Donggala, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menyiapkan sebanyak 990 pengawas untuk mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng pada 9 Desember 2020 di daerah itu.
"Bawaslu Kabupaten Donggala siapkan 990 pengawas yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Donggala untuk mengawal jalannya tahapan pemungutan dan penghitungan suara," ucap Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Donggala Mohammad Fikri, di Donggala, Kamis.
Fikri mengemukakan, pengawasan bukan hanya difokuskan pada tanggal 9 Desember 2020 atau pemungutan dan penghitungan suara, namun juga difokuskan untuk mengawasi masa tenang serta pergeseran surat suara beserta logistik pemilihan.
"Pengawasan mulai dari pendistribusian logistik dari kabupaten ke kecamatan, dari kecamatan ke desa, hingga dari desa ke TPS yang dituju, semua harus terdokumentasi dengan baik," katanya.
Begitu juga ketika proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS telah selesai, menjadi kewajiban pengawas mengawal dan memastikan surat suara yang tercoblos berserta hasilnya sampai pada tingkat kabupaten secara berjenjang.
"Selain pengawasan pada proses pemungutan dan penghitungan suara, pengawas juga memastikan pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan sesuai standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19," kata Fikri.
Dalam proses pengawasan, kata dia, pengawas perlu mengisi formulir pengawasan yang menyangkut dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pengawas akan dibekali alat kerja serta standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam melaksanakan tugas pengawasan.
"Selain pengisian alat kerja, juga memperhatikan fokus pengawasan yang menjadi substansi pengawasan itu sendiri sehingga sifat administratif dari alat kerja tersebut tidak mengurangi substansi pengawasan, bahkan bisa menguatkan apa yang menjadi substansi dari pengawasan itu sendiri," ujarnya.
Saat ini Bawaslu Donggala telah selesai melakukan bimbingan teknis kepada seluruh jajaran pengawas TPS se-Kabupaten Donggala sebagai penguatan pengawasan di masa tenang dan pemungutan/penghitungan suara di TPS.
"Saat ini kami sedang memetakan potensi kerawanan pelanggaran yang bisa terjadi menjelang pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan indeks kerawanan pemilihan berdasar masukan pengawas di kecamatan dan desa/kelurahan. Adanya indeks kerawanan pemilihan ini sebagai deteksi dini atas potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi di wilayah Kabupaten Donggala," kata dia.
Ia berharap jajaran pengawas dapat melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran pada tahapan tersebut.
"Memaksimalkan langkah pencegahan sebagai upaya preventif dilakukan oleh jajaran Bawaslu Donggala, guna meminimalisir potensi pelanggaran yang bisa terjadi kapanpun dan di manapun. Jika langkah pencegahan telah dilakukan namun juga tetap terjadi pelanggaran maka langkah selanjutnya kami akan lakukan penindakan pelanggaran yang terjadi tahapan tersebut," katanya.
"Bawaslu Kabupaten Donggala siapkan 990 pengawas yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Donggala untuk mengawal jalannya tahapan pemungutan dan penghitungan suara," ucap Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Donggala Mohammad Fikri, di Donggala, Kamis.
Fikri mengemukakan, pengawasan bukan hanya difokuskan pada tanggal 9 Desember 2020 atau pemungutan dan penghitungan suara, namun juga difokuskan untuk mengawasi masa tenang serta pergeseran surat suara beserta logistik pemilihan.
"Pengawasan mulai dari pendistribusian logistik dari kabupaten ke kecamatan, dari kecamatan ke desa, hingga dari desa ke TPS yang dituju, semua harus terdokumentasi dengan baik," katanya.
Begitu juga ketika proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS telah selesai, menjadi kewajiban pengawas mengawal dan memastikan surat suara yang tercoblos berserta hasilnya sampai pada tingkat kabupaten secara berjenjang.
"Selain pengawasan pada proses pemungutan dan penghitungan suara, pengawas juga memastikan pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan sesuai standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19," kata Fikri.
Dalam proses pengawasan, kata dia, pengawas perlu mengisi formulir pengawasan yang menyangkut dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pengawas akan dibekali alat kerja serta standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam melaksanakan tugas pengawasan.
"Selain pengisian alat kerja, juga memperhatikan fokus pengawasan yang menjadi substansi pengawasan itu sendiri sehingga sifat administratif dari alat kerja tersebut tidak mengurangi substansi pengawasan, bahkan bisa menguatkan apa yang menjadi substansi dari pengawasan itu sendiri," ujarnya.
Saat ini Bawaslu Donggala telah selesai melakukan bimbingan teknis kepada seluruh jajaran pengawas TPS se-Kabupaten Donggala sebagai penguatan pengawasan di masa tenang dan pemungutan/penghitungan suara di TPS.
"Saat ini kami sedang memetakan potensi kerawanan pelanggaran yang bisa terjadi menjelang pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan indeks kerawanan pemilihan berdasar masukan pengawas di kecamatan dan desa/kelurahan. Adanya indeks kerawanan pemilihan ini sebagai deteksi dini atas potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi di wilayah Kabupaten Donggala," kata dia.
Ia berharap jajaran pengawas dapat melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran pada tahapan tersebut.
"Memaksimalkan langkah pencegahan sebagai upaya preventif dilakukan oleh jajaran Bawaslu Donggala, guna meminimalisir potensi pelanggaran yang bisa terjadi kapanpun dan di manapun. Jika langkah pencegahan telah dilakukan namun juga tetap terjadi pelanggaran maka langkah selanjutnya kami akan lakukan penindakan pelanggaran yang terjadi tahapan tersebut," katanya.