Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR, Ahmad M Ali meminta media asing agar melihat dan memberitakan secara objektif apa fakta sesungguhnya yang terjadi dalam kericuhan di Papua.
Ahmad Ali, di Jakarta, Senin, juga menyesalkan pemberitaan sejumlah media asing yang terkesan membangun narasi bahwa reaksi warga Papua atas kerusuhan yang saat ini terjadi merupakan efek dari kebijakan rasis Indonesia.
"Sangat disesalkan, banyak media asing seperti DW Jerman, menggoreng isu kemarahan warga Papua atas perbuatan oknum, sebagai reaksi sebagai kebijakan rasis Indonesia," ujarnya.
Ahmad Ali minta media asing agar obyektif memandang proses dan fakta kebijakan pemerintah pusat di Papua saat ini.
"Lima tahun terakhir, transformasi besar dilakukan di Papua, mulai dari otonomi khusus, infrastruktur, energi, dan apresiasi kebudayaan, sungguh fokus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau ada narasi kebijakan rasisme, sungguh sangat disayangkan," jelasnya.
Menurut Ahmad Ali, ulah sekelompok orang tidak bisa digeneralisir sebagai kebijakan negara. Media asing, harusnya bisa memposisikan dan menyajikan fakta secara objektif, bukan membangun narasi yang merusak citra Indonesia dalam pergaulan internasional.
Ahmad menilai, negara sudah memberikan sentuhan yang terbaik di Papua untuk menciptakan kesejajaran Papua dengan daerah lain.
"Yang pertama dilakukan pak Jokowi yang sangat urgen adalah BBM satu harga, divestasi Freeport dengan pelibatan saham daerah, pembangunan infrastruktur. stadion megah dan akan sebentar lagi melaksanakan Pekan Olah Raga Nasional (PON). Lalu pada bagian mana kebijakan negara yang dianggap bersifat rasis," ucapnya.
Baca juga: Peneliti: Kasus presekusi mahasiswa Papua tak bisa lepas dari masalah HAM
Baca juga: LIPI: Pentingnya dialog guna selesaikan masalah Papua
Baca juga: East Java Police avers no Papuan students faced racism
Baca juga: Muhaimin nilai toleransi mulai terkikis
Ahmad Ali, di Jakarta, Senin, juga menyesalkan pemberitaan sejumlah media asing yang terkesan membangun narasi bahwa reaksi warga Papua atas kerusuhan yang saat ini terjadi merupakan efek dari kebijakan rasis Indonesia.
"Sangat disesalkan, banyak media asing seperti DW Jerman, menggoreng isu kemarahan warga Papua atas perbuatan oknum, sebagai reaksi sebagai kebijakan rasis Indonesia," ujarnya.
Ahmad Ali minta media asing agar obyektif memandang proses dan fakta kebijakan pemerintah pusat di Papua saat ini.
"Lima tahun terakhir, transformasi besar dilakukan di Papua, mulai dari otonomi khusus, infrastruktur, energi, dan apresiasi kebudayaan, sungguh fokus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau ada narasi kebijakan rasisme, sungguh sangat disayangkan," jelasnya.
Menurut Ahmad Ali, ulah sekelompok orang tidak bisa digeneralisir sebagai kebijakan negara. Media asing, harusnya bisa memposisikan dan menyajikan fakta secara objektif, bukan membangun narasi yang merusak citra Indonesia dalam pergaulan internasional.
Ahmad menilai, negara sudah memberikan sentuhan yang terbaik di Papua untuk menciptakan kesejajaran Papua dengan daerah lain.
"Yang pertama dilakukan pak Jokowi yang sangat urgen adalah BBM satu harga, divestasi Freeport dengan pelibatan saham daerah, pembangunan infrastruktur. stadion megah dan akan sebentar lagi melaksanakan Pekan Olah Raga Nasional (PON). Lalu pada bagian mana kebijakan negara yang dianggap bersifat rasis," ucapnya.
Baca juga: Peneliti: Kasus presekusi mahasiswa Papua tak bisa lepas dari masalah HAM
Baca juga: LIPI: Pentingnya dialog guna selesaikan masalah Papua
Baca juga: East Java Police avers no Papuan students faced racism
Baca juga: Muhaimin nilai toleransi mulai terkikis