Poso (antarasulteng.com) - Ribuan warga Kabupaten Poso, Kamis, turun berdemonstrasi meminta agar pemerintah mempertahankan Kabupaten Poso menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Timur.
Aksi tersebut menamakan diri Aliansi Forum Masyarakat Sintuwu Raya (FMSR) bergabung dengan sebagian warga Kabupaten Tojo Unauna dan Kabupaten Morowali Utara, serta sejumlah PNS Poso dan mahasiswa di daerah itu.
Aksi itu dilakukan di depan Kantor Bupati Poso dilanjutkan di Gendung DPRD dan berakhir di Bundaran depan pasar lama Poso Kota.
Aksi yang dikawal polisi serta pemadam kebakaran itu, sempat membuat macet arus lalulintas beberapa jam karena pengunjukrasa membakaran ban mobil. Selain itu para pendemo yang tergabung dengan mahasiswa Universitas Sintuwu Maroso juga membawa spanduk yang bertuliskan sejumlah tuntutan dan kecaman.
Dalam orasinya yang dilakukan oleh para narator dengan cara bergantian itu, diantaranya meminta bupati dan wakil bupati Poso, serta DPRD Poso segera melakukan pertemuan dengan tiga kabupaten, yakni Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali dan Tojo Unauna.
Meminta Kepada Bupati Poso dan Wakil Bupati Poso untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang penetapan ibu kota Sultim dan meminta pihak DPD RI, DPR RI dan Pemerintah Pusat agar segera meninjau kembali, hasil keputusan DPRD Sulteng 31 Agustus 2016, tentang pelepasan enam kabupaten untuk daerah Otonom Baru Sulawesi Timur.
Para pendemo juga menyayangkan sejumlah pejabat dari Poso yang berkarir di daerah lain karena sudah mengabaikan Poso masuk dalam wilayah Sulawesi Timur.
Aksi demo tersebut terkait dengan penetapan Luwuk, Kabupaten Banggai sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Timur.(fri/A055)
Aksi tersebut menamakan diri Aliansi Forum Masyarakat Sintuwu Raya (FMSR) bergabung dengan sebagian warga Kabupaten Tojo Unauna dan Kabupaten Morowali Utara, serta sejumlah PNS Poso dan mahasiswa di daerah itu.
Aksi itu dilakukan di depan Kantor Bupati Poso dilanjutkan di Gendung DPRD dan berakhir di Bundaran depan pasar lama Poso Kota.
Aksi yang dikawal polisi serta pemadam kebakaran itu, sempat membuat macet arus lalulintas beberapa jam karena pengunjukrasa membakaran ban mobil. Selain itu para pendemo yang tergabung dengan mahasiswa Universitas Sintuwu Maroso juga membawa spanduk yang bertuliskan sejumlah tuntutan dan kecaman.
Dalam orasinya yang dilakukan oleh para narator dengan cara bergantian itu, diantaranya meminta bupati dan wakil bupati Poso, serta DPRD Poso segera melakukan pertemuan dengan tiga kabupaten, yakni Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali dan Tojo Unauna.
Meminta Kepada Bupati Poso dan Wakil Bupati Poso untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang penetapan ibu kota Sultim dan meminta pihak DPD RI, DPR RI dan Pemerintah Pusat agar segera meninjau kembali, hasil keputusan DPRD Sulteng 31 Agustus 2016, tentang pelepasan enam kabupaten untuk daerah Otonom Baru Sulawesi Timur.
Para pendemo juga menyayangkan sejumlah pejabat dari Poso yang berkarir di daerah lain karena sudah mengabaikan Poso masuk dalam wilayah Sulawesi Timur.
Aksi demo tersebut terkait dengan penetapan Luwuk, Kabupaten Banggai sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Timur.(fri/A055)