Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan meminta pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat dan tegas terkait penyerangan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap Batalyon Infanteri Raider 321/Galuh Taruna di Distrik Mugi Mam, Nduga, Papua.
Hal ini menyebabkan seorang prajurit TNI gugur terkait insiden tersebut. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga meningkatkan status di Papua menjadi siaga tempur.
"Karena semakin banyak korban TNI, Polri, dan rakyat yang semakin meningkat," ujar Sjarifuddin dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pendekatan diplomasi dan pendekatan sosial bisa saja dilakukan. Namun hal demikian juga perlu dilakukan secara tepat dan tegas.
“Silakan saja melakukan pendekatan lunak dan diplomasi," katanya.
Tidak hanya itu, persoalan inti tidak bisa didiamkan berlarut-larut. Sebab, keadaan yang demikian disebut akan membuat rakyat menjadi korban.
“Kalau berlarut-larut bisa berbahaya bagi NKRI," tambah dia.
Sjarifuddin tidak menampik bahwa pembangunan di Papua gencar dan masif dilakukan oleh pemerintah. Kendati demikian, ia menilai bisa jadi hal itu yang bukan yang dibutuhkan.
“Persoalan utama dari mereka adalah aspirasi," tutur Sjarifuddin.
Ia mengungkapkan pembangunan yang ada disebut belum dapat mengentaskan faktor-faktor tadi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan memerlukan waktu yang panjang, sedangkan kemiskinan dan ketidaksejahteraan sekarang yang dirasakan.
"Perlu ada strategi yang diluruskan kembali," tutup dia.
Hal ini menyebabkan seorang prajurit TNI gugur terkait insiden tersebut. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga meningkatkan status di Papua menjadi siaga tempur.
"Karena semakin banyak korban TNI, Polri, dan rakyat yang semakin meningkat," ujar Sjarifuddin dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pendekatan diplomasi dan pendekatan sosial bisa saja dilakukan. Namun hal demikian juga perlu dilakukan secara tepat dan tegas.
“Silakan saja melakukan pendekatan lunak dan diplomasi," katanya.
Tidak hanya itu, persoalan inti tidak bisa didiamkan berlarut-larut. Sebab, keadaan yang demikian disebut akan membuat rakyat menjadi korban.
“Kalau berlarut-larut bisa berbahaya bagi NKRI," tambah dia.
Sjarifuddin tidak menampik bahwa pembangunan di Papua gencar dan masif dilakukan oleh pemerintah. Kendati demikian, ia menilai bisa jadi hal itu yang bukan yang dibutuhkan.
“Persoalan utama dari mereka adalah aspirasi," tutur Sjarifuddin.
Ia mengungkapkan pembangunan yang ada disebut belum dapat mengentaskan faktor-faktor tadi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan memerlukan waktu yang panjang, sedangkan kemiskinan dan ketidaksejahteraan sekarang yang dirasakan.
"Perlu ada strategi yang diluruskan kembali," tutup dia.