Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Pemkab Bangkep), Sulawesi Tengah, mengembangkan 30 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan 25 Industri secara berkelanjutan sebagai bentuk pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi.
"Pembinaan dan pengembangan UMKM dan IKM dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM," kata Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, dihubungi dari Palu, Jumat.
Berdasarkan data pemerintah kabupaten setempat, sebanyak 30 UMKM dan 25 IKM dibina secara berkelanjutan setiap tahun.
Pembinaan itu diikutkan dengan pengembangan keterampilan dalam membuat dan mengembangkan produk usaha.
Pengembangan keterampilan dilakukan oleh Pemkab Bangkep sekaligus sebagai pendekatan dalam membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
"Selain pelatihan pembuatan dan pengembangan produk, juga dilakukan pelatihan seperti pelatihan meubel, perbengkelan dan lainnya," ungkapnya.
Pemkab Bangkep juga memberikan bantuan peralatan usaha kepada UMKM dan IKM serta kelompok pemberdayaan masyarakat untuk membuka usaha.
"Bantuan ini disesuaikan dengan jenis usaha yang dikembangkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhannya berbeda - beda," ujarnya.
Selain itu, sebut dia, Pemkab Bangkep juga memfasilitasi permodalan dalam pengembangan UMKM dan IKM melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan IKM menjadi satu pendekatan yang dilakukan oleh Pemkab Bangkep dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Berdasarkan data Pemkab Banggai Kepulauan bahwa tahun 2021 sebanyak 16.330 keluarga atau 13,72 persen tercatat sebagai warga miskin.
Perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, 2018-2021, berdasarkan data pemerintah setempat mengalami penurunan. Ekonomi Kabupaten Bangkep tahun 2018 berada 4,11 persen, turun menjadi 4,02 persen pada 2019, kemudian turun lagi menjadi -2,98 persen tahun 2020, dan naik menjadi 5,07 pada tahun 2021.
Kondisi itu, berdampak langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Kepulauan yang berada di angka 65,61, berada di bawah IPM Provinsi Sulteng di angka 69,79.
"Pembinaan dan pengembangan UMKM dan IKM dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM," kata Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, dihubungi dari Palu, Jumat.
Berdasarkan data pemerintah kabupaten setempat, sebanyak 30 UMKM dan 25 IKM dibina secara berkelanjutan setiap tahun.
Pembinaan itu diikutkan dengan pengembangan keterampilan dalam membuat dan mengembangkan produk usaha.
Pengembangan keterampilan dilakukan oleh Pemkab Bangkep sekaligus sebagai pendekatan dalam membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
"Selain pelatihan pembuatan dan pengembangan produk, juga dilakukan pelatihan seperti pelatihan meubel, perbengkelan dan lainnya," ungkapnya.
Pemkab Bangkep juga memberikan bantuan peralatan usaha kepada UMKM dan IKM serta kelompok pemberdayaan masyarakat untuk membuka usaha.
"Bantuan ini disesuaikan dengan jenis usaha yang dikembangkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhannya berbeda - beda," ujarnya.
Selain itu, sebut dia, Pemkab Bangkep juga memfasilitasi permodalan dalam pengembangan UMKM dan IKM melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan IKM menjadi satu pendekatan yang dilakukan oleh Pemkab Bangkep dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Berdasarkan data Pemkab Banggai Kepulauan bahwa tahun 2021 sebanyak 16.330 keluarga atau 13,72 persen tercatat sebagai warga miskin.
Perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, 2018-2021, berdasarkan data pemerintah setempat mengalami penurunan. Ekonomi Kabupaten Bangkep tahun 2018 berada 4,11 persen, turun menjadi 4,02 persen pada 2019, kemudian turun lagi menjadi -2,98 persen tahun 2020, dan naik menjadi 5,07 pada tahun 2021.
Kondisi itu, berdampak langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Kepulauan yang berada di angka 65,61, berada di bawah IPM Provinsi Sulteng di angka 69,79.