Palu (ANTARA) - Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulawesi Tengah mengajak semua pihak di provinsi itu untuk menjunjung tinggi proses dan tahapan pelaksanaan pemilihan umum, demi mewujudkan pemilu damai.
"Pemilu damai merupakan tanggung jawab multi pihak, oleh karena itu semua pihak harus bekerja sama," ucap Ketua FKPT Provinsi Sulteng Muhd Nur Sangadji, di Palu, Senin.
Nur Sangadji mengemukakan pemilu damai yaitu pemilu yang berlangsung tanpa ada penyebaran radikalisme, teror, penyebaran hoaks, politisasi SARA dan politik uang.
FKPT Sulteng menilai, narasi negatif yang menonjolkan identitas SARA dalam pemilu merupakan satu tindakan intoleransi yang dapat mempengaruhi situasi dan kondisi kamtibmas dalam pemilu.
Oleh karena itu, ujar dia, semua pihak harus bersatu untuk melawan narasi - narasi negatif yang disebarkan oleh kelompok - kelompok tertentu dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024.
"Semua pihak juga harus bersatu dan bergandengan tangan mencegah kemungkinan teror dan penyebaran intoleransi dan radikalisme dalam momentum pemilu," ujarnya.
Ia mengemukakan pelibatan berbagai pihak untuk optimalisasi pengawasan dan meningkatkan kewaspadaan nasional sebagai kebutuhan penting, demi keamanan dan ketertiban menjelang pelaksanaan pemilihan umum.
"Melalui pelibatan multipihak dapat terbangun sinergitas untuk menangkal penyebaran faham radikalisme dan kemungkinan adanya potensi teror di momentum pemilu," katanya.
Ia mengatakan beberapa kegiatan pencegahan paham radikalisme dan upaya mencegah aksi teror menjelang pemilu yaitu mengoptimalkan peran gerakan nasional revolusi mental, optimalisasi peran forum pembauran bangsa, dan forum kesatuan bangsa serta organisasi-organisasi lainnya yang menjadi mitra pemerintah.
"Jangan sampai persatuan dan kesatuan yang telah dirajut oleh para pendiri bangsa dan pahlawan dipecah belah oleh keinginan sekelompok orang," ungkapnya.
Peserta pemilu dan pemilihan kepala daerah diharapkan mengedepankan kampanye atau politik gagasan yang mengusung visi dan kualitas program, bagaimana mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera, tanpa politisasi SARA.
"Karena Indonesia dan daerah kita memiliki keragaman dan kemajemukan, baik keragaman agama, ras, suku, dan budaya," ujarnya.
Ia mengatakan kemajemukan yang ada, menuntut multi pihak harus mampu mengelola keragaman itu untuk meningkatkan kesolidan, persatuan dan kesatuan dalam bingkai berbangsa dan bernegara.
"Kita harus bersama-sama menuju gerbang yang damai penuh persaudaraan hingga melahirkan orang-orang yang rukun dan bisa memimpin Indonesia dan daerah kita ke depan yang lebih baik," ujarnya.
Nur Sangadji menambahkan, di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda, tetap saja ada. Politisasi agama, suku, budaya makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral.
"Penggunaan politik identitas menjelang pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai," ujar Sagaf.
"Pemilu damai merupakan tanggung jawab multi pihak, oleh karena itu semua pihak harus bekerja sama," ucap Ketua FKPT Provinsi Sulteng Muhd Nur Sangadji, di Palu, Senin.
Nur Sangadji mengemukakan pemilu damai yaitu pemilu yang berlangsung tanpa ada penyebaran radikalisme, teror, penyebaran hoaks, politisasi SARA dan politik uang.
FKPT Sulteng menilai, narasi negatif yang menonjolkan identitas SARA dalam pemilu merupakan satu tindakan intoleransi yang dapat mempengaruhi situasi dan kondisi kamtibmas dalam pemilu.
Oleh karena itu, ujar dia, semua pihak harus bersatu untuk melawan narasi - narasi negatif yang disebarkan oleh kelompok - kelompok tertentu dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024.
"Semua pihak juga harus bersatu dan bergandengan tangan mencegah kemungkinan teror dan penyebaran intoleransi dan radikalisme dalam momentum pemilu," ujarnya.
Ia mengemukakan pelibatan berbagai pihak untuk optimalisasi pengawasan dan meningkatkan kewaspadaan nasional sebagai kebutuhan penting, demi keamanan dan ketertiban menjelang pelaksanaan pemilihan umum.
"Melalui pelibatan multipihak dapat terbangun sinergitas untuk menangkal penyebaran faham radikalisme dan kemungkinan adanya potensi teror di momentum pemilu," katanya.
Ia mengatakan beberapa kegiatan pencegahan paham radikalisme dan upaya mencegah aksi teror menjelang pemilu yaitu mengoptimalkan peran gerakan nasional revolusi mental, optimalisasi peran forum pembauran bangsa, dan forum kesatuan bangsa serta organisasi-organisasi lainnya yang menjadi mitra pemerintah.
"Jangan sampai persatuan dan kesatuan yang telah dirajut oleh para pendiri bangsa dan pahlawan dipecah belah oleh keinginan sekelompok orang," ungkapnya.
Peserta pemilu dan pemilihan kepala daerah diharapkan mengedepankan kampanye atau politik gagasan yang mengusung visi dan kualitas program, bagaimana mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera, tanpa politisasi SARA.
"Karena Indonesia dan daerah kita memiliki keragaman dan kemajemukan, baik keragaman agama, ras, suku, dan budaya," ujarnya.
Ia mengatakan kemajemukan yang ada, menuntut multi pihak harus mampu mengelola keragaman itu untuk meningkatkan kesolidan, persatuan dan kesatuan dalam bingkai berbangsa dan bernegara.
"Kita harus bersama-sama menuju gerbang yang damai penuh persaudaraan hingga melahirkan orang-orang yang rukun dan bisa memimpin Indonesia dan daerah kita ke depan yang lebih baik," ujarnya.
Nur Sangadji menambahkan, di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda, tetap saja ada. Politisasi agama, suku, budaya makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral.
"Penggunaan politik identitas menjelang pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai," ujar Sagaf.