Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan saat ini partainya memilih berada di luar pemerintahan sehingga membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat menjalankan mekanisme "check and balances" dalam sistem politik Indonesia.
"Realitasnya PKS satu-satunya partai yang menyatakan tegas dan memilih di luar pemerintahan. Bukan berarti kita memusuhi pemerintah, bukan," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Hal itu dikatakan Jazuli saat menghadiri sejumlah pertemuan dengan warga dalam masa reses di wilayah Serang dan Cilegon, Banten.
Jazuli mengatakan demokrasi Indonesia butuh partai penyeimbang dan PKS relatif sendiri dalam posisi tersebut, maka partainya berharap besar dukungan masyarakat secara luas.
Dia mengajak masyarakat bersama PKS mengawasi kinerja pemerintahan agar benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat.
"Kami hadir mengajak masyarakat untuk bergabung bersama PKS mengawasi pemerintah agar tetap istiqomah memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR RI itu menilai kinerja pemerintahan Presiden Jokowi perlu diawasi sehingga PKS memilih berada di luar pemerintahan agar tetap ada partai yang bisa mengawal jalannya pemerintahan dan mengontrol kebijakan secara kritis dan objektif.
Menurut dia, banyak kebijakan pemerintah yang perlu mendapatkan masukan secara objektif misalnya dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law dan penyelesaian kasus Jiwasraya.
"Realitasnya PKS satu-satunya partai yang menyatakan tegas dan memilih di luar pemerintahan. Bukan berarti kita memusuhi pemerintah, bukan," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Hal itu dikatakan Jazuli saat menghadiri sejumlah pertemuan dengan warga dalam masa reses di wilayah Serang dan Cilegon, Banten.
Jazuli mengatakan demokrasi Indonesia butuh partai penyeimbang dan PKS relatif sendiri dalam posisi tersebut, maka partainya berharap besar dukungan masyarakat secara luas.
Dia mengajak masyarakat bersama PKS mengawasi kinerja pemerintahan agar benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat.
"Kami hadir mengajak masyarakat untuk bergabung bersama PKS mengawasi pemerintah agar tetap istiqomah memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR RI itu menilai kinerja pemerintahan Presiden Jokowi perlu diawasi sehingga PKS memilih berada di luar pemerintahan agar tetap ada partai yang bisa mengawal jalannya pemerintahan dan mengontrol kebijakan secara kritis dan objektif.
Menurut dia, banyak kebijakan pemerintah yang perlu mendapatkan masukan secara objektif misalnya dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law dan penyelesaian kasus Jiwasraya.