Ketua DPR: Dominasi koalisi tidak akan membuat DPR susah mengkritik

id Ketua DPR,Puan Maharani,Koalisi Pemerintah di DPR

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) bersama Ketua DPR Puan Maharani (tengah), Kepala BIN Budi Gunawan (kiri), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kiri) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) memberikan keterangan pers usai menggelar rapat koordinasi di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan dominasi partai koalisi pemerintah di tubuh DPR tidak akan menyebabkan mereka susah mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

"Kami harus menolak atau mengkritisi untuk memberikan solusi jika kebijakannya tidak pro-rakyat. Ini yang paling penting. Mengkritisi untuk memberikan solusi," ujar Puan di Jakarta, Selasa.

Puan mengatakan hubungan antara eksekutif dan legislatif itu sebenarnya harus dilakukan untuk bangsa dan kesejahteraan rakyat. Agar rakyat itu bisa merasakan apa saja yang menjadi program-program pemerintah.

Legislatif juga harus memberikan dukungan selama program-program yang dilakukan pemerintah itu pro rakyat, untuk rakyat, dan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.

"Legislatif itu kan tugasnya melakukan pengawasan kebijakan terhadap program yang akan dilakukan oleh eksekutif," ujar Puan.

Baca juga: Temui Presiden, Ketua DPR tepis anggapan bicara soal koalisi

Baca juga: Ketua DPR minta masyarakat tunggu DPR bekerja setelah 20 Oktober

Baca juga: Ketua DPR: Mungkin intelijen benar soal serangan jelang pelantikan


Puan merasa semua tugas itu bisa dilakukan dalam dinamika yang terjadi selama ini di DPR. Ia juga mengatakan masih ada partai politik yang berada di luar pemerintahan.

Dominasi partai koalisi dengan pemerintah (pro pemerintah) itu sebenarnya tidak masalah selama bisa bergotong royong, saling menghargai, dan menghormati, untuk rakyat.

Puan mengatakan Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dengan penduduknya yang kurang lebih 270 juta merupakan wilayah yang sangat besar.

Persoalan dari tahun ke tahun akan semakin rumit karena pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, efek globalisasi dan lain-lain itu akan berpengaruh.

Karena itu dibutuhkan lembaga eksekutif yang kuat, yang bisa bekerja sama secara kebijakan dengan lembaga legislatif yang ada di DPR untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang dibuat nanti bisa menyejahterakan rakyat.

"Kalau kami yang katanya bersama pemerintah, akan tetap melakukan kritik namun juga memberikan solusi. Kalau ada yang tidak setuju, monggo saja, dinamika itu biasa dilakukan dalam proses di DPR. Namun yang kami kritisi itu kebijakannya, untuk apa dan seperti apa harus kami kritisi," kata Puan.

Pewarta : Abdu Faisal
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar