Palu, (antarasulteng.com) - Partai Demokrat Sulawesi Tengah meminta kepada
anggota DPRD provinsi yang baru dilantik Kamis (25/9) agar menelusuri
sejumlah fasilitas daerah berupa gedung yang selama ini pembangunannya
telantar.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah Talitti Paluge, Jumat, mengatakan, sejumlah fasilitas yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah itu tidak terdengar lagi proses penyelesaiannya.
Di antara fasilitas tersebut adalah gedung DPRD Provinsi, Gedung Dharma Wanita, kolam renang dan belakangan ini gedung pertunjukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Ini perlu ditelusuri kenapa pembangunan fisik yang menelan anggaran miliaran rupiah itu tidak tuntas. Apakah ada masalah hukum atau apa, ini yang perlu ditelusuri oleh anggota DPRD khususnya dari Demokrat," katanya.
Gedung DPRD baru yang belakangan ini kembali mencuat belum ada kejelasan dan ketegasan terhadap penggunaannya. Padahal gedung tersebut telah menelan anggaran sekitar Rp15 miliar dari plafon anggaran Rp17 miliar.
Gedung itu bahkan sudah diserahterimakan dari kontraktor ke kuas pengguna anggaran yakni Sekretaris DPRD Sulawesi Tengah pada Januari 2012.
Menurut Talitti sejumlah fasilitas yang dibangun tersebut telah menelan anggaran puluhan miliar, namun asas manfaatnya belum dirasakan. Padahal di sisi lain masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak dan butuh sentuhan anggaran.
"Ini salah satu tugas dari anggota DPRD baru," katanya.
Pembangunan Gedung Dharma Wanita sebelumnya sudah melalui proses hukum dan sudah menetapkan beberapa orang sebagai terdakwa, namun putusannya sebagian belum memiliki kekuatan hukum tetap.
Demikian halnya dengan pembangunan gedung pertunjukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga sudah dalam proses hukum.
Talitti berharap agar sejumlah pembangunan fasilitas tersebut perlu dituntaskan sehingga tidak terbengkalai.(skd)
Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah Talitti Paluge, Jumat, mengatakan, sejumlah fasilitas yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah itu tidak terdengar lagi proses penyelesaiannya.
Di antara fasilitas tersebut adalah gedung DPRD Provinsi, Gedung Dharma Wanita, kolam renang dan belakangan ini gedung pertunjukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Ini perlu ditelusuri kenapa pembangunan fisik yang menelan anggaran miliaran rupiah itu tidak tuntas. Apakah ada masalah hukum atau apa, ini yang perlu ditelusuri oleh anggota DPRD khususnya dari Demokrat," katanya.
Gedung DPRD baru yang belakangan ini kembali mencuat belum ada kejelasan dan ketegasan terhadap penggunaannya. Padahal gedung tersebut telah menelan anggaran sekitar Rp15 miliar dari plafon anggaran Rp17 miliar.
Gedung itu bahkan sudah diserahterimakan dari kontraktor ke kuas pengguna anggaran yakni Sekretaris DPRD Sulawesi Tengah pada Januari 2012.
Menurut Talitti sejumlah fasilitas yang dibangun tersebut telah menelan anggaran puluhan miliar, namun asas manfaatnya belum dirasakan. Padahal di sisi lain masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak dan butuh sentuhan anggaran.
"Ini salah satu tugas dari anggota DPRD baru," katanya.
Pembangunan Gedung Dharma Wanita sebelumnya sudah melalui proses hukum dan sudah menetapkan beberapa orang sebagai terdakwa, namun putusannya sebagian belum memiliki kekuatan hukum tetap.
Demikian halnya dengan pembangunan gedung pertunjukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga sudah dalam proses hukum.
Talitti berharap agar sejumlah pembangunan fasilitas tersebut perlu dituntaskan sehingga tidak terbengkalai.(skd)