Defisit tenaga kesehatan PR Menkes baru, sebut legislator

id legislator PKS,Adang Sudrajat,defisit tenaga kesehatan,Menkes baru,presiden

Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adang Sudrajat yang juga berprofesi sebagai dokter. (FOTO ANTARA/Andi J/HO-fraksipks.id)

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adang Sudrajat yang juga berprofesi sebagai dokter mengatakan defisit dan persoalan distribusi tenaga medis secara nasional menjadi pekerjaan rumah (PR) serius untuk menteri kesehatan yang baru.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, ia mengingatkan agar Presiden Joko Widodo yang akan segera dilantik untuk memilih menteri kesehatan (Menkes) yang berkualitas guna menyempurnakan perbaikan negara dalam bidang kesehatan.

Saat ini, kata Adang, defisit tenaga kesehatan terjadi pada beberapa jenis tenaga kesehatan, khususnya tenaga dokter gigi dan ahli gizi.

"Untuk dokter gigi puskesmas saja masih butuh 9.825 orang bila mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014," katanya.

Sedangkan jumlahnya saat ini, kata dia, baru mencapai sekitar 7.127 orang. Kondisi ini, menurut dia, sangat memrihatinkan untuk sebuah negara yang telah hidup dalam suasana merdeka selama 74 tahun.

Selain defisit tenaga kesehatan, katanya, hingga kini Indonesia belum mampu melakukan pemerataan wilayah yang baik mengingat jumlah penduduk telah mencapai 266,91 juta jiwa pada proyeksi 2019.

“Tenaga medis kita kurangnya ribuan, dan bukan hanya kurang, distribusi tenaga kesehatan negara kita sangat timpang antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Ketimpangan ini berlanjut sangat mencolok antara daerah perkotaan dan daerah terpencil,” katanya.

Adang yang juga Ketua DPP PKS bidang Pekerja Petani dan Nelayan ini menjelaskan bahwa ketimpangan distribusi tenaga kesehatan ini disebabkan oleh beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Menkes yang ditunjuk nanti, yakni masalah kultural maupun struktural yang banyak meninggalkan persoalan.

Masalah kultural, kata dia, yang paling tampak adalah banyak tenaga kesehatan perempuan di mana pemerintah sulit memaksakan penempatan, karena umumnya orang tua atau suami tidak tega berjauhan dengan anak perempuan atau istrinya.

Sedangkan masalah struktural, menurut dia, antara lain model kebijakan penempatan tenaga kesehatan yang sentralistik sehingga membuat kecenderungan menciptakan "bottle neck" (leher botol) di institusi kesehatan.

“Kita dapat menyaksikan sendiri bahwa kondisi pengangguran tenaga kesehatan di perkotaan banyak terjadi. Padahal berdasar data Kemenkes kita masih kekurangan ribuan tenaga kesehatan di masing-masing bidang pekerjaan seperti dokter gigi, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, gizi dan teknisi pelayanan darah” katanya.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Bandung dan Bandung Barat ini menambahkan, saat ini kondisi ironi terjadi di daerah terpencil di mana tenaga kesehatan sangat kurang padahal sangat dibutuhkan.

Ia mengatakan total kekurangannya bila mengacu pada Permenkes mencapai 14.297 orang yang terdiri atas dokter gigi kurang 2.698, apoteker kurang 1.124, tenaga kesehatan masyarakat kurang 6.192, tenaga gizi kurang 2.582 dan teknisi pelayanan darah kurang 1.701 orang.

Kondisi itu, katanya, adalah tantangan bagi Menkes baru untuk menyelesaikan masalah selain pemenuhan jumlah tenaga kesehatan, dan juga adanya insentif tenaga kesehatan daerah yang tidak menarik.

“Insentif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil bisa jadi belum cukup menarik dibandingkan dengan potensi risiko yang mungkin harus dihadapi tenaga kesehatan tersebut. Transportasi, tantangan kondisi sosial masyarakat hingga menghadapi konflik berdarah menjadi risiko tinggi bagi mereka,” katanya.

“Saya berharap Menkes baru nanti yang akan dipilih presiden mampu mengurai persoalan kesehatan nasional dan mencari serta menyelesaikan akar permasalahan sehingga dapat memberi jalan keluar dengan cepat. Karena indikator kepuasan masyarakat terhadap pemerintahnya, hingga saat ini selalu memasukkan pelayanan kesehatan sebagai salah satu parameter yang dievaluasi masyarakat,” demikian Adang Sudrajat.

Baca juga: Pemerintah targetkan penuhi kebutuhan dokter untuk 728 Puskesmas

Baca juga: Indonesia kekurangan 1.921 dokter spesialis dasar

Baca juga: PDGI: 60 persen dokter gigi terkonsentrasi di Jawa

 


Pewarta : Virna P Setyorini
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar