Palu (antarasulteng.com) Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si menyatakan ada pihak-pihak yang belum memahami mekanisme proses penjaringan Bakal Calon Wakil Gubernur mulai dari Partai Politik Pengusung hingga pembahasan serta pemilihannya di tingkat Panitia Khusus yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah.
Penjelasan Gubernur Longki ini terkait pernyataan Sekretaris Panitia Khusus Pemilihan Wakil Gubernur di DPRD Sulteng, Erwin Lamporo yang dilansir di edisi cetak dan online Kaili Post, Rabu, 3 Mei 2017.
Erwin menyebutkan bahwa Gubernur, Longki Djanggola sebagai pemakai harusnya legowo untuk memasukan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sulteng, Oskar Paudi sebagai salah satu cawagub.
Longki menegaskan bahwa penetapan Mohammad Hidayat Lamakarate dan Zainal Daud pada Selasa, 14 Februari 2017 lalu, sebagai Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, sudah sesuai mekanisme musyawarah dan mufakat. Tak ada pemaksaan kehendak kepada salah satu partai politik pengusung. Hanya saja salah satu partai pengusung dalam hal ini PAN, belum memberikan surat rekomendasi dari DPP PAN.
Menurut Longki, "keputusan menetapkan Hidayat dan Zainal Daud itu diambil dengan suara bulat. Melalui musyawarah dan mufakat sampai pada pertemuan ke-5 yang digelar oleh partai pengusung yakni Gerindra, PAN, PBB dan PKB. Jadi bila ada pihak yang menyebut bahwa ada partai yang tidak dilibatkan dalam penetapan itu atau disebut dimarjinalkan, saya kira ini pernyataan yang sangat keliru."
Seperti diketahui, sesuai surat undangan yang tercatat, Ketua DPW PAN Oskar R. Paudi diundang pada pertemuan ke-5 yang akhirnya dengan suara bulat melalui musyawarah mufakat menetapkan Hidayat dan Zainal. Namun Oscar tidak datang. Ada sekali waktu rapat juga ditunda karena ketidakhadiran Ketua DPW PAN. Jadi sebenarnya ia terhitung mangkir. Padahal itu pertemuan penting. Hanya ada Sekretaris DPW PAN, Kaharuddin Syah yang masih sah saat itu yang hadir.
"Jadi sangat keliru bila ia menyebut penetapan nama-nama calon wakil Gubernur tidak melibatkan salah satu partai pengusung dalam hal ini PAN,” tandas dia.
Dijelaskan oleh Longki bahwa pada pertemuan-pertemuan awal, Oskar menyampaikan kepada forum bahwa Sekretaris Jenderal DPP PAN meminta dirinya sebagai salah satu calon gubernur sesuai dengan kebijakan partainya. Namun sampai dengan pertemuan kelima, Ia tidak bisa memperlihatkan rekomendasi dari DPP PAN. Dari DPW PAN, ia hanya merekomendasikan namanya sendiri.
“Menurutnya, itu kebijakan partainya. Dan kami menghormati itu. Namun selanjutnya dalam musyawarah dan mufakat, namanya tidak muncul sebagai salah satu calon wagub. Tiga partai pengusung mengusulkan Pak Hidayat dan Pak Zainal. Lalu apakah karena namanya tidak masuk, lalu hasil musyawarah itu tidak dapat diakui? Itu model demokrasi macam apa,” tukas Longki.
Gubernur juga menegaskan bahwa penentuan Calon Wagub bukan kewenangan Panitia Khusus Pemilihan DPRD. Mereka adalah Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRD Sulteng untuk menyiapkan Pemilihan Calon Wagub Sulteng nantinya.
Longki juga menilai adalah hal lucu bila sampai Erwin Lamporo sampai mengeluarkan ancaman-ancaman mengambil sikap tegas dan sebagainya terkait calon wagub itu.
"Bukan kewenangan mereka untuk mempersoalkan siapa yang harus diusung oleh Partai Pengusung ke DPRD. Saya sebagai user tentu juga punya penilaian khusus terkait calon-calon yang diajukan. Sebab nantinya mereka akan bekerja sama dengan saya menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tengah. Tentu saja karenanya saya cenderung memilih sosok yang dapat saya ajak bekerja sama," jelas Gubernur Longki.
Menurut Longki, "soal rekomendasi dari DPP PAN yang sampai saat ini tidak kunjung datang, saya kira ini bukan karena kader PAN tidak masuk dalam bursa pencalonan. Ini terkait mekanisme partainya belaka. Sejak awal kan kita sudah meminta agar Ketua DPW PAN Oskar Paudi menyampaikan kepada kami rekomendasi dari DPP, namun ia juga tidak kunjung menyampaikannya. Jadi di mana ujung pangkal masalahnya."
Gubernur Longki meminta agar Panitia Pemilihan atau sesiapapun yang terlibat dalam hal itu senantiasa mematut pernyataannya. Apalagi bila disampaikan ke media massa. Sebagai wakil rakyat, Longki berharap agar Erwin atau sesiapapun itu dapat menyampaikan pendapat yang produktif bagi proses pemilihan calon wagub itu. Bukan malah berkoar-koar yang kontraproduktif, sementara mereka pun tidak paham soal itu. (skd)