Kota Palu (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah meminta kepada pemerintah agar pembukaan lahan di Kabupaten Donggala yang diperuntukkan untuk penyangga pangan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur tidak merusak lingkungan hutan.
"Dalam kawasan penyedia pangan nasional tersebut terdapat area penyangga atau buffer zone sebagai penyangga zona inti hutan yang mesti dilestarikan dan dijaga sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya," jelas Direktur Walhi Sulawesi Tengah Sunardi Katili, kepada ANTARA di Palu, Jumat.
Sunardi menambahkan, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah telah menyiapkan lahan 30.000 hektar di Kecamatan Sindue dan Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala.
Selain itu pemerintah provinsi Sulawesi Tengah juga membuka lahan seluas 1.123,59 hektar di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala sebagaimana tertuang dalam keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 504/117.1/DBMPR-G.ST/2022 tanggal 28 Maret 2022 menetapkan Desa Talaga sebagai kawasan strategis pangan nasional.
"Pembukaan kawasan tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomis bagi masyarakat sekitar kawasan," kata Sunardi.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto mengatakan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi telah menugaskan tim dari beberapa kementerian untuk melakukan kajian rencana pengembangan pangan terintegrasi, sekaligus meninjau langsung kawasan pengembangan pangan di Sulteng.
"Guna mematangkan Sulawesi Tengah menjadi kawasan strategis pangan nasional, tim teknis ditugaskan untuk melakukan kajian untuk mematangkan rencana ini," sebut Rudy.
Menurut Rudy, tim sudah berkunjung Ke Dampelas dan Sirenja Kabupaten Donggala dan wilayah di Kabupaten Sigi. Kunjungan tersebut juga dalam hal pelestarian lingkungan hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
"Gubernur Sulawesi Tengah mengharapkan bulan September 2022 nanti bapak Presiden RI Joko Widodo akan melaksanakan penanaman perdana di kawasan strategis pengembangan pangan nasional," terangnya.
"Dalam kawasan penyedia pangan nasional tersebut terdapat area penyangga atau buffer zone sebagai penyangga zona inti hutan yang mesti dilestarikan dan dijaga sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya," jelas Direktur Walhi Sulawesi Tengah Sunardi Katili, kepada ANTARA di Palu, Jumat.
Sunardi menambahkan, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah telah menyiapkan lahan 30.000 hektar di Kecamatan Sindue dan Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala.
Selain itu pemerintah provinsi Sulawesi Tengah juga membuka lahan seluas 1.123,59 hektar di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala sebagaimana tertuang dalam keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 504/117.1/DBMPR-G.ST/2022 tanggal 28 Maret 2022 menetapkan Desa Talaga sebagai kawasan strategis pangan nasional.
"Pembukaan kawasan tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomis bagi masyarakat sekitar kawasan," kata Sunardi.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto mengatakan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi telah menugaskan tim dari beberapa kementerian untuk melakukan kajian rencana pengembangan pangan terintegrasi, sekaligus meninjau langsung kawasan pengembangan pangan di Sulteng.
"Guna mematangkan Sulawesi Tengah menjadi kawasan strategis pangan nasional, tim teknis ditugaskan untuk melakukan kajian untuk mematangkan rencana ini," sebut Rudy.
Menurut Rudy, tim sudah berkunjung Ke Dampelas dan Sirenja Kabupaten Donggala dan wilayah di Kabupaten Sigi. Kunjungan tersebut juga dalam hal pelestarian lingkungan hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
"Gubernur Sulawesi Tengah mengharapkan bulan September 2022 nanti bapak Presiden RI Joko Widodo akan melaksanakan penanaman perdana di kawasan strategis pengembangan pangan nasional," terangnya.