Palu (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Pemkab Donggala dan Yayasan Sikola Mombine membentuk satu balai belajar kampung di Desa Batusuya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan perempuan desa.
"Balai belajar kampung ini diharapkan mampu menjadi wadah belajar perempuan dalam mendorong partisipasi politik perempuan di tingkat desa, untuk mewujudkan kesetaraan pembangunan di desa," ucap Kepala Dinas PMD Provinsi Sulteng Zubair melalui Sekretaris DPMD Irmawati Sahi di Palu, Kamis.
Irmawati Sahi menerangkan, balai belajar kampung di Desa Batusuya telah diluncurkan oleh DPMD bersama Pemkab Donggala dan Yayasan Sikola Mombine pada Selasa 27 Okotber 2020.
Kata Irma, keberadaan balai belajar kampung sangat penting, karena dapat membantu dalam penguatan kapasitas dan pemahaman perempuan terkait konsep dasar gender, hak asasi manusia, kesehatan reproduksi, kebhinekaan, demokrasi dan tata pemerintahan yang baik, serta kepemimpinan perempuan dalam rangka mendorong perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang responsif gender.
Lewat belajar kampung, urai Irma, diharapkan komponen perempuan di Desa Batusuya dapat menerjemahkan materi belajar, perempuan desa dapat menginternalisasikan pengetahuan dan kemampuannya kepada perempuan lain dan komunitas.
Dari situ juga diharapkan lahir kepemimpinan perempuan yang mampu menggerakkan dan mempengaruhi gender role dalam masyarakat, dan perempuan menjadi motor penggerak perubahan di masyarakat baik di level kelurahan/desa, kabupaten/kota hingga provinsi," ungkap dia.
Dia menguraikan, setidaknya ada tiga faktor yang kemudian menjadi latar belakang sehingga perlunya pembentukan balai belajar kampung. Pertama, mengenai karakter khas desa. Pola interaksi antarwarga di desa umumnya sangat intensif, dan relasi antara warga dengan pimpinan desa sangat berpengaruh terhadap peluang dan bentuk partispasi politik mulai dari tingkat lokal hingga lapisan di atasnya.
"Dengan dikeluarkannya Undang-undang Desa yang mengatur pemilihan kepala desa dan alokasi dana hibah pemerintah dalam jumlah cukup besar untuk desa, pemberdayaan warga desa untuk ikut mengawasi dan terlibat dalam dinamika politik desa menjadi semakin penting. Perempuan warga desa merupakan potensi yang selayaknya tidak hanya diandalkan sebagai sandaran potensi reproduksi biologis dalam hal melahirkan dan membesarkan anak tapi juga perlu didorong untuk memenuhi potensi reproduksi sosiologis dan politik dalam hal mengakses peran dan fungsi kepemimpinan di tingkat lokal atas dasar keadilan dan kesetaraan," ujarnya.
Faktor kedua menyangkut dengan kendala yang dihadapi oleh perempuan. Letak geografis yang secara khusus juga menjadi satu kendala yang dialami oleh perempuan secara berbeda (dibandingkan dengan laki-laki), sebagai akibat dari tantangan kebebasan serta keamanan melakukan mobilitas.
Bahkan, urai dia, seringkali justru merupakan yang “terberat”, belum lagi secara budaya yang umumnya menempatkan perempuan sebagai pemikul peran dan beban kerja domestik yang mempersulit perempuan untuk berkiprah di luar rumah tanpa seijin keluarganya.
Faktor ketiga mengenai kesenjangan kesejahteraan. Idealnya, menurut dia, kesejahteraan desa secara mendasar sesungguhnya bertumpu pada kesejahteraan perempuan dan anak.
"Pengukuran terhadap tingkat kesejahteraan desa bukan sekedar soal jumlah pendapatan daerah di tingkat lokal tapi lebih mendasar lagi adalah soal kesejahteraan hidup yang meliputi kesehatan dan pendidikan," ungkap dia.
Angka kematian ibu dan anak (AKI), akses terhadap pendidikan yang murah dan berkualitas, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap air bersih merupakan segelintir contoh indikator kesejahteraan yang sesungguhnya sangat dekat dengan perempuan," kata Irma.
Olehnya itu, lewat balai belajar kampung, menjadi motivasi untuk mendorong kepemimpinan perempuan menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan warga, karena persoalan keseharian yang menjadi indikator kesejahteraan sangat dekat dengan kepentingan perempuan.
