Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Akhir tahun anggaran merupakan periode krusial pemerintah daerah memaksimalkan penyerapan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun sumber dana lain, agar mendapatkan hasil optimal sekaligus menjadi indikator kinerja perangkat dinas.
Penyerapan anggaran di pengujung tahun juga kerap dikaitkan dengan sejauh mana perangkat dinas yang membidangi persoalan teknis, seperti pembangunan infrastruktur, sebagai barometer keberhasilan kinerja pemerintah daerah.
Program percepatan yang dicanangkan Pemerintah Pusat demi pemerataan pembangunan hingga pelosok wilayah menjadi tantangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan serta kehidupan perekonomian masyarakat.
Lantas sejauh mana Pemerintah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat mengimplementasikan program percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah itu?
Kabupaten Bekasi memang dikenal dengan sebutan kota industri mengingat di wilayah ini berdiri sedikitnya 7.339 perusahaan, baik asing maupun dalam negeri, dengan 11 kawasan industri besar. Daerah ini diklaim sebagai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara.
Namun predikat itu ternyata tidak selalu menjamin pembangunan berbanding lurus dengan kemegahan gedung dan tembok perusahaan. Bahkan wilayah ini memiliki sederet pekerjaan rumah terkait infrastruktur yang tak mampu terselesaikan sejak puluhan tahun silam.
Pemerintah daerah setempat mengungkapkan butuh anggaran Rp40 triliun untuk dapat merealisasikan pembangunan secara menyeluruh pada tahun 2024 berdasarkan total 8.000 usulan masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan.
Sementara postur pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu dipastikan tidak akan mampu membiayai seluruh beban pembangunan infrastruktur berdasarkan usulan masyarakat, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, hanya berkisar Rp6-7 triliun per tahun.
Pembangunan jalan
Saat melintas Kabupaten Bekasi, pengendara dimanjakan dengan kondisi nyaman di jalan yang dilintasi. Kondisi itu terasakan saat mereka berada dalam kawasan industri atau pada ruas hasil pembangunan program akselerasi Pemerintah Pusat sebagai jalur perekonomian utama koridor timur Jakarta.
Kondisi sebaliknya dirasakan pengguna saat melintasi ruas jalan utama hingga alternatif berstatus jalan daerah. Mengacu data dinas teknis terkait, total panjang jalan kabupaten di wilayah itu mencapai 934 kilometer (km).
Dari jumlah tersebut, 536 km dalam kondisi baik, 200 km sedang, 67 km rusak, serta 104 km rusak berat. Jika dipersentase, jalan kondisi baik hanya berkisar 59 persen, jauh di bawah kemantapan jalan yang ditetapkan Pemerintah Pusat yakni 80 persen.
Kondisi jalan baik juga tidak menjamin tingkat manfaat optimal mengingat faktor peningkatan volume lalu lintas kendaraan terutama dari aktivitas industri yang berdampak pada konektivitas wilayah sehingga perlu terus ditingkatkan dari sisi panjang, lebar, serta kemantapan atau kualitas.
Kemantapan marga dimaksud termasuk kelaikan permukaan jalan dan di banyak ruas Kabupaten Bekasi sangat mudah dijumpai jalan dalam kondisi pecah, retak, hingga berlubang yang perlu penanganan segera melalui pemeliharaan atau rekonstruksi, bahkan dibangun kembali.
Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun ini membangun infrastruktur jalan kurang lebih sepanjang 120 kilometer dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp577 miliar dan saat ini progres secara fisik sudah di atas 80 persen.
Perbaikan jalan ini diupayakan melalui inovasi program "Berani Jalan", kependekan dari "Berkeselamatan, Mantap, Terpeliharanya Jalur Jalan" yang berfokus pada peningkatan kualitas jalan berbasis masyarakat.
Melalui inovasi ini, strategi pengadaan barang dan jasa tidak lagi menggunakan skema lelang normal melainkan sistem katalog elektronik. Selain itu, pembangunan jalan baru dan pengembangan koridor jalan yang lebih luas di wilayah terbatas juga menjadi strategi program tersebut.
