Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di daerah itu agar lebih serius menggencarkan upaya penanggulangan stunting.
"Keseriusan dan komitmen yang kuat menjadi kunci untuk membangun kesehatan masyarakat tanpa stunting," kata Wakil Bupati Samuel Pongi di Sigi, Kamis.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak, di mana tinggi badan anak tidak berbanding lurus dengan usianya. Selain berdampak pada fisik, stunting juga berdampak pada intelektualitas.
Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan rapat koordinasi percepatan penurunan stunting dan evaluasi rencana percepatan tindak lanjut audit kasus stunting Kabupaten Sigi tahun 2023.
Rapat koordinasi itu salah satu tujuannya untuk menggencarkan intervensi seiring dengan masih tingginya kasus stunting di Sigi.
Berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, kasus stunting di Kabupaten Sigi mengalami penurunan 3,9 persen menjadi 36,8 persen dari sebelumnya 40,7 persen pada 2021.
Sementara berdasarkan hasil survei SSGI Provinsi Sulawesi Tengah, prevalensi stunting di Kabupaten Sigi tahun 2022 mencapai 36,8 persen.
Samuel Yansen Pongi yang juga Ketua TPPS Sigi meminta OPD yang tergabung dalam TPPS agar menggencarkan intervensi lapangan terkait kasus stunting.
Pemkab Sigi telah menetapkan 25 desa sebagai lokasi fokus penanganan kasus kekerdilan untuk optimalisasi penanganan kasus tersebut.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, 25 desa yang ditetapkan sebagai lokus penanganan stunting terdapat di sembilan kecamatan, meliputi Kecamatan Sigi Biromaru, Nokilalaki, Palolo, Dolo Selatan, Marawola Barat, Kulawi, Gumbasa, Dolo Selatan, dan Kecamatan Dolo.
Samuel menegaskan akan mengevaluasi seluruh perangkat daerah yang masuk dalam tim percepatan penurunan stunting, untuk lebih mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab OPD dalam TPPS.
"Mari kita bekerja sama, penanganan yang dilakukan secara terpadu akan memberikan dampak dan manfaat lebih besar dalam penurunan dan pencegahan stunting," ucapnya.
"Keseriusan dan komitmen yang kuat menjadi kunci untuk membangun kesehatan masyarakat tanpa stunting," kata Wakil Bupati Samuel Pongi di Sigi, Kamis.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak, di mana tinggi badan anak tidak berbanding lurus dengan usianya. Selain berdampak pada fisik, stunting juga berdampak pada intelektualitas.
Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan rapat koordinasi percepatan penurunan stunting dan evaluasi rencana percepatan tindak lanjut audit kasus stunting Kabupaten Sigi tahun 2023.
Rapat koordinasi itu salah satu tujuannya untuk menggencarkan intervensi seiring dengan masih tingginya kasus stunting di Sigi.
Berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, kasus stunting di Kabupaten Sigi mengalami penurunan 3,9 persen menjadi 36,8 persen dari sebelumnya 40,7 persen pada 2021.
Sementara berdasarkan hasil survei SSGI Provinsi Sulawesi Tengah, prevalensi stunting di Kabupaten Sigi tahun 2022 mencapai 36,8 persen.
Samuel Yansen Pongi yang juga Ketua TPPS Sigi meminta OPD yang tergabung dalam TPPS agar menggencarkan intervensi lapangan terkait kasus stunting.
Pemkab Sigi telah menetapkan 25 desa sebagai lokasi fokus penanganan kasus kekerdilan untuk optimalisasi penanganan kasus tersebut.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, 25 desa yang ditetapkan sebagai lokus penanganan stunting terdapat di sembilan kecamatan, meliputi Kecamatan Sigi Biromaru, Nokilalaki, Palolo, Dolo Selatan, Marawola Barat, Kulawi, Gumbasa, Dolo Selatan, dan Kecamatan Dolo.
Samuel menegaskan akan mengevaluasi seluruh perangkat daerah yang masuk dalam tim percepatan penurunan stunting, untuk lebih mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab OPD dalam TPPS.
"Mari kita bekerja sama, penanganan yang dilakukan secara terpadu akan memberikan dampak dan manfaat lebih besar dalam penurunan dan pencegahan stunting," ucapnya.