"Balai belajar kampung ini diharapkan mampu menjadi wadah belajar perempuan dalam mendorong partisipasi politik perempuan di tingkat desa, untuk mewujudkan kesetaraan pembangunan di desa," ucap Kepala Dinas PMD Provinsi Sulteng Zubair melalui Sekretaris DPMD Irmawati Sahi di Palu, Kamis.
Irmawati Sahi menerangkan, balai belajar kampung di Desa Batusuya telah diluncurkan oleh DPMD bersama Pemkab Donggala dan Yayasan Sikola Mombine pada Selasa 27 Okotber 2020.
Kata Irma, keberadaan balai belajar kampung sangat penting, karena dapat membantu dalam penguatan kapasitas dan pemahaman perempuan terkait konsep dasar gender, hak asasi manusia, kesehatan reproduksi, kebhinekaan, demokrasi dan tata pemerintahan yang baik, serta kepemimpinan perempuan dalam rangka mendorong perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang responsif gender.
Lewat belajar kampung, urai Irma, diharapkan komponen perempuan di Desa Batusuya dapat menerjemahkan materi belajar, perempuan desa dapat menginternalisasikan pengetahuan dan kemampuannya kepada perempuan lain dan komunitas.
Dari situ juga diharapkan lahir kepemimpinan perempuan yang mampu menggerakkan dan mempengaruhi gender role dalam masyarakat, dan perempuan menjadi motor penggerak perubahan di masyarakat baik di level kelurahan/desa, kabupaten/kota hingga provinsi," ungkap dia.
Dia menguraikan, setidaknya ada tiga faktor yang kemudian menjadi latar belakang sehingga perlunya pembentukan balai belajar kampung. Pertama, mengenai karakter khas desa. Pola interaksi antarwarga di desa umumnya sangat intensif, dan relasi antara warga dengan pimpinan desa sangat berpengaruh terhadap peluang dan bentuk partispasi politik mulai dari tingkat lokal hingga lapisan di atasnya.
"Dengan dikeluarkannya Undang-undang Desa yang mengatur pemilihan kepala desa dan alokasi dana hibah pemerintah dalam jumlah cukup besar untuk desa, pemberdayaan warga desa untuk ikut mengawasi dan terlibat dalam dinamika politik desa menjadi semakin penting. Perempuan warga desa merupakan potensi yang selayaknya tidak hanya diandalkan sebagai sandaran potensi reproduksi biologis dalam hal melahirkan dan membesarkan anak tapi juga perlu didorong untuk memenuhi potensi reproduksi sosiologis dan politik dalam hal mengakses peran dan fungsi kepemimpinan di tingkat lokal atas dasar keadilan dan kesetaraan," ujarnya.
Faktor kedua menyangkut dengan kendala yang dihadapi oleh perempuan. Letak geografis yang secara khusus juga menjadi satu kendala yang dialami oleh perempuan secara berbeda (dibandingkan dengan laki-laki), sebagai akibat dari tantangan kebebasan serta keamanan melakukan mobilitas.
Bahkan, urai dia, seringkali justru merupakan yang “terberat”, belum lagi secara budaya yang umumnya menempatkan perempuan sebagai pemikul peran dan beban kerja domestik yang mempersulit perempuan untuk berkiprah di luar rumah tanpa seijin keluarganya.
Faktor ketiga mengenai kesenjangan kesejahteraan. Idealnya, menurut dia, kesejahteraan desa secara mendasar sesungguhnya bertumpu pada kesejahteraan perempuan dan anak.
"Pengukuran terhadap tingkat kesejahteraan desa bukan sekedar soal jumlah pendapatan daerah di tingkat lokal tapi lebih mendasar lagi adalah soal kesejahteraan hidup yang meliputi kesehatan dan pendidikan," ungkap dia.
Angka kematian ibu dan anak (AKI), akses terhadap pendidikan yang murah dan berkualitas, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap air bersih merupakan segelintir contoh indikator kesejahteraan yang sesungguhnya sangat dekat dengan perempuan," kata Irma.
Olehnya itu, lewat balai belajar kampung, menjadi motivasi untuk mendorong kepemimpinan perempuan menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan warga, karena persoalan keseharian yang menjadi indikator kesejahteraan sangat dekat dengan kepentingan perempuan.