Presiden: Reformasi struktural penting untuk terus dilanjutkan
Senin, 8 Juli 2024 10:23 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan arahan di acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023, di Jakarta, Senin (8/7/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menekankan reformasi struktural penting untuk terus dilanjutkan agar pemerintahan tetap efisien dan beorientasi pada hasil.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023, di Jakarta, Senin.
"Saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan, penting untuk harus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur," jelas Jokowi.
Dia menyampaikan deregulasi dan debirokratisasi sudah banyak dilakukan. Namun, regulasi yang tidak sinkron dan birokrasi rumit masih ditemukan di lapangan.
"Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurus-nya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan," tegasnya.
Dia menekankan, hal demikian mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah. Oleh karenanya ia meminta seluruh jajaran agar melanjutkan reformasi struktural.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023, di Jakarta, Senin.
"Saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan, penting untuk harus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur," jelas Jokowi.
Dia menyampaikan deregulasi dan debirokratisasi sudah banyak dilakukan. Namun, regulasi yang tidak sinkron dan birokrasi rumit masih ditemukan di lapangan.
"Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurus-nya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan," tegasnya.
Dia menekankan, hal demikian mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah. Oleh karenanya ia meminta seluruh jajaran agar melanjutkan reformasi struktural.
Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga, Mentari Dwi Gayati
Editor : Andriy Karantiti
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Istana: Prabowo kunjungi Jokowi di Solo adalah pertemuan dua sahabat
04 November 2024 14:52 WIB, 2024
Akademisi harap Investasi di Sulteng tingkatkan kesejahteraan rakyat
24 October 2024 13:57 WIB, 2024
Pemerintah terbitkan Inpres percepatan penyelenggaraan trem otonom IKN
23 October 2024 9:39 WIB, 2024
Tangerang Hawks pertahankan pelatih Antonius Joko Endratmo di IBL 2025
22 October 2024 9:33 WIB, 2024
Presiden Jokowi sebut tak ada acara khusus di Solo setelah purnatugas
17 October 2024 5:46 WIB, 2024
Terpopuler - Politik
Lihat Juga
Danantara harus jadi alat negara mengembalikan saham BUMN ke pangkuan bangsa
06 February 2026 17:48 WIB