Palu (ANTARA) - Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II menggencarkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang salah satu tujuannya untuk mengurangi kemiskinan di Sulawesi Tengah.
"BP2P Sulawesi II sebagai perangkat pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan melalui penyelenggaraan perumahan," kata Kepala BP2P Sulawesi II, Bakhtiar, di Palu, Kamis.
BP2P Sulawesi II merupakan lembaga milik pemerintah di bawah naungan Kementerian PUPR yang bertugas melaksanakan perumahan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
Bakhtiar mengemukakan program BSPS yang digencarkan oleh BP2P Sulawesi II merupakan satu pendekatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap hunian layak.
"Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah atau warga kurang mampu," ujarnya.
Berdasarkan data BP2P Sulawesi II bahwa untuk tahun 2023, pembangunan rumah layak huni di Sulawesi Tengah melalui program BSPS berjumlah 3.070 unit.
"Program ini diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah, untuk menopang percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sebanyak 3.070 unit layak huni tersebar di 12 kabupaten dan satu kota di Sulteng meliputi Kabupaten Donggala sebanyak 178 unit, Kota Palu sebanyak 102 unit, Kabupaten Sigi sebanyak 504 unit, Kabupaten Poso 51 unit, dan Kabupaten Morowali Utara sebanyak 49 unit.
Berikutnya, Kabupaten Morowali sebanyak 175 unit, Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 160 unit, Kabupaten Banggai Laut sebanyak 63 unit, Kabupaten Banggai 50 unit, Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 368 unit, dan Kabupaten Buol sebanyak 169 unit, Kabupaten Tolitoli sebanyak 49 unit, dan Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 637 unit.
Setiap unit rumah dalam program BSPS mendapatkan alokasi peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta/unit, yang terdiri dari Rp17,5 juta untuk bahan material dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.
Sementara Berdasarkan data Pemprov Sulteng pada September 2022 kemiskinan di provinsi ini berada pada angka 12,33 persen.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulteng Tahun 2021-2026 menargetkan kemiskinan pada 2023 sebesar tersisa 10,84 persen.
Oleh karena itu, BP2P Sulawesi II, kata Bakhtiar, membantu percepatan pengentasan kemiskinan daerah melalui intervensi penyediaan hunian layak huni bagi masyarakat menengah ke bawah.
"Dengan dana BSPS yang diberikan kepada warga, diharapkan berswadaya membangun rumahnya menjadi lebih layak huni," demikian Bakhtiar.
"BP2P Sulawesi II sebagai perangkat pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan melalui penyelenggaraan perumahan," kata Kepala BP2P Sulawesi II, Bakhtiar, di Palu, Kamis.
BP2P Sulawesi II merupakan lembaga milik pemerintah di bawah naungan Kementerian PUPR yang bertugas melaksanakan perumahan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
Bakhtiar mengemukakan program BSPS yang digencarkan oleh BP2P Sulawesi II merupakan satu pendekatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap hunian layak.
"Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah atau warga kurang mampu," ujarnya.
Berdasarkan data BP2P Sulawesi II bahwa untuk tahun 2023, pembangunan rumah layak huni di Sulawesi Tengah melalui program BSPS berjumlah 3.070 unit.
"Program ini diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah, untuk menopang percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sebanyak 3.070 unit layak huni tersebar di 12 kabupaten dan satu kota di Sulteng meliputi Kabupaten Donggala sebanyak 178 unit, Kota Palu sebanyak 102 unit, Kabupaten Sigi sebanyak 504 unit, Kabupaten Poso 51 unit, dan Kabupaten Morowali Utara sebanyak 49 unit.
Berikutnya, Kabupaten Morowali sebanyak 175 unit, Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 160 unit, Kabupaten Banggai Laut sebanyak 63 unit, Kabupaten Banggai 50 unit, Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 368 unit, dan Kabupaten Buol sebanyak 169 unit, Kabupaten Tolitoli sebanyak 49 unit, dan Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 637 unit.
Setiap unit rumah dalam program BSPS mendapatkan alokasi peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta/unit, yang terdiri dari Rp17,5 juta untuk bahan material dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.
Sementara Berdasarkan data Pemprov Sulteng pada September 2022 kemiskinan di provinsi ini berada pada angka 12,33 persen.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulteng Tahun 2021-2026 menargetkan kemiskinan pada 2023 sebesar tersisa 10,84 persen.
Oleh karena itu, BP2P Sulawesi II, kata Bakhtiar, membantu percepatan pengentasan kemiskinan daerah melalui intervensi penyediaan hunian layak huni bagi masyarakat menengah ke bawah.
"Dengan dana BSPS yang diberikan kepada warga, diharapkan berswadaya membangun rumahnya menjadi lebih layak huni," demikian Bakhtiar.