan publik (MPP).
“Saat ini sudah terdapat sekitar 200 Mal Pelayanan Publik yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita ingin di beberapa tahun mendatang, Kabupaten/Kota di Indonesia telah mempunyai Mal Pelayanan Publik,” ungkapnya.
Sebelumnya, di awal pertemuan, Mehdiyev menjelaskan kepada Wapres bahwa lembaga negara yang dipimpinnya saat ini didirikan oleh Presiden Azerbaijan pada 2012 untuk mengimplementasikan konsep ASAN.
"Konsep ASAN ini merupakan sebuah konsep satu pintu, di mana banyak pelayanan publik dilaksanakan di satu tempat. ASAN memberikan lebih dari 400 perusahaan publik di tempat yang sama, menyediakan lebih dari 100 jenis layanan publik," jelasnya.
ASAN, kata Mahdiyev, juga berarti "mudah" dalam bahasa Azerbaijan, mencerminkan kemudahan akses layanan publik yang diberikan.
"ASAN Service juga mencakup ASAN Business, yang menekankan kerja sama dan jaringan antara ASAN dan Indonesia," katanya.
Pada 2015, ASAN menempati peringkat pertama di bidang pelayanan publik dan menerima penghargaan atas inovasi dalam aplikasi teknologi modern dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kami sangat senang dan menghormati bahwa konsep ASAN yang menerima rating tertinggi juga dievaluasi dan diterapkan di Indonesia," ucapnya.
Mehdiyev juga menegaskan komitmen Azerbaijan untuk terus mengembangkan kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai bidang, terutama dalam pelayanan teknologi.
"Kami menantikan semakin berkembangnya bidang pelayanan publik di Indonesia, khususnya dalam pengembangan sistem pelayanan pemerintahan," ujarnya.
Demikian disampaikan Wapres saat menerima kunjungan Kepala Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Azerbaijan Ulvi Mehdiyev di Istana Wapres, Jakarta, Senin.
"Indonesia dan Azerbaijan memiliki kepentingan yang sama untuk menciptakan berbagai kemudahan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat dan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi," ucap Wapres.
Dalam pertemuan itu, Wapres juga mengapresiasi atas hubungan yang sangat baik dan bersahabat antara Indonesia dan Azerbaijan yang telah terjalin selama lebih dari 30 tahun. Kedua negara diketahui memiliki kesamaan pandangan dan saling mendukung atas berbagai isu di forum-forum regional dan internasional.
Sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Wapres pun menekankan perhatian, khususnya terhadap peningkatan pelayanan publik.
Wapres mengharapkan Azerbaijan dapat berbagi pengalaman terkait berbagai inovasi pelayanan publik yang dilakukan di negara mereka, yang mungkin dapat diadopsi oleh Indonesia di masa mendatang.
Salah satu contoh konkret dari kerja sama itu, yakni penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan Azerbaijani Service and Assessment Network (ASAN), yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama di bidang pelayanan publik.
Wapres juga menyoroti adaptasi teknologi dan inovasi pelayanan terpadu Azerbaijan di ASAN Xidmat yang telah sukses diterapkan di Indonesia melalui mal pelayanan publik (MPP).
“Saat ini sudah terdapat sekitar 200 Mal Pelayanan Publik yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita ingin di beberapa tahun mendatang, Kabupaten/Kota di Indonesia telah mempunyai Mal Pelayanan Publik,” ungkapnya.
Sebelumnya, di awal pertemuan, Mehdiyev menjelaskan kepada Wapres bahwa lembaga negara yang dipimpinnya saat ini didirikan oleh Presiden Azerbaijan pada 2012 untuk mengimplementasikan konsep ASAN.
"Konsep ASAN ini merupakan sebuah konsep satu pintu, di mana banyak pelayanan publik dilaksanakan di satu tempat. ASAN memberikan lebih dari 400 perusahaan publik di tempat yang sama, menyediakan lebih dari 100 jenis layanan publik," jelasnya.
ASAN, kata Mahdiyev, juga berarti "mudah" dalam bahasa Azerbaijan, mencerminkan kemudahan akses layanan publik yang diberikan.
"ASAN Service juga mencakup ASAN Business, yang menekankan kerja sama dan jaringan antara ASAN dan Indonesia," katanya.
Pada 2015, ASAN menempati peringkat pertama di bidang pelayanan publik dan menerima penghargaan atas inovasi dalam aplikasi teknologi modern dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kami sangat senang dan menghormati bahwa konsep ASAN yang menerima rating tertinggi juga dievaluasi dan diterapkan di Indonesia," ucapnya.
Mehdiyev juga menegaskan komitmen Azerbaijan untuk terus mengembangkan kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai bidang, terutama dalam pelayanan teknologi.
"Kami menantikan semakin berkembangnya bidang pelayanan publik di Indonesia, khususnya dalam pengembangan sistem pelayanan pemerintahan," ujarnya.