Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Desk Pilkada telah menerima sebanyak 296 aduan selama November 2024.
"Secara spesifik bisa kami sampaikan, pada bulan November ada 296 hotline yang masuk," kata Bima dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Dia menyebutkan aduan tersebut paling banyak dari Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Adapun aduan yang dilaporkan adalah netralitas ASN, dinamika debat dan kampanye pasangan calon kepala daerah. Lalu, masalah keamanan, logistik hingga konflik antarpendukung.
Bima menegaskan semua aduan itu akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan bersama KPU, Bawaslu, TNI dan Polri. Kemendagri juga terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isu-isu strategis.
"Jangan sampai semua itu berdampak pada persiapan pencoblosan suara nanti," ujarnya.
Sebagai informasi, Kemendagi telah membangun layanan Desk Pilkada. Dalam layanan tersebut, berbagai potensi konflik yang terjadi di daerah dapat dimonitor selama 24 jam.
Kemudian, data yang dihimpun dalam Desk Pilkada juga dapat di-update secara real time dan dianalisis secara komprehensif. Dengan demikian, peluang terjadinya konflik dapat segera dicegah.
"Secara spesifik bisa kami sampaikan, pada bulan November ada 296 hotline yang masuk," kata Bima dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Dia menyebutkan aduan tersebut paling banyak dari Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Adapun aduan yang dilaporkan adalah netralitas ASN, dinamika debat dan kampanye pasangan calon kepala daerah. Lalu, masalah keamanan, logistik hingga konflik antarpendukung.
Bima menegaskan semua aduan itu akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan bersama KPU, Bawaslu, TNI dan Polri. Kemendagri juga terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isu-isu strategis.
"Jangan sampai semua itu berdampak pada persiapan pencoblosan suara nanti," ujarnya.
Sebagai informasi, Kemendagi telah membangun layanan Desk Pilkada. Dalam layanan tersebut, berbagai potensi konflik yang terjadi di daerah dapat dimonitor selama 24 jam.
Kemudian, data yang dihimpun dalam Desk Pilkada juga dapat di-update secara real time dan dianalisis secara komprehensif. Dengan demikian, peluang terjadinya konflik dapat segera dicegah.