Jakarta (antarasulteng.com) - Juru Bicara Presiden RI, Johan Budi mengatakan Presiden Joko Widodo meminta Polri dan TNI untuk menghentikan upaya kebangkitan komunisme atau pun Partai Komunis Indonesia dengan menghormati hak kebebasan berpendapat.
"Dengan langsung menelepon, dengan memerintahkan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI untuk melihat itu tadi. Masih tetap menghormati hak asasi, kebebasan berpendapat," kata Johan ketika ditemui di area Istana Negara Jakarta, Kamis sore.
Menurut Johan, Presiden meminta hal tersebut karena telah mendapatkan laporan dari sejumlah tokoh masyarakat mengenai adanya tindakan dari aparat yang berlebihan dalam menghentikan isu kebangkitan komunisme.
"Memang ada masukan dari berbagai pihak yang mengatakan, yang memberi masukan ke Presiden. Ada sebagian dari aparat itu yang dianggap kebablasan dalam menerjemahkan perintah Presiden," kata Johan.
Sebelumnya, Presiden mengarahkan kepada Polri dan TNI untuk segera mengatasi keresahan di masyarakat jika terdapat upaya-upaya membangkitkan PKI.
Presiden RI, jelas Johan, tetap beracuan kepada Tap MPR No I Tahun 2003 yang memutuskan penetapan Tap MPRS No XXV Tahun 1966 tetap berlaku secara berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Pada Selasa (10/5), Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan dirinya bersama Presiden Joko Widodo, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Kepala BIN Sutiyoso serta pejabat TNI melakukan pertemuan membahas maraknya aktivitas dan pengenaan atribut yang menunjukan identitas PKI atau komunisme semakin meningkat.
Kapolri mengatakan aparat keamanan juga menemukan beberapa aktivitas yang berkaitan dengan komunisme.
(B019/N002)
"Dengan langsung menelepon, dengan memerintahkan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI untuk melihat itu tadi. Masih tetap menghormati hak asasi, kebebasan berpendapat," kata Johan ketika ditemui di area Istana Negara Jakarta, Kamis sore.
Menurut Johan, Presiden meminta hal tersebut karena telah mendapatkan laporan dari sejumlah tokoh masyarakat mengenai adanya tindakan dari aparat yang berlebihan dalam menghentikan isu kebangkitan komunisme.
"Memang ada masukan dari berbagai pihak yang mengatakan, yang memberi masukan ke Presiden. Ada sebagian dari aparat itu yang dianggap kebablasan dalam menerjemahkan perintah Presiden," kata Johan.
Sebelumnya, Presiden mengarahkan kepada Polri dan TNI untuk segera mengatasi keresahan di masyarakat jika terdapat upaya-upaya membangkitkan PKI.
Presiden RI, jelas Johan, tetap beracuan kepada Tap MPR No I Tahun 2003 yang memutuskan penetapan Tap MPRS No XXV Tahun 1966 tetap berlaku secara berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Pada Selasa (10/5), Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan dirinya bersama Presiden Joko Widodo, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Kepala BIN Sutiyoso serta pejabat TNI melakukan pertemuan membahas maraknya aktivitas dan pengenaan atribut yang menunjukan identitas PKI atau komunisme semakin meningkat.
Kapolri mengatakan aparat keamanan juga menemukan beberapa aktivitas yang berkaitan dengan komunisme.
(B019/N002)