Jakarta (ANTARA) - Rabu, 21 Februari 2024, menjadi salah satu hari bersejarah bagi Hadi Tjahjanto. Di Istana Negara, tanggung jawab yang diemban berubah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI.

Dari mengurus masalah pertanahan yang kadang diwarnai sengketa, kini Hadi disibukkan dengan tantangan mengamankan negara di tengah tensi politik yang meninggi pasca-Pemilu 2024.

Pekerjaan rumah peninggalan Mahfud Md. itulah yang harus diselesaikan Hadi dalam sisa jabatan sebagai anggota kabinet hingga Oktober 2024.

"Saya harus menjaga situasi ini, situasi yang sangat kondusif ini berpegang teguh pada prinsip-prinsip menjaga persatuan dan kesatuan antaranak bangsa," kata Hadi usai upacara serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polhukam RI.

Usai dilantik, Hadi langsung berkoordinasi dengan institusi yang bertugas langsung menjaga ketertiban dan keamanan negara. Selain itu juga mengunjungi ormas keagamaan. Betapa pun, tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan di negeri ini memiliki pengaruh kuat di masyarakat.

Dia langsung mengambil langkah cepat yakni berkoordinasi dengan TNI serta Polri guna memastikan situasi masyarakat tetap kondusif.

Tidak cukup sampai di situ, mantan pemegang pimpinan tertinggi TNI ini juga butuh masukan dari mantan Menko Polhukam Mahfud Md. dalam menjalankan tugas barunya.

Pertemuan itu terjadi sehari usai pelantikan.  Hadi menemui Calon Wakil Presiden 02 itu di kediamannya di kawasan Kuningan.

Walau tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang dibahas dalam pertemuan tertutup itu, Hadi menyatakan membicarakan permasalahan yang harus diselesaikan Menko Polhukam.

"Beliau (Mahfud Md.) memberikan gambaran dan arahan banyak sekali, yang tentunya saya harus mengatasi permasalahan-permasalahan atau menangani permasalahan yang belum diselesaikan,” kata Hadi di kediaman Mahfud Md.


Safari ke ormas keagamaan

Hadi Tjahjanto juga melakukan safari ke ormas keagamaan dan beberapa tokoh agama guna menjalin silaturahmi.

Bukan tanpa alasan bila Hadi memilih mengunjungi tokoh agama karena para pemuka dan organisasi agama memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat.

Pengaruh besar itu yang dimanfaatkan Hadi untuk menyebarkan pesan perdamaian demi terciptanya suasana hangat pascapemilu.

"Agenda penting yang harus saya lakukan adalah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh, kemudian ormas (organisasi kemasyarakatan), (mereka) adalah bagian dari komponen bangsa yang harus dipegang erat," kata Hadi

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun menjadi pilihan utama yang dikunjungi Hadi. Pertemuan itu terjadi pada Kamis (22/2).

Kunjungan Hadi pun disambut hangat oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU, Jakarta. Bak gayung bersambut, pihak PBNU pun mengaku siap membantu Hadi menyampaikan pesan perdamaian kepada masyarakat.

"Insya Allah kami mampu menjaga keadaan yang sudah kondusif," kata Yahya.

Pada kunjungan selanjutnya, Hadi berlabuh ke kediaman Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen, Yogyakarta, Jumat (23/2) malam.

Dia menilai restu sang penguasa Keraton Yogyakarta Karta itu harus dia milik guna menuntaskan misinya sebagai Menko Polhukam. 

"Saya mohon doa restu kepada Ngarsa Dalem (Sultan HB X) dan kita cerita banyak, cerita yang ringan-ringan saja," kata Hadi usai pertemuan.

Bak mendapatkan semangat setelah mengantongi restu penguasa Yogyakarta, Hadi langsung membidik petinggi organisasi agama lain yang ingin dia gandeng.

Empat hari setelahnya, Rabu (28/2), Hadi menyambangi Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) pada pagi hari, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) saat siang dan PP Muhammadiyah pun jadi target silaturahim selanjutnya pada malam hari.

Oleh ketiga kelompok agama itu, Hadi selalu disambut dengan jabat tangan yang hangat serta saling lempar senyum diselipi percakapan yang akrab.

Kesan hangat itu pun dapat ditangkap sebagai gambaran betapa tenteram kondisi antara kelompok agama setelah masa pemilu.

Terakhir, Hadi melangkahkan kakinya ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 7 Maret lalu. Kedatangannya langsung disambut Wakil Ketua MUI Anwar Abbas dan beberapa petinggi MUI.

Selama bersafari ke ormas-ormas keagamaan, Hadi kerap menyampaikan kepada awak media tentang pentingnya menjaga situasi kondusif  masyarakat.

Salah satunya dengan menghindari konflik yang dipicu karena sengketa pemilu. Namun demikian, itu tidak berarti Hadi menutup hak masyarakat yang ingin menggugat hasil pemilu.

Dia hanya mengimbau upaya-upaya itu dilakukan sesuai tatanan hukum yang berlaku.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi.


Efektif

Harapan akan terciptanya situasi tenteram dan aman hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pun muncul.

Secercah harapan itu muncul dari para petinggi agama yang telah dikunjungi Hadi, misalnya, dari Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom. Dia menilai cara yang dipakai Hadi lebih mengedepankan dialog itu sangat efektif untuk meredam konflik.

"Ada percakapan yang lebih rutin antara elemen-elemen bangsa. Karena banyak masalah yang bisa kita hadapi, bisa diselesaikan lewat dialog atau percakapan bersama," kata Gomar.

Percakapan intens dengan sejumlah pihak dapat menciptakan solusi yang baik untuk mengatasi konflik.

Tidak hanya dialog yang intens, sosok pemimpin yang dapat merangkul semua elemen juga diperlukan dalam menjalankan tugas perdamaian itu. Sosok itulah yang dinilai Gomar ada dalam diri Hadi Tjahjanto.

"Keberhasilan dan tekad beliau di sana (TNI dan Kementerian ATR/BPN) membuktikan seorang pemimpin yang tangguh dalam menyelesaikan tugas dan ini sangat dibutuhkan dalam menata politik, hukum, dan HAM di Indonesia," kata dia.

Pengakuan akan sosok Hadi juga datang dari MUI. Menurut Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, kiat yang dilakukan Hadi patut diapresiasi lantaran mau melakukan pendekatan secara humanis kepada tokoh agama.

Sentuhan-sentuhan ini dinilai Anwar efektif dalam menyebarkan pesan perdamaian dan menciptakan situasi masyarakat yang kondusif.

"Pak Hadi bisa (mengemban tugas). Insya Allah dia bisa (ciptakan situasi kondusif) melalui pendekatan yang humanistik," kata Anwar.

Namun Anwar sadar, upaya Hadi seorang diri tidak akan mampu menciptakan situasi yang aman dan kondusif pada tahun politik ini.

Oleh karena itu, MUI berjanji bakal mendukung segala bentuk upaya Pemerintah dalam upayanya menciptakan keamanan dan kenyamanan rakyat.

"Prinsip MUI itu begini; selama pemerintahan benar, kami akan dukung tapi kalau Pemerintah berbuat tidak benar, MUI harus mengingatkan," kata Anwar.
 

 

Pewarta : Walda Marison
Editor : Andilala
Copyright © ANTARA 2024