Jakarta (ANTARA) -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan bisa menuntaskan tugas mereka dalam kurun waktu kurang dari satu bulan untuk menelusuri insiden mematikan yang terjadi setelah pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) pekan lalu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang bertindak sebagai Ketua TGIPF Tragedi Kanjuruhan mengaku target itu disampaikan Presiden saat ia melapor ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
"Tim pencari fakta diminta bekerja kalau bisa tidak sampai satu bulan sudah bisa menyimpulkan. Karena masalah besarnya sebenarnya sudah diketahui, tinggal masalah-masalah detailnya yang itu bisa dikerjakan mungkin tidak sampai satu bulan," kata Mahfud kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan, selepas pertemuan.
Menkopolhukam menuturkan setidaknya ada beberapa hal yang harus ditelusuri terkait detail kejadian yang hingga saat ini dikonfirmasi menelan sedikitnya 125 korban jiwa itu.
Salah satu yang disorot oleh Mahfud adalah mengenai keputusan tetap menyelenggarakan pertandingan pada malam hari, meskipun sudah ada usulan dimajukan ke siang atau sore hari.
"Nanti kita olah, kan kita harus melihat lapangan, menemui siapa yang menyaksikan, siapa yang memberi komando, siapa yang kok bisa jadwal pertandingan diusulkan sore kok tetap berubah malam. Itu kan ada jaringan-jaringan. Ada jaringan bisnis, periklanan, dan sebagainya. Nanti kita lihat," katanya.
Sebelum mulai bekerja penuh, Menkopolhukam menuturkan Presiden Jokowi pada Selasa ini akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum dan dasar tugas TGIPF Tragedi Kanjuruhan.
"Karena di setiap institusi juga punya tim investigasi sendiri, sehingga yang terpadu ini bergabung dalam Keppres ini. Menpora punya tim, PSSI punya tim, Irwasum punya tim. Itu bagus untuk menyelidiki agar terang, lalu nanti dikoordinasikan dengan kami di Kemenkopolhukam, di tim yang dibentuk oleh Presiden," kata Mahfud.
Menurut Mahfud rencananya TGIPF Tragedi Kanjuruhan akan menjalani rapat pertama mereka pada Selasa malam dengan sejumlah agenda, yakni memahami tugas dari Keppres, memetakan dan mengidentifikasi masalah, berbagi tugas, dan mencari kesimpulan.
"Ketika bagi tugas itu bisa memanggil orang, bisa mendatangi tempat. Kan itu harus dibagi, karena banyak pihak, ada yang harus ke FIFA, Polri, desa, lapangan, dan sebagainya. Dan ada juga yang mempelajari peraturan perundang-undangannya, itu nanti kita bagi-bagi tugas," tutupnya.
Mahfud sebelumnya pada Senin (3/10) malam telah mengumumkan TGIPF Tragedi Kanjuruhan dengan dirinya sebagai Ketua Tim didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali selaku Wakil Ketua Tim.
Secara keseluruhan TGIPF Tragedi Kanjuruhan berisikan 13 orang termasuk perwakilan kalangan akademisi yakni Rhenald Kasali dari Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Sumaryanto, serta Akmal Marhali selaku Koordinator Save Our Soccer dan Anton Sanjoyo mewakili jurnalis olahraga dari Harian Kompas.
Beri Santunan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan langsung santunan untuk keluarga korban jiwa dari tragedi mematikan yang terjadi selepas pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) malam.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD penyampaian santunan oleh Presiden itu rencananya akan dilangsungkan pekan ini.
"Insya Allah dalam waktu dua hari ke depan Presiden akan mampir, akan menyerahkan sendiri bantuan sosial itu sebagai bentuk simpati dan empati serta perhatian pemerintah yang mewakili negara kepada korban," kata Mahfud kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, seusai bertemu Presiden Jokowi.
"Mungkin hari Kamis (6/10) lah akan dikoordinasikan," ujarnya menambahkan.
Santunan tersebut akan diberikan Presiden kepada keluarga korban masing-masing senilai Rp50 juta untuk setiap korban.
Mahfud mengatakan hingga Selasa ini Tragedi Kanjuruhan masih terkonfirmasi menelan sedikitnya 125 korban jiwa.
"Akan diserahkan sendiri oleh Presiden di Jawa Timur lah, mungkin di Malang, mungkin di Surabaya, sedang dipersiapkan teknisnya," katanya.
Sementara itu untuk korban luka, sebagaimana disepakati pemerintah Mahfud menyatakan negara melalui Kementerian Kesehatan maupun pemerintah daerah akan menanggung biaya perawatan dan pengobatan.
Pemerintah juga telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut Tragedi Kanjuruhan yang bakal diberi payung hukum melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang menurut Mahfud akan diterbitkan Presiden Jokowi pada Selasa ini.
TGIPF diketuai oleh Menkopolhukam didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali selaku Wakil Ketua serta berisikan secara keseluruhan 13 orang perwakilan berbagai kalangan baik itu akademisi maupun pegiat pemerhati sepak bola.
