Mohoni, Sulteng (ANTARA) - Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 ini mampu mempertahankan predikat Universal Health Coverage (cakupan pelayanan BPJS Kesehatan kepada warga setempat) di atas 100 persen yang diraih sejak 2022.
Menurut informasi dari BPJS Kesehatan Cabang Luwuk dan Sekretaris Dinas Kesehatan Morut Arief Paskal Pokonda, Bupati Morowali Utara Delis J. Hehi akan menerima penghargaan UHC tersebut dari Presiden Joko Widodo dalam sebuah acara di Jakarta, Rabu (7/8).
Pihak BPJS Kesehatan mengapresiasi Bupati Morowali Utara yang sejak memimpin daerah ini pada awal Mei 2021, sangat getol meningkatkan kepesertaan warganya dalam program BPJS Kesehatan dengan membiayai iuran lewat dana APBD, sehingga pada 2022, seluruh warga Morut sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.
"Pemkab Morut terus berupaya dan menegaskan bahwa jaminan kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi warga yang otomatis menjadi salah satu kewajiban utama dari Pemerintah Daerah Morowali Utara," demikian tertulis dalam rilis BPJS Kesehatan Luwuk.
Widyawati Masyhur (28), salah satu peserta Program JKN dari segmen yang ditanggung oleh Pemkab Morowali Utara sangat mensyukuri status UHC yang dicapai Morut yang menjadi bukti peran dan kepedulian pemda terhadap kesehatan warganya.
Ibu rumah tangga asal Desa Bungintimbe ini mengapresiasi Bupati Morut Delis J. Hehi yang berkomitmen menjamin kesehatan setiap masyarakat yang ada di Morowali Utara melalui Program JKN.
"Saya saat ini adalah peserta BPJS Kesehatan dengan bantuan Pemda Morut, saya sangat bersyukur dan terbantu sekali, karena pemerintah mau menanggung jaminan kesehatan saya," ujarnya.
Sebagai peserta JKN, Widya mengaku kerap menggunakan kepesertaanya ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas.
Sejauh ini, kata dia, pelayanan di puskesmas sangat baik dan ramah, serta tidak ada biaya yang ia harus keluarkan. Ia mengaku dilayani dengan baik dan tidak pernah dijumpai diskriminasi kendati dirinya adalah peserta JKN yang dibayarkan oleh pemerintah.
"Selama saya berobat di puskesmas, pelayanan dokter dan perawat serta staf lainnya sangat bagus, aman, dan saya tidak pernah mengeluarkan biaya sepeserpun," katanya dengan raut wajah gembira.
Menurut dia, menjadi peserta BPJS sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Tidak terbayangkan bagaimana jika semua biaya kesehatan harus ditanggung sendiri, pasti banyak sekali masyarakat seperti saya yang tidak akan mampu," ujarnya sambil berterima kasih kepada Bupati Morut dan BPJS Kesehatan.
Widya berharap Program JKN dan UHC di Morut akan terus berlanjut sehingga dirinya dan masyarakat lain tetap dapat merasakan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Bupati Morut Delis J. Hehi dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa dengan tercapainya UHC sejak 2022 di daerahnya, maka tidak akan ada lagi warga yang tidak mendapat layanan kesehatan di semua instalasi kesehatan milik pemda karena alasan tidak ada biaya.
Menurut informasi dari BPJS Kesehatan Cabang Luwuk dan Sekretaris Dinas Kesehatan Morut Arief Paskal Pokonda, Bupati Morowali Utara Delis J. Hehi akan menerima penghargaan UHC tersebut dari Presiden Joko Widodo dalam sebuah acara di Jakarta, Rabu (7/8).
Pihak BPJS Kesehatan mengapresiasi Bupati Morowali Utara yang sejak memimpin daerah ini pada awal Mei 2021, sangat getol meningkatkan kepesertaan warganya dalam program BPJS Kesehatan dengan membiayai iuran lewat dana APBD, sehingga pada 2022, seluruh warga Morut sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.
"Pemkab Morut terus berupaya dan menegaskan bahwa jaminan kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi warga yang otomatis menjadi salah satu kewajiban utama dari Pemerintah Daerah Morowali Utara," demikian tertulis dalam rilis BPJS Kesehatan Luwuk.
Widyawati Masyhur (28), salah satu peserta Program JKN dari segmen yang ditanggung oleh Pemkab Morowali Utara sangat mensyukuri status UHC yang dicapai Morut yang menjadi bukti peran dan kepedulian pemda terhadap kesehatan warganya.
Ibu rumah tangga asal Desa Bungintimbe ini mengapresiasi Bupati Morut Delis J. Hehi yang berkomitmen menjamin kesehatan setiap masyarakat yang ada di Morowali Utara melalui Program JKN.
"Saya saat ini adalah peserta BPJS Kesehatan dengan bantuan Pemda Morut, saya sangat bersyukur dan terbantu sekali, karena pemerintah mau menanggung jaminan kesehatan saya," ujarnya.
Sebagai peserta JKN, Widya mengaku kerap menggunakan kepesertaanya ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas.
Sejauh ini, kata dia, pelayanan di puskesmas sangat baik dan ramah, serta tidak ada biaya yang ia harus keluarkan. Ia mengaku dilayani dengan baik dan tidak pernah dijumpai diskriminasi kendati dirinya adalah peserta JKN yang dibayarkan oleh pemerintah.
"Selama saya berobat di puskesmas, pelayanan dokter dan perawat serta staf lainnya sangat bagus, aman, dan saya tidak pernah mengeluarkan biaya sepeserpun," katanya dengan raut wajah gembira.
Menurut dia, menjadi peserta BPJS sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Tidak terbayangkan bagaimana jika semua biaya kesehatan harus ditanggung sendiri, pasti banyak sekali masyarakat seperti saya yang tidak akan mampu," ujarnya sambil berterima kasih kepada Bupati Morut dan BPJS Kesehatan.
Widya berharap Program JKN dan UHC di Morut akan terus berlanjut sehingga dirinya dan masyarakat lain tetap dapat merasakan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Bupati Morut Delis J. Hehi dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa dengan tercapainya UHC sejak 2022 di daerahnya, maka tidak akan ada lagi warga yang tidak mendapat layanan kesehatan di semua instalasi kesehatan milik pemda karena alasan tidak ada biaya.