Palu, (Antarasulteng.com) - Sebanyak 3.883 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan kedatangan Presiden Joko Widodo dan rombongan di Kota Palu yang direncanakan, Selasa (16/5) dini hari.
Kesiapan personel itu terlihat saat gelar pasukan pengamanan VVIP di Lapangan Batalyon Infanteri 711 Raksatama Palu di Jalan Emy Saelan, Palu Selatan, Senin.
Panglima Komando Daerah Militer XIII/Merdeka Mayor Jenderal TNI Ganip Warsito yang bertindak sebagai Panglima Komando Operasi (Pangko Ops) langsung melakukan pemeriksaan kesiapan pasukan yang didampingi Kapolda Sulteng Brigadir Jenderal Polisi Rudy Sufahriadi sebagai Wakil Panglima Komando Operasi.
Ribuan pasukan itu terdiri atas personel TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut serta kepolisian dari semua satuan termasuk Tim Penjinak Bom serta melibatkan pula Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
"Perintah operasi sudah saya sampaikan kepada unsur-unsur komandan satuan, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan operasi," kata Pangdam.
Ia menegaskan bahwa pengamanan itu merupakan tugas yang sangat strategis karena Presiden merupakan salah satu simbol negara, kehormatan dan harga diri bangsa.
"Dimana pun beliau berada dan beraktivitas, kita harus dapat menjamin keamanan beliau bersama rombongannya," ungkapnya.
Bagi Pangdam, tidak boleh ada hal yang menggangu terkait kunjungan presiden di Palu. Apa pun bentuk gangunan itu kata dia, harus dapat dipastikan dalam kondisi aman, lancar dan tertib.
"Apa pun kita pertaruhkan untuk keamanan presiden," tegasnya.
Sebagai personel TNI dan Polri yang mendapatkan kehormatan Negara untuk melaksanakan operasi pengamanan kedatangan Presiden, Pangdam meminta kepada seluruh satuan untuk menaati beberapa pedoman harus berpedoman pada pedoman dasar keprajuritan dan sebagai Bhayangkara Negara.
Tetap memegang teguh disiplin, prosedur tetap, aturan dan ketentuan perundang-udangan yang melindungi pelaksanaan operasi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
Kemudian melakukan koordinasi, integrasi, komunikasi antara satu dengan lainnya. Sehingga apa pun yang dihadapi dapat dilaksanakan secara bersama, cepat, tepat dan tuntas.
"Pedomani rantai komando dan ketentuan operasi yang ada, tugas ini menjadi tanggung jawab saya bersama Kapolda, sehingga yang berhak memberikan perintah saya dan Kapolda," ujar Pangdam Ganip Warsito.(uzi/baz)
Kesiapan personel itu terlihat saat gelar pasukan pengamanan VVIP di Lapangan Batalyon Infanteri 711 Raksatama Palu di Jalan Emy Saelan, Palu Selatan, Senin.
Panglima Komando Daerah Militer XIII/Merdeka Mayor Jenderal TNI Ganip Warsito yang bertindak sebagai Panglima Komando Operasi (Pangko Ops) langsung melakukan pemeriksaan kesiapan pasukan yang didampingi Kapolda Sulteng Brigadir Jenderal Polisi Rudy Sufahriadi sebagai Wakil Panglima Komando Operasi.
Ribuan pasukan itu terdiri atas personel TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut serta kepolisian dari semua satuan termasuk Tim Penjinak Bom serta melibatkan pula Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
"Perintah operasi sudah saya sampaikan kepada unsur-unsur komandan satuan, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan operasi," kata Pangdam.
Ia menegaskan bahwa pengamanan itu merupakan tugas yang sangat strategis karena Presiden merupakan salah satu simbol negara, kehormatan dan harga diri bangsa.
"Dimana pun beliau berada dan beraktivitas, kita harus dapat menjamin keamanan beliau bersama rombongannya," ungkapnya.
Bagi Pangdam, tidak boleh ada hal yang menggangu terkait kunjungan presiden di Palu. Apa pun bentuk gangunan itu kata dia, harus dapat dipastikan dalam kondisi aman, lancar dan tertib.
"Apa pun kita pertaruhkan untuk keamanan presiden," tegasnya.
Sebagai personel TNI dan Polri yang mendapatkan kehormatan Negara untuk melaksanakan operasi pengamanan kedatangan Presiden, Pangdam meminta kepada seluruh satuan untuk menaati beberapa pedoman harus berpedoman pada pedoman dasar keprajuritan dan sebagai Bhayangkara Negara.
Tetap memegang teguh disiplin, prosedur tetap, aturan dan ketentuan perundang-udangan yang melindungi pelaksanaan operasi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
Kemudian melakukan koordinasi, integrasi, komunikasi antara satu dengan lainnya. Sehingga apa pun yang dihadapi dapat dilaksanakan secara bersama, cepat, tepat dan tuntas.
"Pedomani rantai komando dan ketentuan operasi yang ada, tugas ini menjadi tanggung jawab saya bersama Kapolda, sehingga yang berhak memberikan perintah saya dan Kapolda," ujar Pangdam Ganip Warsito.(uzi/baz)