Makassar (ANTARA) - Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta untuk mempercepat perluasan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di seluruh Indonesia.
"Kami ingin membuat ekosistem kendaraan listrik ini tumbuh. Kami terbuka untuk bekerja sama dengan pengusaha yang tertarik," kata Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Makassar, Kamis.
Untuk memudahkan pihak yang berminat jadi mitra dalam penyediaan SPKLU, PLN telah menyediakan _website_ https://layanan.pln.co.id/partnership-spklu.
Melalui website ini nantinya, kata Agung, para badan usaha yang hendak turut serta dalam membangun SPKLU bisa mendaftar melalui kanal tersebut.
"Setelah para pengusaha mengakses, langsung ada kolom menjadi mitra. Ikuti langkahnya, kemudian PLN akan segera menindaklanjuti," katanya.
PLN juga akan menyediakan surat izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) milik PLN bagi badan usaha yang ingin bekerja sama, menyiapkan suplai listrik, serta dukungan aplikasi Charge.IN dalam pengelolaan SPKLU.
Sementara itu, mitra dapat berperan sebagai penyedia fasilitas isi daya kendaraan listrik, penyedia lahan maupun properti, serta penyedia operasional dan pemeliharaan SPKLU.
Agung mengatakan bahwa PLN saat ini mengembangkan beberapa model bisnis untuk mendukung rencana kerja sama ini agar lebih atraktif serta efektif mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
"Jadi, bisnis ini sangat menguntungkan. Kami mengajak pelaku usaha untuk ikut membangun SPKLU sesuai dengan skema kerja sama kemitraan berbasis revenue sharing dengan sharing economy model," ajak Agung.
Menurut Agung, pengadaan SPKLU menjadi ceruk bisnis baru bagi dunia usaha. Berkembangnya tren kendaraan listrik di Indonesia saat ini menjadi peluang bisnis baru bagi semua pihak. Peluang bisnis ini tidak hanya terbatas di kota-kota besar saja.
Agung mencontohkan di Asmat, Papua, porsi penggunaan motor listrik mencapai 100 persen. Namun, belum banyak infrastruktur pengisian daya bagi motor listrik ini di daerah tersebut.
"Ini bisa menjadi salah satu peluang bisnis baru bagi semua pihak. Tidak hanya terbatas di kota kota besar, tetapi di seluruh pelosok Indonesia," ujar Agung.
Peluang bisnis baru tersebut terbukti lewat penjualan mobil listrik, pada tahun 2020 penjualan mobil listrik naik 46 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan mobil konvensional yang justru penjualannya menurun hingga 14 persen.
Ditambah lagi, hasil riset juga menunjukkan minat masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik dinilai berada di atas rata-rata keinginan warga negara lain di kawasan Asia Tenggara.
"Melihat peluang tersebut, PLN mengajak semua pihak untuk memanfaatkan ceruk bisnis ini," katanya.
Berdasarkan roadmap yang disusun Kementerian ESDM, potensi jumlah kendaraan listrik di Indonesia pada tahun 2030 mencapai 2,2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik dengan 31.859 unit SPKLU. Jumlah kendaraan listrik ini diharapkan bisa menekan impor BBM sekitar 6 juta kiloliter pada tahun tersebut.
"Kami ingin membuat ekosistem kendaraan listrik ini tumbuh. Kami terbuka untuk bekerja sama dengan pengusaha yang tertarik," kata Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Makassar, Kamis.
Untuk memudahkan pihak yang berminat jadi mitra dalam penyediaan SPKLU, PLN telah menyediakan _website_ https://layanan.pln.co.id/partnership-spklu.
Melalui website ini nantinya, kata Agung, para badan usaha yang hendak turut serta dalam membangun SPKLU bisa mendaftar melalui kanal tersebut.
"Setelah para pengusaha mengakses, langsung ada kolom menjadi mitra. Ikuti langkahnya, kemudian PLN akan segera menindaklanjuti," katanya.
PLN juga akan menyediakan surat izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) milik PLN bagi badan usaha yang ingin bekerja sama, menyiapkan suplai listrik, serta dukungan aplikasi Charge.IN dalam pengelolaan SPKLU.
Sementara itu, mitra dapat berperan sebagai penyedia fasilitas isi daya kendaraan listrik, penyedia lahan maupun properti, serta penyedia operasional dan pemeliharaan SPKLU.
Agung mengatakan bahwa PLN saat ini mengembangkan beberapa model bisnis untuk mendukung rencana kerja sama ini agar lebih atraktif serta efektif mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
"Jadi, bisnis ini sangat menguntungkan. Kami mengajak pelaku usaha untuk ikut membangun SPKLU sesuai dengan skema kerja sama kemitraan berbasis revenue sharing dengan sharing economy model," ajak Agung.
Menurut Agung, pengadaan SPKLU menjadi ceruk bisnis baru bagi dunia usaha. Berkembangnya tren kendaraan listrik di Indonesia saat ini menjadi peluang bisnis baru bagi semua pihak. Peluang bisnis ini tidak hanya terbatas di kota-kota besar saja.
Agung mencontohkan di Asmat, Papua, porsi penggunaan motor listrik mencapai 100 persen. Namun, belum banyak infrastruktur pengisian daya bagi motor listrik ini di daerah tersebut.
"Ini bisa menjadi salah satu peluang bisnis baru bagi semua pihak. Tidak hanya terbatas di kota kota besar, tetapi di seluruh pelosok Indonesia," ujar Agung.
Peluang bisnis baru tersebut terbukti lewat penjualan mobil listrik, pada tahun 2020 penjualan mobil listrik naik 46 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan mobil konvensional yang justru penjualannya menurun hingga 14 persen.
Ditambah lagi, hasil riset juga menunjukkan minat masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik dinilai berada di atas rata-rata keinginan warga negara lain di kawasan Asia Tenggara.
"Melihat peluang tersebut, PLN mengajak semua pihak untuk memanfaatkan ceruk bisnis ini," katanya.
Berdasarkan roadmap yang disusun Kementerian ESDM, potensi jumlah kendaraan listrik di Indonesia pada tahun 2030 mencapai 2,2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik dengan 31.859 unit SPKLU. Jumlah kendaraan listrik ini diharapkan bisa menekan impor BBM sekitar 6 juta kiloliter pada tahun tersebut.