Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat kepolisian menindak tegas warga yang sengaja menerobos jalan saat penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
Dia meminta Polri lebih tegas dalam memastikan penaatan aturan PPKM darurat karena tidak boleh ada warga yang melanggar aturan, apalagi sampai mengintimidasi aparat yang sedang menjalankan tugas.
“Terkait beberapa laporan tentang warga yang menerobos aturan penyekatan, menurut saya dalam hal ini polisi wajib menindak tegas karena ini jelas merupakan aturan. TNI dan Polri harus bisa lebih tegas menindak para pelanggar, sekaligus dengan tidak bosan-bosan mengedukasi warga terkait aturan PPKM," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Hal itu dikatakannya saat hari pertama penerapan PPKM darurat pada Sabtu (3/6), aparat kepolisian menghadapi beberapa kejadian seperti warga menerobos pembatasan akses jalan yang diberlakukan. Kejadian itu ditemukan di Kalimalang, Jakarta Timur, dan Depok.
Sahroni menyoroti terkait ketegasan penjagaan di berbagai titik di jalan raya protokol seperti di Senayan, Sudirman, hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI).
"Ketegasan itu wajib diberlakukan di titik-titik lain yang menjalankan PPKM darurat. Penyekatan jalanan di lokasi-lokasi protokol seperti Senayan sampai Monas saya perhatikan berjalan dengan sangat tegas dan terarah," ujarnya.
Politisi Partai NasDem itu berharap ketegasan tersebut bisa diberlakukan di titik-titik lain karena jangan sampai karena tegas di satu titik akhirnya warga malah bertumpuk di akses jalan lain yang aturannya lebih longgar.
Waka Komisi II DPR RI minta polisi tindak tegas penerobos jalan saat PPKM darurat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (ANTARA)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (ANTARA)