Poso (antarasulteng.com) - Dinas Sosial Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menargetkan untuk memperbaiki 100 unit lebih rumah tidak layak huni (rutilahu) melalui penyaluran dana bantuan bedah rumah warga kurang mampu.
Kepala Dinsos Poso Viktor Tumonggi mengemukakan pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) bedah rumah di Poso, Selasa, untuk melaksanakan program itu, pihaknya menggelar bimbingan teknis yang diikuti 17 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kabupaten Poso.
"Saya berharap pemdamping TKSK untuk lebih teliti dan akurat dalam mengambil data di setiap desa, sebab pengalaman selama ini, yang didata namanya lain, dan yang dimasukan dalam program namanya lain lagi. Saya minta untuk lebih tepat sasaran pada warga yang benar-benar layak di bantu," ujar Viktor.
Menurut dia, pada 2016 ini, program bedah rutilahu tidak diadakan karena itu pada 2017 ditargetkan 100 unit lebih rutilahu akan dibedah dengan dana sekitar Rp1,150 miliar dari pusat.
"Sebenarnya kalau melihat program dari pusat, hanya 100 rutilahu akan dibedah namun kami berupaya untuk tahun 2017 nanti akan menambahkan jumlah dana sehingga bisa menjangkau 100 rutilahu lebih," tuturnya.
Dalam aturan yang dikenal dengan program bedah rumah itu, jumlah dana yang akan diberikan kepada pemilik rumah yang akan dibedah hanya Rp10 juta per rumah. Dana itu akan ditransfer ke nomor rekening kelompok beda rumah yang kemudian dana tersebut akan dibelanjakan bahan bangunan berupa semen, kayu rumah, pasir dan batu, sementara biaya tukang ditanggung pemilik rumah.
Untuk bedah rutilahu, setiap desa yang masuk dalam program harus membentuk kelompok-kelompok yang akan mengelola dana bedah rumah tersebut. Pekerjaannya tidak bisa dipihakketigakan, namun dikelola oleh kelompok itu.
"Program ini tidak bisa dipihak tigakan, namun yang akan bekerja disitu ialah anggota kelompok-kelompok yang terbentuk di dalam desa tersebut, nanti kelompok itu yang akan menetukan siapa yang akan menjadi kepala tukang," tegasnya.
Menurut Viktor, untuk program tahun 2017 berbeda dengan tahun sebelumnya dimana program rutilahu dikerjakan oleh Dinas Perumahan dan Kebersihan Tata Kota. Namun tahun 2017 nanti akan berbarengan dengan Dinsos untuk melakukan pendataan hingga pembanguna rutilahu.
Ditanya mengapa tahun sebelumnya hanya senilai Rp7 juta bahkan ada yang menerima hanya Rp6 juta, dirinya tidak banyak berkomentar, namun mengatakan jumlah dana tidak pernah berubah dari Rp10 juta per rumah.
"Yang jelas jumlah dana bedah rutilahu itu adalah Rp10 juta per rumah dan belum pernah berubah sejak dilaksanakan dua tahun terakhir," ujarnya.
Kepala Dinsos Poso Viktor Tumonggi mengemukakan pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) bedah rumah di Poso, Selasa, untuk melaksanakan program itu, pihaknya menggelar bimbingan teknis yang diikuti 17 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kabupaten Poso.
"Saya berharap pemdamping TKSK untuk lebih teliti dan akurat dalam mengambil data di setiap desa, sebab pengalaman selama ini, yang didata namanya lain, dan yang dimasukan dalam program namanya lain lagi. Saya minta untuk lebih tepat sasaran pada warga yang benar-benar layak di bantu," ujar Viktor.
Menurut dia, pada 2016 ini, program bedah rutilahu tidak diadakan karena itu pada 2017 ditargetkan 100 unit lebih rutilahu akan dibedah dengan dana sekitar Rp1,150 miliar dari pusat.
"Sebenarnya kalau melihat program dari pusat, hanya 100 rutilahu akan dibedah namun kami berupaya untuk tahun 2017 nanti akan menambahkan jumlah dana sehingga bisa menjangkau 100 rutilahu lebih," tuturnya.
Dalam aturan yang dikenal dengan program bedah rumah itu, jumlah dana yang akan diberikan kepada pemilik rumah yang akan dibedah hanya Rp10 juta per rumah. Dana itu akan ditransfer ke nomor rekening kelompok beda rumah yang kemudian dana tersebut akan dibelanjakan bahan bangunan berupa semen, kayu rumah, pasir dan batu, sementara biaya tukang ditanggung pemilik rumah.
Untuk bedah rutilahu, setiap desa yang masuk dalam program harus membentuk kelompok-kelompok yang akan mengelola dana bedah rumah tersebut. Pekerjaannya tidak bisa dipihakketigakan, namun dikelola oleh kelompok itu.
"Program ini tidak bisa dipihak tigakan, namun yang akan bekerja disitu ialah anggota kelompok-kelompok yang terbentuk di dalam desa tersebut, nanti kelompok itu yang akan menetukan siapa yang akan menjadi kepala tukang," tegasnya.
Menurut Viktor, untuk program tahun 2017 berbeda dengan tahun sebelumnya dimana program rutilahu dikerjakan oleh Dinas Perumahan dan Kebersihan Tata Kota. Namun tahun 2017 nanti akan berbarengan dengan Dinsos untuk melakukan pendataan hingga pembanguna rutilahu.
Ditanya mengapa tahun sebelumnya hanya senilai Rp7 juta bahkan ada yang menerima hanya Rp6 juta, dirinya tidak banyak berkomentar, namun mengatakan jumlah dana tidak pernah berubah dari Rp10 juta per rumah.
"Yang jelas jumlah dana bedah rutilahu itu adalah Rp10 juta per rumah dan belum pernah berubah sejak dilaksanakan dua tahun terakhir," ujarnya.