Palu (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jhon Wempi Wetipo mengimbau kepala daerah yang terdampak bencana tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) secepatnya menyelesaikan persoalan penyediaan dan penentuan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap).
Ia menyatakan cepat atau lambatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana 2018 yaitu di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, ada di tangan gubernur, wali kota dan bupati mengingat penentuan lokasi lahan huntap dan jumlah penyintas yang berhak mendapat huntap ada di tangan mereka.
"Segera selesaikan permasalahan lahan yang menjadi lokasi pembangunan huntap yang belum clear and clean. Kami berpesan agar segera menindaklanjuti penyelesaian klaim lahan dari masyarakat, agar pembangunan huntap tidak mengalami kendala lagi," katanya dalam rapat koordinasi khusus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana 2018 di ruang rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng di Kota Palu, Kamis.
Ia menyatakan cepat atau lambatnya proses rehab rekon, utamanya penyelesaian pembangunan huntap beserta infrastruktur penunjang lainnya tergantung ketersediaan lokasi lahan yang disediakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah termasuk penentuan penyintas yang berhak menerima huntap.
"Saya berpesan agar pembanguan huntap harus dipastikan benar-benar telah memenuhi standar, dengan infrastruktur penunjangnya juga harus benar benar fungsional, dengan tetap memperhatikan semua aspek, terutama aspek ingkungan dan sosial," ujarnya.
Wempi menyatakan Kementerian PUPR telah mengantongi dana bantuan untuk proses rehab rekon pascabencana 2018 di Sulteng yang berasal dari pinjaman Bank Dunia atau World Bank, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
Baca juga: Wamen PUPR sentil kepala daerah di Sulteng yang terdampak bencana 2018
Baca juga: Wamen PUPR sentil kepala daerah yang belum tuntaskan huntap
“Dana tersebut sudah siap digunakan. Kita mau membantu menuntaskan rehab rekon ini tapi butuh bantuan mereka. Mari kita kita sama-sama bekerja dan mari sama-sama kita penuhi apa yang menjadi hak penyintas yang harus kita tunaikan,”ujarnya.
Sementara itu Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Sulteng Arie Setiadi Moerwanto dalam rapat tersebut menerangkan dari total kebutuhan lahan untuk pembangunan huntap dan sarana prasarana di Kota Palu seluas 928,46 hektar (ha), baru 560,93 ha yang telah dibebaskan dan diserahkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Kementerian PUPR dan saat ini tengah dibangunkan huntap di atasnya.
“Sementara di Kabupaten Sigi dari total kebutuhan lahan huntap seluas 620 ha, 362 ha telah dibebaskan dan diserahkan kepada Kementerian PUPR. Saat ini pembangunan huntap bantuan Kementerian PUPR maupun lembaga lain masih berlangsung di Kota Palu maupun di Sigi,” ucapnya.
Sementara di Kabupaten Donggala Kementerian PUPR memberikan bantuan huntap satelit yang dibangun di atas lahan milik penyintas.
Berdasarkan data awal tahun 2019, jumlah rumah yang rusak saat bencana 2018 di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong sebanyak 100.028 unit, dimana 11.788 unit di antaranya harus direlokasi karena berada di Sana Rawan Bencana 4 (ZRB) atau zona merah.
"Diprediksi Non Goverment Organization (NGO) akan mampu menyediakan 3.000 unit huntap relokasi dan PUPR diupayakan mampu menyediakan 8.788 unit. Untuk rumah yang tidak direlokasi diberi bantuan stimulan perbaikan rumah rusak oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," tambahnya.
Baca juga: Wamen PUPR debut tuntasnya rehab rekon di Sulteng di tangan kepala daerah