Kemudian pembuatan konsep rencana induk tata ruang atau masterplan yang mempertimbangkan pertumbuhan lalu lintas dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan ini memuat pembangunan jalan lingkar untuk mengurangi beban beberapa ruas jalan padat.
Sebanyak Rp100 miliar dari pagu juga dialokasikan untuk pemeliharaan rutin tanpa batasan lokasi. Pada anggaran perubahan tahun ini ditambahkan Rp10 miliar untuk pemeliharaan tanpa lokus itu. Jadi di mana pun masyarakat melapor, akan langsung ditindaklanjuti.
Inovasi "Berani Jalan" sebagai upaya pemulihan kondisi infrastruktur ini bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah guna memangkas waktu tempuh sehingga aksesibilitas turut meningkat dan sektor ekonomi, seperti pertanian dan industri, juga akan mendapatkan manfaat signifikan.
Infrastruktur pendidikan
Pemerintah daerah berkomitmen terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan menyediakan infrastruktur berkualitas di sektor pendidikan.
Tahun ini enam unit sekolah baru dibangun pemerintah daerah setempat, dua sekolah dasar dan empat sekolah menengah pertama. Pembangunan sarana pendidikan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp32 miliar.
Kemudian penambahan 79 ruang kelas baru terdiri atas 51 ruang yang tersebar di 13 sekolah dasar dan 28 ruang untuk lima sekolah menengah pertama dengan alokasi pembiayaan senilai Rp31 miliar.
Tak cukup di situ, pemerintah daerah juga memperbaiki 256 ruang kelas sekolah dasar dan menengah pertama yang mengalami kerusakan dengan kategori sedang dan berat. Serta membangun sarana, prasarana, dan utilitas di 57 titik sekolah.
Secara umum, progres pembangunan sektor pendidikan ini sudah mencapai 80 persen dengan target tuntas keseluruhan pada akhir tahun ini.
Pembangunan sarana ini bertujuan meningkatkan mutu pendidikan sekaligus menciptakan generasi muda unggul yang mampu berkontribusi terhadap kemajuan daerah saat dibutuhkan nanti.
Layanan kesehatan
Peningkatan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana dan fasilitas terkait juga menjadi fokus pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan masyarakat secara memadai sekaligus menciptakan generasi sehat menyambut Indonesia Emas 2045.
Sedikitnya 14 pusat kesehatan masyarakat di wilayah itu mendapatkan alokasi pembiayaan untuk rehabilitasi atau perawatan bangunan agar lebih representatif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Fasilitas kesehatan yang mendapatkan program rehabilitasi dan pemeliharaan adalah puskesmas dengan kondisi bangunan membutuhkan penyesuaian ruangan serta kelengkapan sarana dan prasarana.
Sebanyak Rp15 miliar dialokasikan dari APBD Kabupaten Bekasi 2023 untuk pekerjaan pembangunan infrastruktur kesehatan ini. Saat ini progres pengerjaan sudah di atas 77 persen dengan target tuntas pada akhir tahun ini.
Infrastruktur penunjang
Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun ini juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik penunjang lain, satu di antaranya adalah pembangunan Kantor Kepolisian Sektor Bojongmangu.
Pekerjaan gedung ini menelan anggaran Rp12,23 miliar dengan progres pekerjaan 100 persen. Dengan pembangunan tersebut, penanganan hukum masyarakat Kecamatan Bojongmangu yang semula menginduk Kepolisian Sektor Cibarusah, kini sudah ditangani sendiri.
Gedung Kantor Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Bekasi juga telah selesai dibangun pemerintah daerah pada tahun ini dengan menghabiskan anggaran Rp1,38 miliar.
Unit PPA merupakan bidang pelayanan khusus untuk perempuan dan anak di bawah naungan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Unit ini bertugas memberi pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
Gudang Logistik KPU pun tak luput dari sasaran pembangunan tahun ini dengan tujuan menyukseskan ajang pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia sekaligus wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan pemilu aman dan damai.
