Program Kartu Pra-Kerja dilaporkan ke Bawaslu, TKN sebut oposisi panik

id kartu prakerja,jokowi,pilpres 2019,oposisi panik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pengarahan saat penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan (JKN) bagi pekerja di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4). (ANTARA/Sigid Kurniawan)

Jakarta (ANTARA) - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menganggap pelaporan program Kartu Pra-Kerja Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena pihak oposisi sedang panik dan tidak mengetahui secara lengkap apa dan bagaimana program tersebut.

"Kami melihat bahwa laporan atas Jokowi yang mengeluarkan `kartu sakti`, menunjukkan bahwa pihak oposisi panik dengan program tersebut. Laporan tersebut sarat kepentingan politik, serta dilakukan untuk menguntungkan segelintir golongan," kata Juru Bicara TKN Jokowi-Ma`ruf, Irma Suryani Chaniago, di Jakarta, Sabtu.

Irma menilai beberapa pihak terus melakukan manuver terhadap program Kartu Pra-Kerja yang ditawarkan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma`ruf Amin.

Menurut Irma, tudingan Kartu Pra-Kerja adalah politik uang sangat tidak berdasar, karena Kartu Pra-Kerja tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat atau saat momentum kampanye Pemilu.

"Kalau dilihat mereka seperti sudah kehilangan akal untuk menyerang program kerakyatan yang digagas oleh Jokowi-Ma'ruf sehingga semuanya dikritik. Padahal rakyat senang dengan ide atau gagasan dari program yang ditawarkan pemerintah saat ini," ujarnya.

Menurut Irma, seluruh pihak perlu melihat Kartu Pra-Kerja dalam gagasan yang menyeluruh. Dia membantah jika Kartu Pra-Kerja dapat membuat kaum pencari kerja termasuk kelompok milenial akan menjadi malas.

Kartu tersebut justru dapat menjadi sarana dan fasilitas bagi para pencari kerja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan pemerintah.

"Tudingan itu tentu menyakitkan bagi para milenial yang saat ini sedang bersemangat untuk meraih masa depan mereka. Kartu ini didesain untuk meningkatkan kemampuan dari para milenial," ujar dia.

Irma juga menjelaskan bahwa Kartu Pra-Kerja ini juga berbeda dengan program untuk peningkatan kesejahteraan tenaga honorer.

"Untuk tenaga honorer pemerintah sudah memiliki skemanya tersendiri dan tidak sama dengan Kartu Prakerja. Jadi jangan dipertentangkan tentang honorer dan pencari kerja," ucapnya.

Irma, politisi dari Partai Nasdem yang merupakan koalisi pendukung Jokowi-Ma`ruf, meyakini masyarakat bisa memilah informasi yang benar tentang Kartu Pra-Kerja dari gagasan Jokowi.

"Masyarakat percaya dengan program yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi sehingga tidak mau dibohongi oleh kubu oposisi yang terus melontarkan kritik tanpa dasar," tegas dia.

Baca juga: TKN : INDEF salah pahami Kartu Prakerja

Baca juga: Peneliti LPEM UI tanggapi positif rencana kartu prakerja Jokowi

Pewarta : Indra Arief Pribadi
Editor: Junaydi Suswanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar