Poso (antarasulteng.com) – Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Poso Muhaimin Yunus Hadi meminta pemerintah kabupaten, khusus Bupati Darmin Agustinus Sigilipu, transparan soal sumber dan penggunaan dana ratusan juta rupiah untuk mendatangkan artis ibu kota untuk memeriahkan HUT Kota Poso.
"Saya minta dana untuk mengundang artis itu agar dibuka ke publik agar masyarakat tau," kata politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu kepada wartawan di Poso, Rabu.
Muhaimin bahkan meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap panitia penyelenggara bahkan terhadap bupati, karena ia mencium ada permainan 'kongkalingkong' antara bupati atau stafnya dengan penyumbang dana mendatangkan artis tersebut.
"Kan penyumbang itu memberikan dananya pasti ada sesuatu. Saya dapat informasi ada tiga donatur yang akan mendanai kedatangan artis, tapi tidak jelas siapa ketiga orang itu," ujarnya.
Muhaimin mensinyalir ada gratifikasi dari pihak donatur yang membiayai kedatangan tiga artis. Ada timbal baliknya kepada pengambil kebijakan.
Pihak donatur akan mendapatkan sejumlah proyek untuk mengembalikan dana yang mereka keluarkan untuk pembiayaan artis, katanya dan meminta pemerintah Kabupaten Poso transparan kepada publik.
Di tempat terpisah, Anggota DPRD Poso lainnya Hermawan Nggau menilai mendatangkan artis memeriahkan HUT Poso itu tidak ada unsur manfaatnya terhadap daerah. Sebaiknya dana ratusan juta untuk mengudang artis itu dialihkan untuk membantu warga miskin yang membuhtukan.
“Bayangkan Poso ini, sejak awal cuma datangkan artis terus, apakah kita ini memang banyak uang kah?," tutur Hermawan.
Sejak kepemimpinan Bupati Darmin A Sigilipu, artis-artis ibu kota yang sudah didatangkan ke Poso dalam berbagai kegiatan antara lain Ari Laso, Yuni Shara, Bebece, Once, Mita Talahatu, Evi Masamba, Entete Voice, Iis Dahlia, Sahrini,
Sesuai spanduk-spanduk promosi yang sudah terpampang di beberapa tempat, HUT ke-122 Kota Poso akan dimeriahkan tiga orang artis ibu kota yang terkenal bertatif ratusan juta rupiah yakni Sharini, Eri Susan dan Fey.
Kedua legislator itu menyesalkan karena pemkab bisa mendatangkan artis sementara sejumlah persoalan keuangan melanda daerah tersebut seperti 300 lebih tenaga kontrak RSUD hingga Maret 2017 belum menerima honor, 300 lebih sekolah belum menerima dana BOSDA Provinsi dan Kabupaten tahun 2016 dan lebih miris lagi sebanyak 26 desa hingga saat ini belum menerima dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 yang diperuntukan sebagai gaji perangkat desa.