JK siap bantu Pemerintah dalam urusan perdamaian

id Wapres Jusuf Kalla,JK,juru damai,Papua,konflik Papua,wapres jk

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab pertanyaan saat sesi wawancara khusus dengan Antara di Jakarta, Kamis (17/10/2019). Jusuf Kalla mengatakan akan menghabiskan waktu dengan keluarga serta aktif berkegiatan sosial usai purnatugas sebagai wakil presiden. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dirinya siap membantu Pemerintah dalam menjaga dan mewujudkan perdamaian di Indonesia, termasuk konflik Papua, ketika dirinya tidak lagi terlibat secara langsung di pemerintahan.

"Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi sendiri, untuk selalu siap membantu Pemerintah dalam hal-hal yang sesuai kemampuan saya, juga termasuk perdamaian," kata Wapres JK dalam kesempatan wawancara di Kantor Wapres Jakarta, Kamis petang.

Baca juga: Tiga perasaan Jusuf Kalla jelang purna tugas

Dalam hal perdamaian, JK memang berpengalaman untuk menyelesaikan konflik seperti di Aceh dan Poso. Sementara terkait konflik di Papua saat ini, Wapres mengatakan solusi awal untuk menyelesaikan persoalannya adalah dengan mengubah persepsi dalam membangun Bumi Cenderawasih itu.

Papua sebenarnya memiliki nilai tersendiri yang berbeda dengan persepsi kebanyakan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat juga telah memberikan porsi khusus bagi pembangunan Papua.

"Dalam segala hal, sebenarnya, Papua itu lebih federal daripada daerah federal. (Kewenangan) Politik diberikan, hanya orang Papua yang memimpin daerah itu sendiri, diberikan dana yang cukup, malah jauh melebihi kemampuan Papua untuk memberikan income (ke Pemerintah pusat)," jelas Wapres.

Baca juga: Bagi JK, seluruh program pemerintah lima tahun terakhir istimewa

Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan budaya beragam, sehingga konsep penyelesaian konflik di Papua tentu berbeda dengan di Aceh dan Poso. Persoalan di Papua, menurut JK, disebabkan oleh beberapa hal seperti ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan pembangunan di daerah.

Meskipun Pemerintah Pusat telah mendorong pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di Papua, Wapres mengatakan hal itu ternyata belum menjadi solusi atas persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat di sana.

"Papua itu daerah yang mempunyai nilai sendiri, value sendiri, yang belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan. Contohnya kita bikin jalan, bikin perhubungan yang baik; belum tentu masyarakat Papua merasa bahwa itu mempunyai manfaat yang tinggi oleh mereka. Maka kita harus mengubah persepsi kita untuk membangun Papua," ujarnya.

Baca juga: Jelang purnatugas, Wapres JK ladeni wawancara 34 media


Pewarta : Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar