Jakarta (ANTARA) - Basuki Hadimuljono mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto akan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
"Pada saat saya dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo, beliau menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun adalah eksekutifnya, menurut beliau dua tahun nanti untuk lembaga yudikatif dan legislatif harus sudah dibangun," ujar Basuki di Jakarta, Senin.
Dengan demikian, lanjutnya, gedung-gedung MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan gedung-gedung lembaga yudikatif lainnya harus dibangun.
Menurut Basuki, diharapkan gedung-gedung tersebut dapat selesai dibangun di IKN dalam jangka waktu dua tahun.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan bahwa dirinya masih diminta di Otorita IKN (OIKN).
"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak menteri sekretaris negara (sebelumnya) Pratikno dan Pak Jokowi saya masih diminta di OIKN. Sekarang Plt nya sudah berhenti dan saat ini sedang diurus oleh bapak-bapak Sekretariat Negara," katanya.
Terkait kapan keputusan presiden (Keppres) mengenai kepala OIKN definitif, Basuki menyampaikan bahwa hal tersebut sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara (Sekneg).
"Belum tahu, Keppresnya belum ada dan sedang diurus oleh bapak-bapak Sekneg baik yang lama maupun yang baru," katanya.
Sebagai informasi, Basuki Hadimuljono ditunjuk oleh Presiden ketujuh RI Joko Widodo sebagai Plt Kepala OIKN menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri.
Basuki mengatakan bahwa tugasnya sebagai Plt. Kepala OIKN akan berlangsung hingga ditunjuknya kepala OIKN definitif sesuai perundang-undangan.
Fokus tugasnya, menurut Basuki, yaitu mempercepat pelaksanaan program-program dalam pembangunan IKN.
IKN merupakan proyek pemindahan ibu kota negara yang digagas Presiden Ke-7 Joko Widodo yang berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Prabowo, ketika masih menjabat Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju (KIM), sempat mengatakan akan melanjutkan pembangunan IKN pada masa kepemimpinannya.
"Pada saat saya dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo, beliau menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun adalah eksekutifnya, menurut beliau dua tahun nanti untuk lembaga yudikatif dan legislatif harus sudah dibangun," ujar Basuki di Jakarta, Senin.
Dengan demikian, lanjutnya, gedung-gedung MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan gedung-gedung lembaga yudikatif lainnya harus dibangun.
Menurut Basuki, diharapkan gedung-gedung tersebut dapat selesai dibangun di IKN dalam jangka waktu dua tahun.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan bahwa dirinya masih diminta di Otorita IKN (OIKN).
"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak menteri sekretaris negara (sebelumnya) Pratikno dan Pak Jokowi saya masih diminta di OIKN. Sekarang Plt nya sudah berhenti dan saat ini sedang diurus oleh bapak-bapak Sekretariat Negara," katanya.
Terkait kapan keputusan presiden (Keppres) mengenai kepala OIKN definitif, Basuki menyampaikan bahwa hal tersebut sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara (Sekneg).
"Belum tahu, Keppresnya belum ada dan sedang diurus oleh bapak-bapak Sekneg baik yang lama maupun yang baru," katanya.
Sebagai informasi, Basuki Hadimuljono ditunjuk oleh Presiden ketujuh RI Joko Widodo sebagai Plt Kepala OIKN menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri.
Basuki mengatakan bahwa tugasnya sebagai Plt. Kepala OIKN akan berlangsung hingga ditunjuknya kepala OIKN definitif sesuai perundang-undangan.
Fokus tugasnya, menurut Basuki, yaitu mempercepat pelaksanaan program-program dalam pembangunan IKN.
IKN merupakan proyek pemindahan ibu kota negara yang digagas Presiden Ke-7 Joko Widodo yang berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Prabowo, ketika masih menjabat Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju (KIM), sempat mengatakan akan melanjutkan pembangunan IKN pada masa kepemimpinannya.