Pembangunan gudang logistik ini menelan anggaran sebesar Rp4,7 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi 2023 dengan target akhir tahun terselesaikan dan progres terkini sudah mencapai 70 persen.
Kemudian revitalisasi Markas Komando Distrik Militer 0509 Kabupaten Bekasi dalam dua tahap. Pertama revitalisasi gedung yang kini sudah selesai 100 persen dan kedua sarana pendukung. Total pagu anggaran mencapai Rp7,7 miliar.
Gedung Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi pun dibangun tahun ini dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang serasi, seimbang, dan selaras, serta menjaga kekompakan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pembangunan gedung dua lantai ini dilakukan di area Kompleks Wisata Religi, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara dengan total pagu anggaran Rp2,4 miliar untuk membiayai perencanaan, administrasi, hingga pengerjaan fisik bangunan.
Gedung ini ditarget selesai 15 Desember 2023 dengan progres terkini mencapai 60 persen. Gedung tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggambarkan moderasi beragama.
Gedung Laboratorium Metrologi Legal Kabupaten Bekasi pun kini sudah siap pakai setelah menuntaskan proses pembangunan konstruksi selama 150 hari kalender terhitung sejak 12 Juni-8 November 2023.
Alokasi pembiayaan pembangunan gedung ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi 2023 senilai Rp3,83 miliar. Gedung ini akan dipergunakan untuk memfasilitasi permohonan kegiatan tera ulang maupun pelaksanaan tera secara mandiri di sejumlah sub sektor perdagangan.
Terakhir, Gudang Penyimpanan Khusus Barang Milik Daerah di kompleks perkantoran Pemkab Bekasi sebagai upaya menata kembali sejumlah aset daerah yang dimiliki. Gudang ini sudah selesai dibangun pada 10 November 2023 dengan pagu anggaran senilai Rp2,63 miliar.
Meski tantangan pembangunan masih besar, kerja keras pemerintah daerah ini diharapkan dapat memberikan solusi efektif dalam memperbaiki dan memelihara jaringan infrastruktur di Kabupaten Bekasi.
Karena, bagaimanapun persoalan infrastruktur merupakan faktor fundamental yang harus ditangani serius.
Penyerapan anggaran di pengujung tahun juga kerap dikaitkan dengan sejauh mana perangkat dinas yang membidangi persoalan teknis, seperti pembangunan infrastruktur, sebagai barometer keberhasilan kinerja pemerintah daerah.
Program percepatan yang dicanangkan Pemerintah Pusat demi pemerataan pembangunan hingga pelosok wilayah menjadi tantangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan serta kehidupan perekonomian masyarakat.
Lantas sejauh mana Pemerintah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat mengimplementasikan program percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah itu?
Kabupaten Bekasi memang dikenal dengan sebutan kota industri mengingat di wilayah ini berdiri sedikitnya 7.339 perusahaan, baik asing maupun dalam negeri, dengan 11 kawasan industri besar. Daerah ini diklaim sebagai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara.
Namun predikat itu ternyata tidak selalu menjamin pembangunan berbanding lurus dengan kemegahan gedung dan tembok perusahaan. Bahkan wilayah ini memiliki sederet pekerjaan rumah terkait infrastruktur yang tak mampu terselesaikan sejak puluhan tahun silam.
Pemerintah daerah setempat mengungkapkan butuh anggaran Rp40 triliun untuk dapat merealisasikan pembangunan secara menyeluruh pada tahun 2024 berdasarkan total 8.000 usulan masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan.
Sementara postur pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu dipastikan tidak akan mampu membiayai seluruh beban pembangunan infrastruktur berdasarkan usulan masyarakat, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, hanya berkisar Rp6-7 triliun per tahun.
Pembangunan jalan
Saat melintas Kabupaten Bekasi, pengendara dimanjakan dengan kondisi nyaman di jalan yang dilintasi. Kondisi itu terasakan saat mereka berada dalam kawasan industri atau pada ruas hasil pembangunan program akselerasi Pemerintah Pusat sebagai jalur perekonomian utama koridor timur Jakarta.
