Palu (ANTARA) - Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha menggelar pertemuan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi Sulawesi Tengah, membahas persiapan pemungutan serta penghitungan suara dan solusi dari kemungkinan masalah yang timbul dalam pelaksanaan pilkada.
"Kami ingin mendengarkan dan meminta masukan khususnya KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan TNI dan Polri serta penegak hukum melalui kejaksaan, serta mendengarkan persiapan termasuk mengevaluasi persiapan pilkada di beberapa kabupaten dan provinsi di Sulteng," kata Rachman Thaha, di Palu, Senin, dalam rapat pembasan persiapan pelaksanaan pilkada serentak di Sulteng.
Rachman mengemukakan dirinya menginiasiasi pertemuan tersebut, karena Komite I DPD merupakan mitra pemerintah berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada.
Terkait hal itu, Wakil Gubernur Sulteng Rusli Palabbi mengatakan pilkada menjadi satu sarana implementasi pembangunan nasional yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
"Pilkada serentak 2020 merupakan salah satu wahana membangun demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 dan beberapa kejadian terkait keamanan yang beberapa waktu lalu terjadi di Kabupaten Sigi sehingga harus menjadi perhatian khusus," kata Rusli.
Terkait pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19, Kata dia, Pemprov Sulteng terus berjuang memutus penyebaran COVID-19 yang kian meningkat.
"Untuk itu diharapkan kepada semua pihak, untuk dapat saling tolong menolong dalam memutus penyebaran virus tersebut," katanya.
Hal itu kata dia, agar tidak menjadi alasan penghambat jalannya persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.
"Kita harus bangkit dan beradaptasi pada era normal dengan tetap menjalankan program yang telah direncanakan namun senantiasa mempedomani protokol kesehatan," kata Rusli.
Ia mengutarakan, Pemprov Sulteng serta masyarakat tetap berkewajiban dan bertanggung jawab sesuai kapasitas dan wewenang masing-masing mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif.
"Agar proses pelaksanaan pilkada serentak berlangsung lancar, tertib dan aman serta memiliki legitimasi yang tinggi," katanya.
"Kami ingin mendengarkan dan meminta masukan khususnya KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan TNI dan Polri serta penegak hukum melalui kejaksaan, serta mendengarkan persiapan termasuk mengevaluasi persiapan pilkada di beberapa kabupaten dan provinsi di Sulteng," kata Rachman Thaha, di Palu, Senin, dalam rapat pembasan persiapan pelaksanaan pilkada serentak di Sulteng.
Rachman mengemukakan dirinya menginiasiasi pertemuan tersebut, karena Komite I DPD merupakan mitra pemerintah berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada.
Terkait hal itu, Wakil Gubernur Sulteng Rusli Palabbi mengatakan pilkada menjadi satu sarana implementasi pembangunan nasional yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
"Pilkada serentak 2020 merupakan salah satu wahana membangun demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 dan beberapa kejadian terkait keamanan yang beberapa waktu lalu terjadi di Kabupaten Sigi sehingga harus menjadi perhatian khusus," kata Rusli.
Terkait pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19, Kata dia, Pemprov Sulteng terus berjuang memutus penyebaran COVID-19 yang kian meningkat.
"Untuk itu diharapkan kepada semua pihak, untuk dapat saling tolong menolong dalam memutus penyebaran virus tersebut," katanya.
Hal itu kata dia, agar tidak menjadi alasan penghambat jalannya persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.
"Kita harus bangkit dan beradaptasi pada era normal dengan tetap menjalankan program yang telah direncanakan namun senantiasa mempedomani protokol kesehatan," kata Rusli.
Ia mengutarakan, Pemprov Sulteng serta masyarakat tetap berkewajiban dan bertanggung jawab sesuai kapasitas dan wewenang masing-masing mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif.
"Agar proses pelaksanaan pilkada serentak berlangsung lancar, tertib dan aman serta memiliki legitimasi yang tinggi," katanya.