Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat realisasi pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Tengah hingga November 2025 mencapai Rp18,83 triliun atau 73,23 persen dari target.
“Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp16,99 triliun atau 63,78 persen dari pagu anggaran, sehingga APBD Provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan surplus sebesar Rp1,83 triliun,” kata Kepala Kanwil DJPb Sulteng Teddy Suhartadi Permadi dalam keterangannya di Palu, Kamis.
Ia mengatakan penerimaan APBD Sulteng masih didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD). Namun, kata dia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan pertumbuhan positif yang didorong oleh inovasi pemungutan pajak, digitalisasi layanan publik, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Hingga November 2025, TKD telah terealisasi sebesar Rp16,13 triliun atau 90,27 persen dari pagu tahun 2025.
Ia melanjutkan dari sisi belanja, realisasi belanja daerah relatif progresif, khususnya belanja modal yang mulai meningkat pada triwulan IV seiring percepatan pelaksanaan proyek fisik, termasuk pembangunan jalan penghubung antarwilayah dan revitalisasi fasilitas kesehatan.
Meski demikian, lanjutnya, realisasi belanja daerah yang baru mencapai 63,78 persen hingga akhir November perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar belanja dapat lebih dioptimalkan untuk mendorong pergerakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kanwil DJPb juga mencatat realisasi pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Sulteng hingga 30 November sebesar Rp7,15 triliun atau 94,82 persen dari target, sedangkan belanja negara mencapai Rp21,59 triliun atau 83,86 persen dari target, dengan defisit yang masih terkendali di level Rp14,45 triliun.
Ia menyebut secara keseluruhan, kinerja ekonomi dan fiskal Sulawesi Tengah hingga November 2025 menunjukkan arah yang positif dengan pertumbuhan ekonomi tetap kuat, inflasi terkendali, serta pengelolaan fiskal semakin berkualitas dan efisien.
“APBN dan APBD telah berfungsi optimal sebagai instrumen stabilisasi dan pemerataan ekonomi, menopang daya beli masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan daerah,” katanya.
Ia juga menegaskan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna memastikan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu juga mampu menciptakan lapangan kerja, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh ketahanan fiskal daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
