Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto meminta seluruh kementerian dan lembaga memperkuat sinergitas guna memastikan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 berjalan dengan lancar.
"Seluruh pihak agar mampu menempatkan peran masing-masing sesuai tugas dan fungsi kementerian lembaga melalui satu bentuk yakni sinergitas," kata Hadi saat memberikan sambutan dalam acara "Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera", Selasa.
Hadi menjelaskan tahun 2024 akan menjadi tahun pemilu terbesar lantaran pilpres dan pilkada dilakukan dalam waktu yang sama.
Untuk pilkada saja, kata Hadi, tercatat ada 545 daerah terdiri dari 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak 2024.
Menko Polhukam menilai kondisi tersebut rawan memicu konflik antara masyarakat, terutama masing-masing pendukung pasangan calon.
Oleh karena itu, kata Hadi, dalam hal ini instansi TNI dan Polri memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada berlangsung.
Di satu sisi, lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu serta DKPP sebagai pengawas bertanggung jawab untuk memastikan pemilu berjalan adil dan sesuai undang-undang.
Dengan bersinerginya lembaga-lembaga tersebut, Hadi yakin pemilu akan berjalan dengan aman dan lancar.
"Kita harus dapat mewujudkan bahwa pilkada aman dan damai dengan menjaga stabilitas politik hukum dan keamanan," kata dia.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, Hadi berharap seluruh instansi bisa menyamakan pandangan dan program untuk memastikan pilkada 2024 berjalan kondusif.
"Seluruh pihak agar mampu menempatkan peran masing-masing sesuai tugas dan fungsi kementerian lembaga melalui satu bentuk yakni sinergitas," kata Hadi saat memberikan sambutan dalam acara "Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera", Selasa.
Hadi menjelaskan tahun 2024 akan menjadi tahun pemilu terbesar lantaran pilpres dan pilkada dilakukan dalam waktu yang sama.
Untuk pilkada saja, kata Hadi, tercatat ada 545 daerah terdiri dari 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak 2024.
Menko Polhukam menilai kondisi tersebut rawan memicu konflik antara masyarakat, terutama masing-masing pendukung pasangan calon.
Oleh karena itu, kata Hadi, dalam hal ini instansi TNI dan Polri memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada berlangsung.
Di satu sisi, lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu serta DKPP sebagai pengawas bertanggung jawab untuk memastikan pemilu berjalan adil dan sesuai undang-undang.
Dengan bersinerginya lembaga-lembaga tersebut, Hadi yakin pemilu akan berjalan dengan aman dan lancar.
"Kita harus dapat mewujudkan bahwa pilkada aman dan damai dengan menjaga stabilitas politik hukum dan keamanan," kata dia.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, Hadi berharap seluruh instansi bisa menyamakan pandangan dan program untuk memastikan pilkada 2024 berjalan kondusif.