Kondisi sebaliknya dirasakan pengguna saat melintasi ruas jalan utama hingga alternatif berstatus jalan daerah. Mengacu data dinas teknis terkait, total panjang jalan kabupaten di wilayah itu mencapai 934 kilometer (km).
Dari jumlah tersebut, 536 km dalam kondisi baik, 200 km sedang, 67 km rusak, serta 104 km rusak berat. Jika dipersentase, jalan kondisi baik hanya berkisar 59 persen, jauh di bawah kemantapan jalan yang ditetapkan Pemerintah Pusat yakni 80 persen.
Kondisi jalan baik juga tidak menjamin tingkat manfaat optimal mengingat faktor peningkatan volume lalu lintas kendaraan terutama dari aktivitas industri yang berdampak pada konektivitas wilayah sehingga perlu terus ditingkatkan dari sisi panjang, lebar, serta kemantapan atau kualitas.
Kemantapan marga dimaksud termasuk kelaikan permukaan jalan dan di banyak ruas Kabupaten Bekasi sangat mudah dijumpai jalan dalam kondisi pecah, retak, hingga berlubang yang perlu penanganan segera melalui pemeliharaan atau rekonstruksi, bahkan dibangun kembali.
Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun ini membangun infrastruktur jalan kurang lebih sepanjang 120 kilometer dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp577 miliar dan saat ini progres secara fisik sudah di atas 80 persen.
Perbaikan jalan ini diupayakan melalui inovasi program "Berani Jalan", kependekan dari "Berkeselamatan, Mantap, Terpeliharanya Jalur Jalan" yang berfokus pada peningkatan kualitas jalan berbasis masyarakat.
Melalui inovasi ini, strategi pengadaan barang dan jasa tidak lagi menggunakan skema lelang normal melainkan sistem katalog elektronik. Selain itu, pembangunan jalan baru dan pengembangan koridor jalan yang lebih luas di wilayah terbatas juga menjadi strategi program tersebut.
Kemudian pembuatan konsep rencana induk tata ruang atau masterplan yang mempertimbangkan pertumbuhan lalu lintas dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan ini memuat pembangunan jalan lingkar untuk mengurangi beban beberapa ruas jalan padat.
Sebanyak Rp100 miliar dari pagu juga dialokasikan untuk pemeliharaan rutin tanpa batasan lokasi. Pada anggaran perubahan tahun ini ditambahkan Rp10 miliar untuk pemeliharaan tanpa lokus itu. Jadi di mana pun masyarakat melapor, akan langsung ditindaklanjuti.
Inovasi "Berani Jalan" sebagai upaya pemulihan kondisi infrastruktur ini bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah guna memangkas waktu tempuh sehingga aksesibilitas turut meningkat dan sektor ekonomi, seperti pertanian dan industri, juga akan mendapatkan manfaat signifikan.
Infrastruktur pendidikan
Pemerintah daerah berkomitmen terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan menyediakan infrastruktur berkualitas di sektor pendidikan.
Tahun ini enam unit sekolah baru dibangun pemerintah daerah setempat, dua sekolah dasar dan empat sekolah menengah pertama. Pembangunan sarana pendidikan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp32 miliar.
Kemudian penambahan 79 ruang kelas baru terdiri atas 51 ruang yang tersebar di 13 sekolah dasar dan 28 ruang untuk lima sekolah menengah pertama dengan alokasi pembiayaan senilai Rp31 miliar.
Tak cukup di situ, pemerintah daerah juga memperbaiki 256 ruang kelas sekolah dasar dan menengah pertama yang mengalami kerusakan dengan kategori sedang dan berat. Serta membangun sarana, prasarana, dan utilitas di 57 titik sekolah.
Secara umum, progres pembangunan sektor pendidikan ini sudah mencapai 80 persen dengan target tuntas keseluruhan pada akhir tahun ini.
Pembangunan sarana ini bertujuan meningkatkan mutu pendidikan sekaligus menciptakan generasi muda unggul yang mampu berkontribusi terhadap kemajuan daerah saat dibutuhkan nanti.