PSSI pada Senin (3/10) mengumumkan langkah lebih lanjut menunda Liga 1 sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sedangkan Liga 2 ditangguhkan selama dua pekan sejak diumumkan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan bisa menuntaskan tugas mereka dalam kurun waktu kurang dari satu bulan untuk menelusuri insiden mematikan yang terjadi setelah pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) pekan lalu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang bertindak sebagai Ketua TGIPF Tragedi Kanjuruhan mengaku target itu disampaikan Presiden saat ia melapor ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
"Tim pencari fakta diminta bekerja kalau bisa tidak sampai satu bulan sudah bisa menyimpulkan. Karena masalah besarnya sebenarnya sudah diketahui, tinggal masalah-masalah detailnya yang itu bisa dikerjakan mungkin tidak sampai satu bulan," kata Mahfud kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan, selepas pertemuan.
Menkopolhukam menuturkan setidaknya ada beberapa hal yang harus ditelusuri terkait detail kejadian yang hingga saat ini dikonfirmasi menelan sedikitnya 125 korban jiwa itu.
Salah satu yang disorot oleh Mahfud adalah mengenai keputusan tetap menyelenggarakan pertandingan pada malam hari, meskipun sudah ada usulan dimajukan ke siang atau sore hari.
"Nanti kita olah, kan kita harus melihat lapangan, menemui siapa yang menyaksikan, siapa yang memberi komando, siapa yang kok bisa jadwal pertandingan diusulkan sore kok tetap berubah malam. Itu kan ada jaringan-jaringan. Ada jaringan bisnis, periklanan, dan sebagainya. Nanti kita lihat," katanya.
Sebelum mulai bekerja penuh, Menkopolhukam menuturkan Presiden Jokowi pada Selasa ini akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum dan dasar tugas TGIPF Tragedi Kanjuruhan.
"Karena di setiap institusi juga punya tim investigasi sendiri, sehingga yang terpadu ini bergabung dalam Keppres ini. Menpora punya tim, PSSI punya tim, Irwasum punya tim. Itu bagus untuk menyelidiki agar terang, lalu nanti dikoordinasikan dengan kami di Kemenkopolhukam, di tim yang dibentuk oleh Presiden," kata Mahfud.
Menurut Mahfud rencananya TGIPF Tragedi Kanjuruhan akan menjalani rapat pertama mereka pada Selasa malam dengan sejumlah agenda, yakni memahami tugas dari Keppres, memetakan dan mengidentifikasi masalah, berbagi tugas, dan mencari kesimpulan.
"Ketika bagi tugas itu bisa memanggil orang, bisa mendatangi tempat. Kan itu harus dibagi, karena banyak pihak, ada yang harus ke FIFA, Polri, desa, lapangan, dan sebagainya. Dan ada juga yang mempelajari peraturan perundang-undangannya, itu nanti kita bagi-bagi tugas," tutupnya.
Mahfud sebelumnya pada Senin (3/10) malam telah mengumumkan TGIPF Tragedi Kanjuruhan dengan dirinya sebagai Ketua Tim didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali selaku Wakil Ketua Tim.
Secara keseluruhan TGIPF Tragedi Kanjuruhan berisikan 13 orang termasuk perwakilan kalangan akademisi yakni Rhenald Kasali dari Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Sumaryanto, serta Akmal Marhali selaku Koordinator Save Our Soccer dan Anton Sanjoyo mewakili jurnalis olahraga dari Harian Kompas.
Beri Santunan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan langsung santunan untuk keluarga korban jiwa dari tragedi mematikan yang terjadi selepas pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) malam.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD penyampaian santunan oleh Presiden itu rencananya akan dilangsungkan pekan ini.
"Insya Allah dalam waktu dua hari ke depan Presiden akan mampir, akan menyerahkan sendiri bantuan sosial itu sebagai bentuk simpati dan empati serta perhatian pemerintah yang mewakili negara kepada korban," kata Mahfud kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, seusai bertemu Presiden Jokowi.
"Mungkin hari Kamis (6/10) lah akan dikoordinasikan," ujarnya menambahkan.
Santunan tersebut akan diberikan Presiden kepada keluarga korban masing-masing senilai Rp50 juta untuk setiap korban.
Mahfud mengatakan hingga Selasa ini Tragedi Kanjuruhan masih terkonfirmasi menelan sedikitnya 125 korban jiwa.
"Akan diserahkan sendiri oleh Presiden di Jawa Timur lah, mungkin di Malang, mungkin di Surabaya, sedang dipersiapkan teknisnya," katanya.
Sementara itu untuk korban luka, sebagaimana disepakati pemerintah Mahfud menyatakan negara melalui Kementerian Kesehatan maupun pemerintah daerah akan menanggung biaya perawatan dan pengobatan.
Pemerintah juga telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut Tragedi Kanjuruhan yang bakal diberi payung hukum melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang menurut Mahfud akan diterbitkan Presiden Jokowi pada Selasa ini.
TGIPF diketuai oleh Menkopolhukam didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali selaku Wakil Ketua serta berisikan secara keseluruhan 13 orang perwakilan berbagai kalangan baik itu akademisi maupun pegiat pemerhati sepak bola.
PSSI pada Senin (3/10) mengumumkan langkah lebih lanjut menunda Liga 1 sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sedangkan Liga 2 ditangguhkan selama dua pekan sejak diumumkan.