Kolonodale, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara akan menggelontorkan dana cukup besar yakni sebesar Rp 1 milyar setiap desa. Dana tersebut untuk lebih memacu pembangunan desa.
Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Morut Delis Delis Julkarson Hehi saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan BPD se Kabupaten Morowali Utara di Ruang Pola Kantor Bupati di Kolonodale, Senin (5/2/2024).
Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 122 desa dan tiga kelurahan. Jika setiap desa mendapatkan Rp 1 milyar, itu berarti total dana yang akan dikucurkan ke desa total sebesar Rp 122 milyar.
Bupati Morut menjelaskan dana sebesar itu sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah menyusul naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor industri pertambangan.
"Saya sudah pernah bilang, kalau DBH (dana bagi hasil) kita dari sektor industri mencapai Rp 400 milyar/tahun, kami akan kucurkan Rp 1 milyar tiap desa," jelasnya.
Saat ini DBH Morut mencapai Rp 325 milyar atau melonjak jauh dari tahun 2021 yang masih di kisaran Rp 69 milyar.
Walaupun DBH belum mencapai angka Rp 400 milyar, bupati sudah memastikan pada tahun 2025 sudah akan mengucurkan dana Rp 1 milyar ke tiap desa.
Bupati Delis menambahkan, dampak dari masuknya industri terutama sektor pertambangan di Morut, berdampak cukup besar bukan hanya bagi daerah tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau para kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan semua pihak, untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.
"Masuknya investasi cukup membantu kita. Mari kita sama-sama menjaga iklim investasi dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat," harap Bupati Delis.
Dengan berkembangnya industri di daerah ini secara nyata menciptakan tenaga kerja yang cukup besar, membuka lapangan usaha, serta menambah pendapatan daerah
Tentang pemanfaatan dana Rp 1 milyar setiap desa, Bupati Delis mengatakan sekitar 70 persen diperuntukkan bagi pembangunan fisik seperti perbaikan jalan lingkungan, lorong kampung, jaringan air bersih dan sebagainya.
Dengan bantuan dana khusus ini diharapkan berbagai keluhan aparat desa mengenai tidak terakomodirnya usulan Musrenbang desa dalam APBD bisa tertanggulangi.
"Banyak kabupaten lain yang APBD-nya jauh lebih besar dari Morut, tapi tidak mengalokasikan dana 1 M tiap desa. Ini soal keberpihakan, kebijakan yang berpihak ke desa," tambahnya.
Rakor ini dipimpin langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Morut, Drs. Andi Parenrengi bersama sekretaris PMD Charles N Toha.
Pada rakor ini juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan Lencana Desa Mandiri untuk Kepala Desa Tomata, Kecamatan Mori Atas dan Kepala Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara.
Selain itu, penyerahan santunan JKM (Jaminan Kematian) dari BPJS Ketenagakerjaan untuk almarhum Martho Hendra Lamasigi yang diterima istri almarhum sebagai ahli waris.
Dan terakhir penyerahan SK tenaga pendamping BKK (Bantuan Keuangan Khusus) untuk 10 kecamatan se Kabupaten Morowali Utara.
Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Morut Delis Delis Julkarson Hehi saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan BPD se Kabupaten Morowali Utara di Ruang Pola Kantor Bupati di Kolonodale, Senin (5/2/2024).
Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 122 desa dan tiga kelurahan. Jika setiap desa mendapatkan Rp 1 milyar, itu berarti total dana yang akan dikucurkan ke desa total sebesar Rp 122 milyar.
Bupati Morut menjelaskan dana sebesar itu sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah menyusul naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor industri pertambangan.
"Saya sudah pernah bilang, kalau DBH (dana bagi hasil) kita dari sektor industri mencapai Rp 400 milyar/tahun, kami akan kucurkan Rp 1 milyar tiap desa," jelasnya.
Saat ini DBH Morut mencapai Rp 325 milyar atau melonjak jauh dari tahun 2021 yang masih di kisaran Rp 69 milyar.
Walaupun DBH belum mencapai angka Rp 400 milyar, bupati sudah memastikan pada tahun 2025 sudah akan mengucurkan dana Rp 1 milyar ke tiap desa.
Bupati Delis menambahkan, dampak dari masuknya industri terutama sektor pertambangan di Morut, berdampak cukup besar bukan hanya bagi daerah tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau para kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan semua pihak, untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.
"Masuknya investasi cukup membantu kita. Mari kita sama-sama menjaga iklim investasi dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat," harap Bupati Delis.
Dengan berkembangnya industri di daerah ini secara nyata menciptakan tenaga kerja yang cukup besar, membuka lapangan usaha, serta menambah pendapatan daerah
Tentang pemanfaatan dana Rp 1 milyar setiap desa, Bupati Delis mengatakan sekitar 70 persen diperuntukkan bagi pembangunan fisik seperti perbaikan jalan lingkungan, lorong kampung, jaringan air bersih dan sebagainya.
Dengan bantuan dana khusus ini diharapkan berbagai keluhan aparat desa mengenai tidak terakomodirnya usulan Musrenbang desa dalam APBD bisa tertanggulangi.
"Banyak kabupaten lain yang APBD-nya jauh lebih besar dari Morut, tapi tidak mengalokasikan dana 1 M tiap desa. Ini soal keberpihakan, kebijakan yang berpihak ke desa," tambahnya.
Rakor ini dipimpin langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Morut, Drs. Andi Parenrengi bersama sekretaris PMD Charles N Toha.
Pada rakor ini juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan Lencana Desa Mandiri untuk Kepala Desa Tomata, Kecamatan Mori Atas dan Kepala Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara.
Selain itu, penyerahan santunan JKM (Jaminan Kematian) dari BPJS Ketenagakerjaan untuk almarhum Martho Hendra Lamasigi yang diterima istri almarhum sebagai ahli waris.
Dan terakhir penyerahan SK tenaga pendamping BKK (Bantuan Keuangan Khusus) untuk 10 kecamatan se Kabupaten Morowali Utara.