Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan pihaknya masih mempelajari tawaran kerja sama dengan perusahaan asuransi raksasa asal China, Ping An Insurance, dalam meningkatkan kapasitas teknologi informatika untuk memperkuat basis data dan penerimaan iuran.
"Kita akan pelajari. Kita akan lihat, tidak serta merta kemudian apa yang ditawarkan itu kita langsung penuhi. Kita harus pelajari dulu," kata Fachmi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa malam.
Fachmi menegaskan belum ada satupun kesepakatan dengan perusahaan subsidari dari induk usaha Ping An Group yang menjadi pemain utama di pasar keuangan negara ekonomi kedua terbesar di dunia itu. Menurut dia, hingga saat ini, antara kedua perusahaan juga belum audiensi atau pertemuan untuk membahas kemungkinan kerja sama.
"Kami belum bertemu, kami belum bisa menilai," tutur Fachmi.
Pernyataan Fachmi tersebut menanggapi informasi tawaran kerja sama dari Ping An pasca-pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan salah satu pemimpin dari Ping An saat berkunjung ke China pada Juli 2019.
Ping An disebut Luhut menawarkan bantuan untuk mengevaluasi sistem Teknologi dan Informasi (TI) BPJS Kesehatan. Pemutakhiran sistem TI di tubuh BPJS diperlukan untuk meningkatkan kemampuan penghimpunan iuran berdasarkan basis data yang tepat.
Minimnya kolektabilitas iuran menjadi salah satu penyebab membengkaknya defisit keuangan BPJS Kesehatan di tengah semakin meningkatnya pembayaran manfaat. Pada 2019, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan bisa menembus Rp32,8 triliun jika tidak ada perbaikan dalam kolektabilitas iuran.
Adapun Ping An Insurance merupakan subsidiari dari Grup PA, sebuah induk usaha jasa keuangan asal China yang memiliki layanan asuransi, perbankan, investasi, dan bisnis teknologi.
Dalam keterangan resminya pada Minggu (25/8), Luhut menegaskan tawaran dari Ping An masih sebatas saran dan tidak terikat dengan kesepakatan apapun. Kredibilitas Ping An Insurance dinilai sudah teruji dengan layanan asuransi berbasis daring yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan telah sukses meningkatkan efisiensi.
"Perusahaan publik ini memelopori sistem manajemen kesehatan berbasis teknologi di 282 kota di China," kata Luhut.
"Kita akan pelajari. Kita akan lihat, tidak serta merta kemudian apa yang ditawarkan itu kita langsung penuhi. Kita harus pelajari dulu," kata Fachmi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa malam.
Fachmi menegaskan belum ada satupun kesepakatan dengan perusahaan subsidari dari induk usaha Ping An Group yang menjadi pemain utama di pasar keuangan negara ekonomi kedua terbesar di dunia itu. Menurut dia, hingga saat ini, antara kedua perusahaan juga belum audiensi atau pertemuan untuk membahas kemungkinan kerja sama.
"Kami belum bertemu, kami belum bisa menilai," tutur Fachmi.
Pernyataan Fachmi tersebut menanggapi informasi tawaran kerja sama dari Ping An pasca-pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan salah satu pemimpin dari Ping An saat berkunjung ke China pada Juli 2019.
Ping An disebut Luhut menawarkan bantuan untuk mengevaluasi sistem Teknologi dan Informasi (TI) BPJS Kesehatan. Pemutakhiran sistem TI di tubuh BPJS diperlukan untuk meningkatkan kemampuan penghimpunan iuran berdasarkan basis data yang tepat.
Minimnya kolektabilitas iuran menjadi salah satu penyebab membengkaknya defisit keuangan BPJS Kesehatan di tengah semakin meningkatnya pembayaran manfaat. Pada 2019, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan bisa menembus Rp32,8 triliun jika tidak ada perbaikan dalam kolektabilitas iuran.
Adapun Ping An Insurance merupakan subsidiari dari Grup PA, sebuah induk usaha jasa keuangan asal China yang memiliki layanan asuransi, perbankan, investasi, dan bisnis teknologi.
Dalam keterangan resminya pada Minggu (25/8), Luhut menegaskan tawaran dari Ping An masih sebatas saran dan tidak terikat dengan kesepakatan apapun. Kredibilitas Ping An Insurance dinilai sudah teruji dengan layanan asuransi berbasis daring yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan telah sukses meningkatkan efisiensi.
"Perusahaan publik ini memelopori sistem manajemen kesehatan berbasis teknologi di 282 kota di China," kata Luhut.