Beijing (antarasulteng.com) - Sebuah daftar barang-barang yang dilarang untuk diekspor ke
Korea Utara merupakan komitmen China untuk menegakkan sanksi
internasional dan tidak bermaksud untuk menghukum Pyongyang, kata pihak
Kementerian Luar Negeri, Selasa.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei mengatakan publikasi daftar barang-barang tersebut menggarisbawahi "sikap tegas" China dalam menegakkan sanksi.
"Bagaimanapun kami ingin menekankan keputusan Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara, dan hukuman bukanlah tujuan kami. Ini adalah untuk mendorong denuklirisasi di semenanjung Korea," kata Hong dalam sebuah jumpa pers.
Negara-negara Barat dan ahli independen telah menuduh China gagal melaksanakan sanksi PBB terhadap Korut dalam beberapa bulan terakhir, termasuk langkah hukum terbaru yang diadopsi setelah uji coba nuklir ketiga Pyongyang pada Februari.
Daftar barang-barang sebanyak 236, yang dirilis pada hari Senin oleh Departemen Perdagangan, sebagian besar terdiri dari item yang dikenal sebagai produk teknologi "penggunaan ganda", yang berarti mereka memiliki aplikasi sipil dan militer.
Hal ini dibagi menjadi beberapa bagian barang-barang yang dapat digunakan dalam program senjata nuklir, kimia dan biologi.
Reuters melaporkan para ahli mengatakan bahwa China berfungsi sebagai sarana perdagangan gelap Korut. Departemen bea cukai China tidak merilis data komprehensif tentang perdagangan dengan Korut.
Hubungan antara Beijing dan Pyongyang memburuk sejak uji coba nuklir Korut pada Februari. China menandatangani sanksi PBB pada Maret, tetapi tetap menjadi mitra dagang terbesar Korut.
Para ahli mengatakan penerbitan daftar barang-barang yang dilarang tidak berarti bahwa Beijing mengadopsi garis keras terhadap Korut.
"Hal ini sangat penting meskipun tidak semua barang-barang dalam daftar diperlakukan secara inklusif," kata Mark Fitzpatrick dari Institut Internasional untuk Studi Strategis, sebuah lembaga penelitian yang berbasis di London.
Fitzpatrick mengatakan larangan program nuklir dan rudal Korut menggunakan banyak komponen komersial yang tidak boleh ditransfer, tetapi kemungkinan ada beberapa hal yang tidak ada dalam daftar.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei mengatakan publikasi daftar barang-barang tersebut menggarisbawahi "sikap tegas" China dalam menegakkan sanksi.
"Bagaimanapun kami ingin menekankan keputusan Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara, dan hukuman bukanlah tujuan kami. Ini adalah untuk mendorong denuklirisasi di semenanjung Korea," kata Hong dalam sebuah jumpa pers.
Negara-negara Barat dan ahli independen telah menuduh China gagal melaksanakan sanksi PBB terhadap Korut dalam beberapa bulan terakhir, termasuk langkah hukum terbaru yang diadopsi setelah uji coba nuklir ketiga Pyongyang pada Februari.
Daftar barang-barang sebanyak 236, yang dirilis pada hari Senin oleh Departemen Perdagangan, sebagian besar terdiri dari item yang dikenal sebagai produk teknologi "penggunaan ganda", yang berarti mereka memiliki aplikasi sipil dan militer.
Hal ini dibagi menjadi beberapa bagian barang-barang yang dapat digunakan dalam program senjata nuklir, kimia dan biologi.
Reuters melaporkan para ahli mengatakan bahwa China berfungsi sebagai sarana perdagangan gelap Korut. Departemen bea cukai China tidak merilis data komprehensif tentang perdagangan dengan Korut.
Hubungan antara Beijing dan Pyongyang memburuk sejak uji coba nuklir Korut pada Februari. China menandatangani sanksi PBB pada Maret, tetapi tetap menjadi mitra dagang terbesar Korut.
Para ahli mengatakan penerbitan daftar barang-barang yang dilarang tidak berarti bahwa Beijing mengadopsi garis keras terhadap Korut.
"Hal ini sangat penting meskipun tidak semua barang-barang dalam daftar diperlakukan secara inklusif," kata Mark Fitzpatrick dari Institut Internasional untuk Studi Strategis, sebuah lembaga penelitian yang berbasis di London.
Fitzpatrick mengatakan larangan program nuklir dan rudal Korut menggunakan banyak komponen komersial yang tidak boleh ditransfer, tetapi kemungkinan ada beberapa hal yang tidak ada dalam daftar.