Palu (ANTARA) - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Profesor Lukman S Thahir mengemukakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang diberikan oleh pemerintah kepada perguruan tinggi tersebut, harus menopang pencapaian target program unggulan Kementerian Agama.
"Iya, karena BOPTN dimaksudkan untuk menutupi kekurangan biaya operasional dalam penyelenggaraan akademik di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)," kata Profesor Lukman S Thahir, di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis.
Pernyataan Profesor Lukman S Thahir seiring dengan UIN Datokarama menjadi tuan rumah konsinyering Forum Perencanaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia. Konsinyering Forum Perencanaan mengusung tema "Peranan BOPTN Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Pada PTKIN".
Kementerian Agama memiliki tujuh program unggulan dan prioritas meliputi penguatan moderasi beragama, transformasi digital, tahun toleransi beragama, revitalisasi KUA, religiosity index, kemandirian pesantren dan cyber islamic university.
Profesor Lukman mengatakan program unggulan dan prioritas tersebut harus didukung oleh semua perangkat Kemenag termasuk UIN Datokarama, yang pada teknis implementasi disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan akademik dan arahan pengembangan UIN Datokarama.
Oleh karena itu, Ketua Nahdlatul Ulama Sulteng ini menilai, sekurang - kurangnya dua program dari tujuh program unggulan tersebut, harus ditindaklanjuti oleh UIN Datokarama dalam penyelenggaraan akademik yang ditopang dengan pembiayaan dari BOPTN.
"Dua program itu ialah penguatan moderasi beragama dan transformasi digital," ungkapnya.
Kata Profesor Lukman, dua program unggulan tersebut harus ditindak lanjuti oleh UIN Datokarama dan harus ditopang BOPTN, seiring dengan derasnya tantangan yang dihadapi.
Misalnya, munculnya kelompok ideologi trans nasional, yang sangat mengganggu dan merusak sistem keberagamaan yang beraneka ragam di Tanah Air.
"Maka salah satu bentuk upaya menangkal adalah dilakukan dengan cara penguatan pembangunan masyarakat yang moderat melalui moderasi beragama," ujarnya.
Sementara transformasi digitalisasi, sebut Profesor Lukman, menjadi kebutuhan untuk memudahkan layanan kepada masyarakat dan mahasiswa.
"Kita ingin pelayanan yang cepat, tepat, efisien dan transparan, dengan mengandalkan kekuatan teknologi digital. Hal ini harus segera direalisasikan," ujar Profesor Lukman yang merupakan Pakar Filsafat Agama.
Di samping itu, ia menerangkan, BOPTN juga harus menopang program pengabdian masyarakat dan penelitian yang dilaksanakan oleh komponen civitas akademik.
Sesuai dengan ketentuan perundangan tentang BOPTN bahwa 30 persen bantuan operasional diperuntukan untuk menopang kegiatan penelitian.
"Di samping itu, BOPTN juga harus menopang peningkatan nilai akreditasi program studi menjadi prodi unggul, pengembangan mutu akademik dan kegiatan pengembangan bakat dan minat, serta keterampilan mahasiswa," ungkapnya.
UIN Datokarama mendapat BOPTN dari pemerintah dengan nilai kurang lebih Rp6 miliar untuk menopang kegiatan akademik.
UIN Datokarama tuan rumah penyelenggaraan konsinyering Forum Perencanaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia, di Kota Palu, Kamis (2/11). (ANTARA/Muhammad Hajiji)
"Iya, karena BOPTN dimaksudkan untuk menutupi kekurangan biaya operasional dalam penyelenggaraan akademik di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)," kata Profesor Lukman S Thahir, di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis.
Pernyataan Profesor Lukman S Thahir seiring dengan UIN Datokarama menjadi tuan rumah konsinyering Forum Perencanaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia. Konsinyering Forum Perencanaan mengusung tema "Peranan BOPTN Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Pada PTKIN".
Kementerian Agama memiliki tujuh program unggulan dan prioritas meliputi penguatan moderasi beragama, transformasi digital, tahun toleransi beragama, revitalisasi KUA, religiosity index, kemandirian pesantren dan cyber islamic university.
Profesor Lukman mengatakan program unggulan dan prioritas tersebut harus didukung oleh semua perangkat Kemenag termasuk UIN Datokarama, yang pada teknis implementasi disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan akademik dan arahan pengembangan UIN Datokarama.
Oleh karena itu, Ketua Nahdlatul Ulama Sulteng ini menilai, sekurang - kurangnya dua program dari tujuh program unggulan tersebut, harus ditindaklanjuti oleh UIN Datokarama dalam penyelenggaraan akademik yang ditopang dengan pembiayaan dari BOPTN.
"Dua program itu ialah penguatan moderasi beragama dan transformasi digital," ungkapnya.
Kata Profesor Lukman, dua program unggulan tersebut harus ditindak lanjuti oleh UIN Datokarama dan harus ditopang BOPTN, seiring dengan derasnya tantangan yang dihadapi.
Misalnya, munculnya kelompok ideologi trans nasional, yang sangat mengganggu dan merusak sistem keberagamaan yang beraneka ragam di Tanah Air.
"Maka salah satu bentuk upaya menangkal adalah dilakukan dengan cara penguatan pembangunan masyarakat yang moderat melalui moderasi beragama," ujarnya.
Sementara transformasi digitalisasi, sebut Profesor Lukman, menjadi kebutuhan untuk memudahkan layanan kepada masyarakat dan mahasiswa.
"Kita ingin pelayanan yang cepat, tepat, efisien dan transparan, dengan mengandalkan kekuatan teknologi digital. Hal ini harus segera direalisasikan," ujar Profesor Lukman yang merupakan Pakar Filsafat Agama.
Di samping itu, ia menerangkan, BOPTN juga harus menopang program pengabdian masyarakat dan penelitian yang dilaksanakan oleh komponen civitas akademik.
Sesuai dengan ketentuan perundangan tentang BOPTN bahwa 30 persen bantuan operasional diperuntukan untuk menopang kegiatan penelitian.
"Di samping itu, BOPTN juga harus menopang peningkatan nilai akreditasi program studi menjadi prodi unggul, pengembangan mutu akademik dan kegiatan pengembangan bakat dan minat, serta keterampilan mahasiswa," ungkapnya.
UIN Datokarama mendapat BOPTN dari pemerintah dengan nilai kurang lebih Rp6 miliar untuk menopang kegiatan akademik.