Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta 264 Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengelola aset di seluruh Indonesia senilai Rp1.170 triliun dengan baik agar nilainya tidak menurun.
"Asetnya jangan dibiarkan tidur, harus bekerja," kata Sri Mulyani dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) BLU 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Dengan demikian, pengelolaan aset secara produktif maupun komersial harus tetap dilakukan dengan rambu-rambu tata kelola yang baik.
Melalui tata kelola yang baik, ia berharap pengelolaan aset tidak menimbulkan malapetaka atau terjadi korupsi, salah satunya seperti kasus pemungutan uang di bidang pendidikan dimana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menjadi sumber yang menimbulkan malapetaka terhadap tata kelola.
Oleh karenanya, pengelola dan dewan pengawas BLU bisa terus berpikir kreatif, inovatif, dan keras untuk memperbaiki atau menambah layanan suatu aset, bukan justru membebani masyarakat.
Apalagi, saat ini semakin banyak BLU yang memiliki aset dengan lokasi yang luar biasa strategis seperti di tengah keramaian atau kota.
Menurut Menkeu, hal tersebut bisa dimanfaatkan agar BLU tak hanya bergantung pada suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi pendapatan yang diterima bisa dipakai untuk memperbaiki layanan. Kalau BLU berbentuk Rumah Sakit (RS), bisa dipakai untuk investasi di alat kesehatan, pelayanan, atau bahkan honor kepada seluruh pekerja," tuturnya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat berkat pengelolaan aset, BLU pada tahun 2022 telah menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp89,5 triliun. Angka tersebut melampaui target Rp78,8 triliun atau mencapai 113,57 persen.
"Asetnya jangan dibiarkan tidur, harus bekerja," kata Sri Mulyani dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) BLU 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Dengan demikian, pengelolaan aset secara produktif maupun komersial harus tetap dilakukan dengan rambu-rambu tata kelola yang baik.
Melalui tata kelola yang baik, ia berharap pengelolaan aset tidak menimbulkan malapetaka atau terjadi korupsi, salah satunya seperti kasus pemungutan uang di bidang pendidikan dimana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menjadi sumber yang menimbulkan malapetaka terhadap tata kelola.
Oleh karenanya, pengelola dan dewan pengawas BLU bisa terus berpikir kreatif, inovatif, dan keras untuk memperbaiki atau menambah layanan suatu aset, bukan justru membebani masyarakat.
Apalagi, saat ini semakin banyak BLU yang memiliki aset dengan lokasi yang luar biasa strategis seperti di tengah keramaian atau kota.
Menurut Menkeu, hal tersebut bisa dimanfaatkan agar BLU tak hanya bergantung pada suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi pendapatan yang diterima bisa dipakai untuk memperbaiki layanan. Kalau BLU berbentuk Rumah Sakit (RS), bisa dipakai untuk investasi di alat kesehatan, pelayanan, atau bahkan honor kepada seluruh pekerja," tuturnya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat berkat pengelolaan aset, BLU pada tahun 2022 telah menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp89,5 triliun. Angka tersebut melampaui target Rp78,8 triliun atau mencapai 113,57 persen.