Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyalurkan bantuan pengembangan usaha kepada 1.965 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tanjungpinang, dengan total anggaran sebesar 1,965 miliar.
"Masing-masing UMKM dapat bantuan tunai sebesar Rp1 juta," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad, usai menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pelaku UMKM, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Jumat.
Ansar mengatakan bantuan tersebut bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD Kepri Daerah Pemilihan (Dapil) Tanjungpinang Rudy Chua bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Kepri selaku pendamping.
Ia memastikan para penerima bantuan pengembangan usaha itu sudah melewati tahapan verifikasi langsung dari rumah ke rumah, agar jangan sampai salah sasaran.
"Kenapa perlu diverifikasi, karena satu rupiah pun uang negara yang dibelanjakan harus dipertanggungjawabkan," ujar Ansar.
Ansar berharap bantuan usaha UMKM itu dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar lebih berdaya, meningkatkan pendapatan, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
Menurutnya, pelaku UMKM perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, karena berdasarkan pengalaman ketika terjadi turbulensi ekonomi dampak COVID-19, pelaku UMKM justru menjadi tulang punggung penyelamat ekonomi.
Selain bantuan usaha, kata Ansar lagi, Pemprov Kepri bekerja sama dengan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah juga memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman modal usaha tanpa bunga bagi pelaku UMKM.
Program ini sudah berjalan selama tiga tahun terakhir, dan pada tahun 2024 plafon pinjaman dinaikkan menjadi Rp40 juta. Sementara dua tahun sebelumnya, pinjaman maksimal sebesar Rp20 juta.
"Bunganya nol persen, karena ditanggung Pemprov Kepri," ujar Ansar pula.
Ansar turut mengimbau pelaku UMKM memanfaatkan digitalisasi untuk memperluas jangkauan penjualan produk secara daring.
Pelaku UMKM pun didorong mampu menembus pasar ekspor, sebab sejauh ini beberapa produk-produk dari Kepri sudah dijual hingga ke luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, dan Turki.
"Produk UMKM yang diekspor mulai dari pakaian sampai makanan," kata Ansar.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Kepri Riki Rionaldi mengutarakan dari total 2.500 pelaku UMKM di Tanjungpinang yang diajukan mendapat bantuan modal usaha tersebut, sebanyak 1.965 UMKM dinyatakan layak dan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi dari rumah ke rumah.
"Jadi tidak semua UMKM dapat, melainkan yang benar-benar layak dan memenuhi syarat," ujar Riki.
Riky menambahkan bantuan tunai Rp1 juta itu bisa digunakan pelaku UMKM untuk renovasi ruang sentra produksi atau membeli peralatan penunjang berjualan, seperti kompor. Bantuan dikirim langsung ke nomor rekening masing-masing penerima.
Para pelaku UMKM juga mendapatkan pendampingan melalui berbagai program yang digagas Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Kepri, mulai dari pelatihan, capacity building, digitalisasi hingga berorientasi ekspor.
"Masing-masing UMKM dapat bantuan tunai sebesar Rp1 juta," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad, usai menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pelaku UMKM, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Jumat.
Ansar mengatakan bantuan tersebut bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD Kepri Daerah Pemilihan (Dapil) Tanjungpinang Rudy Chua bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Kepri selaku pendamping.
Ia memastikan para penerima bantuan pengembangan usaha itu sudah melewati tahapan verifikasi langsung dari rumah ke rumah, agar jangan sampai salah sasaran.
"Kenapa perlu diverifikasi, karena satu rupiah pun uang negara yang dibelanjakan harus dipertanggungjawabkan," ujar Ansar.
Ansar berharap bantuan usaha UMKM itu dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar lebih berdaya, meningkatkan pendapatan, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
Menurutnya, pelaku UMKM perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, karena berdasarkan pengalaman ketika terjadi turbulensi ekonomi dampak COVID-19, pelaku UMKM justru menjadi tulang punggung penyelamat ekonomi.
Selain bantuan usaha, kata Ansar lagi, Pemprov Kepri bekerja sama dengan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah juga memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman modal usaha tanpa bunga bagi pelaku UMKM.
Program ini sudah berjalan selama tiga tahun terakhir, dan pada tahun 2024 plafon pinjaman dinaikkan menjadi Rp40 juta. Sementara dua tahun sebelumnya, pinjaman maksimal sebesar Rp20 juta.
"Bunganya nol persen, karena ditanggung Pemprov Kepri," ujar Ansar pula.
Ansar turut mengimbau pelaku UMKM memanfaatkan digitalisasi untuk memperluas jangkauan penjualan produk secara daring.
Pelaku UMKM pun didorong mampu menembus pasar ekspor, sebab sejauh ini beberapa produk-produk dari Kepri sudah dijual hingga ke luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, dan Turki.
"Produk UMKM yang diekspor mulai dari pakaian sampai makanan," kata Ansar.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Kepri Riki Rionaldi mengutarakan dari total 2.500 pelaku UMKM di Tanjungpinang yang diajukan mendapat bantuan modal usaha tersebut, sebanyak 1.965 UMKM dinyatakan layak dan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi dari rumah ke rumah.
"Jadi tidak semua UMKM dapat, melainkan yang benar-benar layak dan memenuhi syarat," ujar Riki.
Riky menambahkan bantuan tunai Rp1 juta itu bisa digunakan pelaku UMKM untuk renovasi ruang sentra produksi atau membeli peralatan penunjang berjualan, seperti kompor. Bantuan dikirim langsung ke nomor rekening masing-masing penerima.
Para pelaku UMKM juga mendapatkan pendampingan melalui berbagai program yang digagas Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Kepri, mulai dari pelatihan, capacity building, digitalisasi hingga berorientasi ekspor.