Moskow (ANTARA) - Rusia bereaksi keras atas kebijakan pemerintahan Presiden AS Joe Biden yang menyetujui pengiriman ranjau darat antipersonel ke Ukraina.
Menurut juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, AS sengaja "mengobarkan api" dan justru berkomitmen memperpanjang konflik di Ukraina.
"Jika kita mengamati tren umum pemerintahan AS yang akan berakhir, mereka melakukan segala kemungkinan untuk melanjutkan perang dalam waktu yang tersisa," kata Peskov dalam konferensi pers di Moskow pada Rabu (20/11).
Sebagai penandatangan Konvensi PBB tentang Larangan Ranjau Antipersonel, kata dia, Ukraina akan melanggar konvensi jika benar-benar menggunakan senjata tersebut.
Sebelumnya, The Washington Post melaporkan bahwa Presiden Biden telah menyetujui pengiriman ranjau darat antipersonel AS ke Ukraina.
Mengutip dua pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, Ukraina disebut telah berjanji untuk tidak menyebarkan ranjau itu di daerah padat penduduk.
Sementara Ukraina menyambut baik keputusan tersebut, organisasi hak asasi manusia dan pendukung pengendalian senjata, termasuk Kampanye Internasional untuk Melarang Ranjau Darat (ICBL) telah mengecam langkah AS.
Ranjau antipersonel telah lama dikecam karena berpotensi membahayakan warga sipil dan bahaya jangka panjangnya setelah konflik.
Sumber: Anadolu
Menurut juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, AS sengaja "mengobarkan api" dan justru berkomitmen memperpanjang konflik di Ukraina.
"Jika kita mengamati tren umum pemerintahan AS yang akan berakhir, mereka melakukan segala kemungkinan untuk melanjutkan perang dalam waktu yang tersisa," kata Peskov dalam konferensi pers di Moskow pada Rabu (20/11).
Sebagai penandatangan Konvensi PBB tentang Larangan Ranjau Antipersonel, kata dia, Ukraina akan melanggar konvensi jika benar-benar menggunakan senjata tersebut.
Sebelumnya, The Washington Post melaporkan bahwa Presiden Biden telah menyetujui pengiriman ranjau darat antipersonel AS ke Ukraina.
Mengutip dua pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, Ukraina disebut telah berjanji untuk tidak menyebarkan ranjau itu di daerah padat penduduk.
Sementara Ukraina menyambut baik keputusan tersebut, organisasi hak asasi manusia dan pendukung pengendalian senjata, termasuk Kampanye Internasional untuk Melarang Ranjau Darat (ICBL) telah mengecam langkah AS.
Ranjau antipersonel telah lama dikecam karena berpotensi membahayakan warga sipil dan bahaya jangka panjangnya setelah konflik.
Sumber: Anadolu