Layanan kesehatan
Peningkatan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana dan fasilitas terkait juga menjadi fokus pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan masyarakat secara memadai sekaligus menciptakan generasi sehat menyambut Indonesia Emas 2045.
Sedikitnya 14 pusat kesehatan masyarakat di wilayah itu mendapatkan alokasi pembiayaan untuk rehabilitasi atau perawatan bangunan agar lebih representatif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Fasilitas kesehatan yang mendapatkan program rehabilitasi dan pemeliharaan adalah puskesmas dengan kondisi bangunan membutuhkan penyesuaian ruangan serta kelengkapan sarana dan prasarana.
Sebanyak Rp15 miliar dialokasikan dari APBD Kabupaten Bekasi 2023 untuk pekerjaan pembangunan infrastruktur kesehatan ini. Saat ini progres pengerjaan sudah di atas 77 persen dengan target tuntas pada akhir tahun ini.
Infrastruktur penunjang
Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun ini juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik penunjang lain, satu di antaranya adalah pembangunan Kantor Kepolisian Sektor Bojongmangu.
Pekerjaan gedung ini menelan anggaran Rp12,23 miliar dengan progres pekerjaan 100 persen. Dengan pembangunan tersebut, penanganan hukum masyarakat Kecamatan Bojongmangu yang semula menginduk Kepolisian Sektor Cibarusah, kini sudah ditangani sendiri.
Gedung Kantor Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Bekasi juga telah selesai dibangun pemerintah daerah pada tahun ini dengan menghabiskan anggaran Rp1,38 miliar.
Unit PPA merupakan bidang pelayanan khusus untuk perempuan dan anak di bawah naungan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Unit ini bertugas memberi pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
Gudang Logistik KPU pun tak luput dari sasaran pembangunan tahun ini dengan tujuan menyukseskan ajang pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia sekaligus wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan pemilu aman dan damai.
Pembangunan gudang logistik ini menelan anggaran sebesar Rp4,7 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi 2023 dengan target akhir tahun terselesaikan dan progres terkini sudah mencapai 70 persen.
Kemudian revitalisasi Markas Komando Distrik Militer 0509 Kabupaten Bekasi dalam dua tahap. Pertama revitalisasi gedung yang kini sudah selesai 100 persen dan kedua sarana pendukung. Total pagu anggaran mencapai Rp7,7 miliar.
Gedung Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi pun dibangun tahun ini dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang serasi, seimbang, dan selaras, serta menjaga kekompakan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pembangunan gedung dua lantai ini dilakukan di area Kompleks Wisata Religi, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara dengan total pagu anggaran Rp2,4 miliar untuk membiayai perencanaan, administrasi, hingga pengerjaan fisik bangunan.
Gedung ini ditarget selesai 15 Desember 2023 dengan progres terkini mencapai 60 persen. Gedung tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggambarkan moderasi beragama.
Gedung Laboratorium Metrologi Legal Kabupaten Bekasi pun kini sudah siap pakai setelah menuntaskan proses pembangunan konstruksi selama 150 hari kalender terhitung sejak 12 Juni-8 November 2023.
Alokasi pembiayaan pembangunan gedung ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi 2023 senilai Rp3,83 miliar. Gedung ini akan dipergunakan untuk memfasilitasi permohonan kegiatan tera ulang maupun pelaksanaan tera secara mandiri di sejumlah sub sektor perdagangan.
Terakhir, Gudang Penyimpanan Khusus Barang Milik Daerah di kompleks perkantoran Pemkab Bekasi sebagai upaya menata kembali sejumlah aset daerah yang dimiliki. Gudang ini sudah selesai dibangun pada 10 November 2023 dengan pagu anggaran senilai Rp2,63 miliar.
Meski tantangan pembangunan masih besar, kerja keras pemerintah daerah ini diharapkan dapat memberikan solusi efektif dalam memperbaiki dan memelihara jaringan infrastruktur di Kabupaten Bekasi.
Karena, bagaimanapun persoalan infrastruktur merupakan faktor fundamental yang harus ditangani serius.